Lembaga SDI Bertanggung Jawab kepada Presiden dan Melapor ke DPR: Bagaimana Alurnya?

Dua jalur pertanggungjawaban

Menurut pemberitaan, lembaga penyelenggara SDI bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, hasil pengawasan dilaporkan kepada Presiden dan DPR.

Dua jalur ini berbeda. Tanggung jawab kepada Presiden adalah garis komando dalam pemerintahan. Pelaporan ke DPR adalah bentuk keterbukaan kepada lembaga perwakilan rakyat.

Penting dicatat bahwa kedua jalur ini bersumber dari pemberitaan, bukan dari kutipan pasal. Karena itu rumusan persisnya, termasuk kata yang dipakai undang-undang, bisa sedikit berbeda dari ringkasan media. Pemisahan dua jalur ini membantu pembaca memahami siapa menilai siapa dalam tata kelola data nasional, tanpa mencampur peran eksekutif dan legislatif.

Apa yang dilaporkan

Sumber menyebut hasil pengawasan sebagai objek laporan. Pengawasan itu menyangkut pelaksanaan tata kelola data, misalnya kepatuhan instansi pada standar data, keamanan, dan interoperabilitas.

Kami belum menemukan rincian apakah laporan bersifat tahunan, berkala, atau sewaktu-waktu. Detail ini lazimnya diatur dalam peraturan pelaksana.

Kedudukan di bawah Presiden juga berarti lembaga ini tidak berdiri sebagai lembaga yang sepenuhnya terpisah dari pemerintah. Presiden menjadi tempat akhir pertanggungjawaban pelaksanaan tata kelola data nasional. Jika laporan ternyata dibuat berkala, instansi perlu menyiapkan data kepatuhan secara rutin, bukan menjelang rapat saja. Namun hal ini baru gambaran, bukan ketentuan.

Mengapa DPR dilibatkan

DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Dengan laporan dari lembaga penyelenggara, DPR dapat menilai apakah tata kelola data berjalan sesuai tujuan.

Peran DPR juga muncul di bagian lain yang diberitakan, yaitu persetujuan untuk akses atau transfer Data Tertutup ke luar yurisdiksi Indonesia.

Persetujuan DPR untuk akses atau transfer Data Tertutup ke luar yurisdiksi Indonesia, menurut Ketua Panja, adalah mekanisme terpisah dari pelaporan. Kriteria dan tata caranya belum dijelaskan sehingga jangan dicampur dengan laporan pengawasan. Dengan demikian pelaporan ini dapat memperkuat kepercayaan publik bahwa pengelolaan data nasional tidak berjalan tertutup.

Batas pembahasan

Pelaporan ke DPR tidak otomatis berarti DPR menjalankan tugas teknis pengelolaan data. DPR tetap berperan mengawasi, sedangkan pelaksanaan sehari-hari ada pada lembaga dan instansi.

Pembaca juga perlu membedakan pernyataan pejabat dan rumusan pasal. Rincian pelaporan hanya dapat dipastikan dari naskah undang-undang.

Sebagai contoh umum, banyak lembaga negara menyampaikan laporan tahunan kepada DPR. Apakah lembaga SDI akan mengikuti pola serupa belum diketahui, dan hal itu sebaiknya tidak diasumsikan sebelum ada aturan. Hal ini juga berarti kritik publik terhadap kinerja lembaga idealnya diarahkan melalui jalur yang tepat, yaitu Presiden, DPR, dan mekanisme partisipasi masyarakat.

Dampak bagi akuntabilitas

Jalur laporan yang jelas membantu publik menagih kinerja. Masyarakat dapat meminta DPR menanyakan hasil pengawasan dalam rapat kerja atau dengar pendapat.

Namun keterbukaan akan bergantung pada apakah laporan dipublikasikan. Hal ini belum diketahui.

Akuntabilitas tidak hanya soal laporan, tetapi juga tindak lanjut. Bila pengawasan menemukan instansi yang tidak patuh, perlu jelas siapa yang menindak dan bagaimana. Rincian ini belum kami temukan dalam pemberitaan. Keterbukaan laporan akan menentukan seberapa besar manfaat jalur ini bagi masyarakat luas, tidak hanya bagi para pembuat kebijakan.

Hal yang perlu dicermati ke depan

Perhatikan peraturan pelaksana yang mengatur format laporan, indikator pengawasan, dan tindak lanjut temuan. Perhatikan pula apakah ada ringkasan laporan yang dapat diakses publik.

Jika Anda bagian dari instansi, siapkan data kepatuhan yang rapi agar mudah dilaporkan.

Bagi publik, langkah paling praktis adalah mengikuti agenda rapat DPR yang terbuka dan dokumen resmi pemerintah. Dari sana, masyarakat dapat menilai seberapa jauh laporan pengawasan benar-benar disampaikan dan ditindaklanjuti. Masukan masyarakat, yang menurut pemberitaan diberi ruang oleh undang-undang, dapat melengkapi bahan pengawasan tersebut.

Perbedaan dengan pengawasan lain

Pelaporan hasil pengawasan kepada DPR berbeda dari pengawasan oleh lembaga lain, seperti pemeriksaan keuangan atau pengawasan internal pemerintah. Masing-masing memiliki dasar hukum dan tujuan sendiri.

Pengawasan SDI berfokus pada tata kelola data: apakah standar diterapkan, apakah data dapat saling terhubung, dan apakah keamanannya terjaga. Karena itu, hasilnya dapat menjadi bahan DPR menilai kebutuhan perbaikan kebijakan, bukan sekadar menilai angka anggaran.

Contoh kasus

Contoh: Seorang anggota komisi di DPR ingin menilai apakah standar data nasional berjalan. Ia meminta lembaga penyelenggara memaparkan hasil pengawasan pada rapat kerja. Dari paparan itu ia menemukan bahwa beberapa kementerian belum menyerahkan metadata, lalu meminta jadwal perbaikan. Setelah paparan, ia juga meminta agar ringkasan hasil rapat dapat diakses publik, supaya masyarakat dan akademisi dapat ikut menilai kemajuan tata kelola data. Permintaan itu dicatat sebagai bahan tindak lanjut pada rapat berikutnya. Contoh ini hanya ilustrasi fiktif untuk menggambarkan fungsi pengawasan, bukan peristiwa nyata.

Hal yang sering keliru

• Mengira DPR ikut mengelola data sehari-hari.
• Mengira laporan ke DPR menggantikan tanggung jawab kepada Presiden.
• Mengira jadwal dan format laporan sudah pasti.

Dasar hukum

• Undang-Undang Satu Data Indonesia (disahkan DPR 6 Oktober 2026; nomor menyusul)
• Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Dalam kategori yang sama

• Tantangan Implementasi UU Satu Data Indonesia: Dari Lembaga, Anggaran, sampai Keamanan Siber
• Toko Offline: Buku Tamu, Nomor HP Member, dan Data Kasir. Panduan Sederhana bagi Pemilik Warung dan Toko
• Transfer Data Pribadi ke Luar Negeri: Tiga Jenjang Dasar Menurut PP 33/2026

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.