Studi Kasus: Warga Tercatat Ganda Penerima Bantuan di Dua Daerah

Kisah fiktif

Bayangkan seorang warga fiktif bernama Pak Darto. Ia lama tinggal di Kabupaten A, lalu pindah ke Kabupaten B. Di Kabupaten A ia masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial. Di Kabupaten B ia juga didaftarkan sebagai penerima.

Tidak ada yang berniat curang. Dua daerah memakai daftar sendiri-sendiri. Tidak ada tanda yang membuat petugas langsung tahu bahwa kedua catatan itu milik orang yang sama.

Cerita ini dibuat sederhana agar mudah dibayangkan. Di dunia nyata, penyebabnya bisa jauh lebih beragam, dan tidak semua catatan ganda berasal dari kekeliruan pencatatan. Peringatan: semua yang ada di bagian ini rekaan redaksi dan tidak merujuk orang atau peristiwa sebenarnya.

Mengapa data bisa ganda

Penyebab umum ada tiga. Nama ditulis berbeda, misalnya singkatan atau salah ketik. Tanggal lahir atau alamat dicatat dengan format berlainan. Kode wilayah tidak seragam sehingga pindah domisili tidak terbaca.

Ketika sistem tidak saling terhubung, pencocokan manual memakan waktu. Akibatnya bantuan bisa tercatat dua kali atau justru tidak sampai pada yang berhak.

Dampaknya bisa dua arah. Anggaran terpakai untuk catatan yang tidak seharusnya, sementara warga lain yang berhak bisa tertinggal. Karena itu bantuan sosial disebut dalam pemberitaan sebagai salah satu rujukan Data Dasar Nasional.

Peran standar data

Standar data adalah aturan seragam penulisan. Misalnya, format tanggal sama, nama ditulis lengkap sesuai identitas, dan kolom wajib sama di semua daerah.

Dengan standar yang sama, komputer dapat membandingkan dua catatan secara adil. Menurut pemberitaan, penyeragaman standar adalah bagian dari yang disatukan dalam UU SDI.

Tanpa standar, petugas mungkin harus menebak apakah Darto W. dan Darto Wibowo orang yang sama. Dengan standar, aturan penulisan nama sudah jelas sehingga tebakan berkurang.

Peran kode referensi dan data induk

Kode referensi adalah kode baku, seperti kode wilayah. Bila Kabupaten A dan B memakai kode yang sama untuk desa dan kecamatan, perpindahan warga mudah dilacak.

Data induk berfungsi sebagai acuan bersama. Catatan penerima bantuan dicocokkan dengan data induk, lalu ketidakcocokan ditandai untuk diperiksa petugas.

Kalau kode wilayah sudah baku, perpindahan dari satu kabupaten ke kabupaten lain dapat tampak sebagai perubahan alamat, bukan dua orang berbeda. Inilah gunanya kode referensi dalam gambaran umum Satu Data.

Langkah penyelesaian secara ilustratif

Setelah ketemu kemungkinan ganda, petugas tidak langsung mencoret. Mereka memverifikasi ke lapangan, menanyakan warga, lalu memutuskan satu daerah yang berhak mencatat. Produsen data di masing-masing daerah tetap bertanggung jawab atas datanya.

Prosedur ini hanya gambaran redaksi. Tata cara resmi pencocokan data lintas daerah belum kami temukan.

Pemberitaan menyatakan data tetap dimiliki dan dikuasai produsen data. Jadi pencocokan tidak berarti satu pihak mengambil alih daftar penerima milik pihak lain, melainkan saling terhubung lewat aturan bersama.

Batas dan kehati-hatian

Pencocokan data memakai data pribadi, sehingga harus mematuhi UU Pelindungan Data Pribadi. Data yang dicocokkan sebaiknya hanya yang perlu.

Sistem otomatis juga bisa keliru. Menteri Bappenas, menurut pemberitaan, mengingatkan agar pemanfaatan data tidak menimbulkan diskriminasi baru. Warga perlu punya jalur untuk mengoreksi catatan.

Warga sebaiknya tahu ke mana harus bertanya bila namanya dicoret atau dianggap ganda. Jalur pengaduan resmi untuk kasus semacam ini belum kami ketahui, sehingga wajar bila warga menanyakannya kepada dinas setempat.

Apa yang bisa dilakukan warga

Warga yang merasa tercatat ganda atau justru tidak tercatat dapat menanyakan ke kantor desa atau kelurahan, lalu ke dinas sosial. Bawa dokumen identitas dan keterangan domisili. Langkah ini saran umum, bukan prosedur resmi UU SDI. Cakupan bantuan hukum tersedia melalui organisasi bantuan hukum di daerah.

Pemberitaan menyebut masyarakat boleh memberi masukan dan melaporkan dugaan penyalahgunaan data. Bila ada petugas yang memakai data warga tidak semestinya, laporan dapat dibuat, tetapi jalur resminya belum kami ketahui.

Ingat pula hak atas data pribadi. UU Pelindungan Data Pribadi memberi pemilik data hak tertentu, seperti meminta pembetulan data. Kami tidak memberi nasihat hukum; konsultasikan kasus nyata dengan lembaga bantuan hukum.

• Simpan salinan bukti penerimaan bantuan.
• Catat tanggal dan nama petugas yang dihubungi.
• Minta pembetulan data secara tertulis.
• Tanyakan jalur pengaduan di dinas setempat.

Contoh kasus

Contoh: Dalam ilustrasi ini, sebuah sistem mencocokkan dua daftar dan menemukan bahwa nama Darto Wibowo di Kabupaten A dan Darto Wibowo di Kabupaten B memakai kode desa yang berbeda format. Setelah format diseragamkan, sistem menandai keduanya sebagai kemungkinan orang yang sama. Petugas lalu memeriksa ke lapangan. Seluruh cerita ini fiktif. Pada akhir cerita fiktif ini, Pak Darto dinyatakan berhak dicatat di Kabupaten B, dan catatan di Kabupaten A diperbarui. Bantuan yang semula ganda dialihkan kepada warga lain yang memenuhi syarat. Semua nama, daerah, dan peristiwa dalam contoh ini karangan redaksi untuk ilustrasi.

Hal yang sering keliru

• Mengira data ganda selalu berarti penipuan; sering kali itu masalah pencatatan.
• Mengira sistem otomatis pasti benar tanpa verifikasi manusia.
• Mengira kisah fiktif ini menggambarkan prosedur resmi UU SDI.

Dasar hukum

• Undang-Undang Satu Data Indonesia (disahkan DPR 6 Oktober 2026; nomor menyusul)
• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Dalam kategori yang sama

• Lembaga SDI Bertanggung Jawab kepada Presiden dan Melapor ke DPR: Bagaimana Alurnya?
• Tantangan Implementasi UU Satu Data Indonesia: Dari Lembaga, Anggaran, sampai Keamanan Siber
• Toko Offline: Buku Tamu, Nomor HP Member, dan Data Kasir. Panduan Sederhana bagi Pemilik Warung dan Toko

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.