Wakaf: Pendaftaran Tanah Wakaf dan Penyelesaian Sengketa

Apa itu wakaf

Wakaf adalah perbuatan menyerahkan sebagian harta benda untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu bagi kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengaturnya.

Pelaku wakaf disebut wakif, pengelola harta wakaf disebut nazhir.

Rukun dan syarat

Wakaf memerlukan wakif, harta yang diwakafkan, peruntukan, dan ikrar. Harta harus milik sah wakif dan bebas sengketa. Nazhir ditunjuk untuk mengelola dan mengembangkan harta sesuai peruntukan.

Ikrar diucapkan secara jelas dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW, biasanya Kepala KUA.

Pendaftaran tanah wakaf

Setelah akta ikrar wakaf diterbitkan, nazhir mengajukan pendaftaran ke kantor pertanahan agar tanah tercatat sebagai tanah wakaf. Proses ini penting karena wakaf tanpa dokumen resmi rawan diklaim ahli waris atau pihak lain.

Contoh: Pak Mahfud mewakafkan tanah untuk musala. Ia dan nazhir datang ke KUA, membacakan ikrar di depan dua saksi, menerima akta ikrar, lalu mendaftarkan ke kantor pertanahan. Beberapa waktu kemudian terbit sertifikat wakaf atas nama nazhir untuk musala.

Sumber sengketa wakaf

Sengketa muncul antara lain karena tanah wakaf tidak bersertifikat, ahli waris wakif menarik kembali tanah, atau nazhir menyalahgunakan hasil wakaf. Perselisihan juga terjadi akibat perbedaan pemahaman peruntukan.

Karena itu, pencatatan dan pengawasan penting sejak awal.

Cara menyelesaikan sengketa

Undang-Undang Wakaf mengarahkan penyelesaian lewat musyawarah. Bila tidak berhasil, dapat ditempuh mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Bagi umat Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara wakaf.

Pihak yang berperkara perlu membawa akta ikrar, sertifikat, dan bukti pengelolaan wakaf.

Daftar dokumen

Siapkan identitas wakif dan nazhir, bukti kepemilikan tanah, surat keterangan bebas sengketa dari desa, serta data peruntukan wakaf.

Mintalah daftar terbaru kepada KUA dan kantor pertanahan setempat.

Bolehkah wakaf ditarik kembali?

Pada prinsipnya wakaf yang telah diikrarkan tidak boleh ditarik kembali atau dijual oleh wakif maupun ahli warisnya. Perubahan peruntukan atau penukaran harta wakaf hanya dalam keadaan tertentu dengan izin yang diatur undang-undang. Karena itu, pikirkan matang sebelum berikrar.

Pengawasan dan pelaporan

Nazhir wajib mengelola wakaf sesuai peruntukan dan dapat dikenai sanksi bila lalai. Badan Wakaf Indonesia berperan membina nazhir dan mengawasi pengelolaan wakaf secara nasional.

Masyarakat sekitar dapat ikut mengawasi dengan meminta laporan pengelolaan secara berkala.

Bagi masyarakat, langkah praktis yang paling berguna adalah memeriksa apakah tanah masjid, musala, atau madrasah di lingkungan Anda sudah bersertifikat wakaf. Bila belum, dorong nazhir segera mengurusnya bersama KUA dan kantor pertanahan sebelum timbul persoalan di kemudian hari.

Dokumentasi yang rapi sejak awal, disertai komunikasi yang terbuka antara semua pihak, adalah kunci menghindari sengketa di kemudian hari dan mempermudah pembuktian bila perkara akhirnya harus dibawa ke pengadilan.

Hal yang sering keliru

• Mewakafkan tanah hanya secara lisan tanpa akta.
• Mewakafkan tanah yang masih bersengketa.
• Nazhir memakai hasil wakaf di luar peruntukan.

Dasar hukum

• UU 41/2004 tentang Wakaf
• PP 42/2006

Dalam kategori yang sama

• Pengesahan Anak dan Asal-Usul Anak: Alur Penetapan
• Perubahan Nama dan Koreksi Akta: Penetapan Pengadilan
• Perwalian dan Pengampuan: Alur Penetapan di Pengadilan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.