UU Satu Data Indonesia dan UU Statistik: Siapa Mengatur Data Resmi?

Dua kerangka hukum

UU Statistik, yaitu UU Nomor 16 Tahun 1997, mengatur penyelenggaraan statistik: sensus, survei, statistik dasar, dan statistik sektoral. Kerangka ini memberi tugas pokok kepada lembaga statistik pemerintah.

UU SDI, menurut pemberitaan, mengatur tata kelola data pemerintah dari pusat sampai desa agar seragam, terhubung, dan aman.

Perbedaannya terletak pada cakupan. Statistik berkaitan dengan data yang diolah untuk gambaran angka, sedangkan SDI mencakup tata kelola data yang lebih luas. Dengan memahami perbedaan ini, pembaca dapat menentukan kerangka hukum yang tepat sebelum mengutip suatu aturan. Sebagai ilustrasi, sensus penduduk menghasilkan data yang kemudian dipakai banyak instansi, sedangkan tata kelola SDI mengatur bagaimana data semacam itu dibagikan dan dijaga.

Titik temu: standar dan mutu

Keduanya berkepentingan agar angka yang dipakai pemerintah dapat dipercaya. Satu Data menyeragamkan standar, metadata, kode referensi, dan data induk. Statistik menjaga metodologi pengumpulan dan pengolahan.

Menurut pemberitaan, Data Dasar Nasional menjadi rujukan perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal dan penganggaran, serta bantuan sosial. Kualitas data tersebut berkaitan erat dengan praktik statistik yang baik.

Bagaimana hubungan formal antara standar statistik dan standar SDI diatur belum kami ketahui. Bila definisi indikator berbeda antarinstansi, hasilnya pun berbeda walaupun datanya sama. Kedua kerangka karenanya dapat dilihat sebagai pelengkap, bukan pesaing, meskipun batas wewenang masing-masing perlu dibaca pada naskah resmi.

Siapa yang menyelenggarakan

Dalam UU SDI, pemberitaan menyebut Lembaga Penyelenggara SDI yang bertanggung jawab kepada Presiden dan mengoordinasikan pembina, produsen, dan wali data. Nama final lembaganya belum diketahui.

Pada UU Statistik, penyelenggaraan statistik dasar dilakukan oleh lembaga statistik pemerintah. Pembagian itu perlu dicek pada naskah karena dapat dipengaruhi perubahan peraturan.

Apakah lembaga statistik menjadi pembina data, produsen data, atau wali data dalam UU SDI belum diberitakan, sehingga kami tidak menyimpulkannya. Pembaca perlu menunggu aturan pelaksana yang kemungkinan menjelaskan pembagian ini secara lebih rinci. Kejelasan peran ini penting agar tidak terjadi dua lembaga menerbitkan angka resmi yang berbeda untuk hal yang sama. Kejelasan ini nantinya akan memudahkan pengguna data mengetahui siapa yang harus dihubungi.

Data sektoral dan data dasar

Dalam praktik, banyak instansi menghasilkan data sektoral dari layanan mereka, misalnya data pendidikan dan kesehatan. Menurut pemberitaan, UU SDI mengatur peran produsen data dari kementerian sampai pemerintah desa.

Data Dasar Nasional disebut terdiri dari enam klaster, tetapi isi keenamnya belum kami ketahui. Karena itu kami tidak menyebutkannya.

Hubungan antara data dasar dengan statistik dasar yang dikenal dalam UU Statistik belum dijelaskan sumber. Pembenahan data dasar tentu perlu melibatkan pihak yang berpengalaman dalam pengumpulan data skala besar, tetapi bentuk keterlibatannya belum diumumkan. Daftar klaster itu akan menjadi bahan penting bagi siapa pun yang ingin menyelaraskan data sektoral dengan data dasar.

Dampaknya bagi pengguna data

Bagi peneliti dan pelaku usaha, harapan utamanya adalah angka yang konsisten dan mudah ditelusuri asalnya. Metadata dan katalog data nasional diharapkan membantu pengguna memahami sumber dan definisi data.

Namun bila dua sumber resmi tetap menampilkan angka berbeda, pengguna perlu membaca metodologi masing-masing. Perbedaan definisi adalah penyebab umum perbedaan angka.

Karena itu, kebiasaan mengutip sumber dan tanggal pembaruan tetap penting. Praktik transparansi metodologi membantu publik menilai kualitas angka dan mengurangi salah tafsir. Jurnalis data juga dianjurkan mencantumkan definisi dan satuan yang digunakan agar pembaca tidak salah menafsirkan. Dokumentasi yang baik juga membantu auditor dan peneliti lain mereproduksi hasil analisis.

Kerahasiaan dan perlindungan

UU Statistik, menurut pengetahuan umum, memuat prinsip kerahasiaan data individu responden. Prinsip ini sejalan dengan pelindungan data pribadi dalam UU PDP.

UU SDI mengklasifikasikan data menjadi terbuka, terbatas, dan tertutup. Bagaimana klasifikasi ini diterapkan pada data survei yang bersifat rahasia belum dijelaskan.

Pengelola data perlu berhati-hati agar data survei tidak membuka identitas responden saat dipublikasikan. Pelanggaran kerahasiaan dapat merugikan responden dan menurunkan kepercayaan publik terhadap survei di masa depan. Anonimisasi yang baik perlu diuji agar tidak mudah dibalik oleh pihak yang memiliki data pembanding.

Sikap hati-hati

Hindari kesimpulan bahwa UU SDI menghapus atau menggantikan UU Statistik. Tidak ada sumber yang kami baca menyatakan itu.

Periksa ketentuan peralihan dan penutup UU SDI setelah diundangkan, karena di sanalah biasanya dijelaskan undang-undang mana yang dicabut atau tetap berlaku.

Artikel ini informasi umum, bukan nasihat hukum, dan perlu dilengkapi pembacaan naskah resmi. Dengan demikian pembaca terhindar dari kesimpulan yang prematur. Setelah naskah tersedia, bandingkan pasal tentang statistik dengan pasal tentang data dasar secara berdampingan. Bila diperlukan, minta pendapat ahli statistik dan ahli hukum sebelum menerbitkan data penting.

Contoh kasus

Contoh: Sebuah dinas ingin menerbitkan angka kemiskinan hasil surveinya sendiri. Ia perlu memeriksa apakah metodologinya sesuai kaidah statistik dan apakah datanya mengikuti standar serta metadata yang ditetapkan kerangka Satu Data. Bila ragu, dinas dapat berkoordinasi dengan lembaga statistik dan pembina data. Koordinasi seperti ini mencegah munculnya dua angka resmi yang berbeda.

Hal yang sering keliru

• Mengira UU SDI mencabut UU Statistik.
• Mengira semua data Satu Data otomatis berstatus statistik resmi.
• Mengira data survei yang rahasia boleh dibuka sebagai data terbuka.

Dasar hukum

• Undang-Undang Satu Data Indonesia (disahkan DPR 6 Oktober 2026; nomor menyusul)
• Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

Dalam kategori yang sama

• UU Satu Data Indonesia untuk Jurnalis dan Pegiat Keterbukaan: Peluang dan Kewaspadaan
• UU Satu Data Indonesia untuk Pemerintah Desa: Data Desa, Musyawarah, dan Tanggung Jawab
• UU Satu Data Indonesia untuk Peneliti dan Mahasiswa: Akses Data dan Etika Pemakaian

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.