Rumah Subsidi FLPP: Syarat Umum dan Larangan yang Perlu Diketahui

Apa itu FLPP

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah dukungan pemerintah agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh kredit pemilikan rumah dengan bunga terjangkau dan tetap selama masa kredit. Dana disalurkan melalui bank pelaksana, dan pengelolaannya dilakukan oleh badan yang ditunjuk pemerintah.

Karena memakai dana publik, program ini dilengkapi syarat dan larangan yang ketat.

Syarat umum penerima

Syarat yang lazim antara lain warga negara Indonesia, sudah cukup umur atau menikah, belum memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan, memiliki penghasilan tidak melebihi batas yang ditetapkan, serta memiliki nomor pokok wajib pajak dan bukti penghasilan.

Batas penghasilan, harga rumah, dan ketentuan lain ditetapkan oleh peraturan menteri yang bisa berubah dari waktu ke waktu. Karena itu, selalu cek ketentuan terbaru di bank pelaksana atau lembaga pengelola.

Kewajiban menghuni

Rumah subsidi diperuntukkan sebagai tempat tinggal penerima sendiri. Penerima umumnya wajib menempati rumah dalam jangka waktu tertentu setelah serah terima dan tidak boleh menjadikannya tempat usaha semata atau dikosongkan lama.

Pemeriksaan dapat dilakukan pihak berwenang, dan pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi.

Contoh: Pak Hari dan Bu Mita membeli rumah subsidi dari pengembang rekaan. Mereka menandatangani surat pernyataan akan menghuni rumah dan tidak menjualnya dalam jangka waktu tertentu. Beberapa bulan kemudian mereka sibuk bekerja di kota lain, namun tetap berkewajiban mengatur agar rumah dihuni. Nama dan kejadian ini rekaan.

Larangan memindahtangankan

Rumah subsidi umumnya tidak boleh dijual, disewakan, atau dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu sejak akad. Aturan ini ada agar manfaat subsidi sampai kepada yang membutuhkan, bukan dijadikan komoditas.

Jika terpaksa dialihkan sebelum waktunya, biasanya ada prosedur dan persetujuan khusus. Menjual diam-diam di bawah tangan berisiko membuat transaksi bermasalah dan dapat merugikan pembeli.

Risiko pelanggaran

Pelanggaran dapat berujung pada kewajiban mengembalikan subsidi, pemutusan perjanjian kredit, penarikan kembali rumah, atau pencantuman dalam daftar hitam kredit.

Karena akibatnya berat, baca baik-baik surat pernyataan dan perjanjian kredit sebelum menandatangani, dan tanyakan hal yang belum jelas kepada bank.

Tips sebelum mengajukan

Siapkan dokumen identitas, bukti penghasilan, dan bukti tidak memiliki rumah. Pastikan pengembang memiliki izin dan rumahnya sesuai spesifikasi yang dijanjikan.

Periksa pula besar cicilan agar sesuai kemampuan dan sisakan dana darurat. Jangan menggunakan calo yang meminta bayaran di luar ketentuan resmi.

Kewajiban pembayaran dan pemeriksaan kemampuan

Meski cicilan ringan, pembayaran tetap wajib tepat waktu. Keterlambatan berulang dapat berujung kredit macet dan eksekusi jaminan oleh bank sesuai hak tanggungan.

Sebelum akad, hitung ulang pengeluaran bulanan agar cicilan tidak mengganggu kebutuhan pokok, dan tanyakan skema bila terjadi kesulitan pembayaran.

Peran bank dan pengembang

Bank pelaksana menilai kelayakan kredit, memeriksa dokumen, dan menandatangani akad. Pengembang membangun rumah, mengurus perizinan dasar, dan menyerahkan unit sesuai spesifikasi.

Periksa kondisi rumah saat serah terima, termasuk atap, instalasi listrik, dan air. Catat kekurangan dalam berita acara agar dapat dituntut perbaikannya.

Hubungan dengan Tapera

Pemerintah juga memiliki program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) berdasarkan UU 4/2016 yang bertujuan menghimpun dana jangka panjang untuk pembiayaan perumahan. Ketentuan kepesertaan dan iurannya bersifat tersendiri.

Pembaca disarankan memeriksa aturan terbaru sebab kebijakan Tapera dan FLPP dapat berubah.

Bila keadaan berubah

Penerima dapat mengalami perubahan keadaan seperti dipindahtugaskan, sakit, atau kehilangan pekerjaan. Hubungi bank pelaksana lebih awal untuk menanyakan keringanan atau restrukturisasi dibanding berhenti membayar.

Jika perlu pindah, tanyakan prosedur resmi pengalihan atau penyewaan yang mungkin diperbolehkan dengan persetujuan tertentu.

Waspada praktik curang

Hati-hati terhadap pihak yang menjanjikan rumah subsidi bagi yang tidak memenuhi syarat dengan imbalan uang tambahan. Praktik semacam itu berisiko pidana bagi semua pihak dan dapat membuat pembeli kehilangan uang maupun rumah.

Gunakan jalur resmi bank dan pengembang terdaftar.

Hal yang sering keliru

• Menyewakan atau menjual rumah subsidi diam-diam sebelum jangka waktu larangan berakhir.
• Mengisi data penghasilan tidak benar agar lolos syarat, yang dapat dianggap pemalsuan.
• Mengira bunga rendah berarti tidak ada risiko gagal bayar dan sita jaminan.

Dasar hukum

• UU 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
• UU 4/2016 (Tapera)

Dalam kategori yang sama

• Rumah Susun: Memahami Hak Milik Satuan Rumah Susun
• Sengketa Batas Tanah dengan Tetangga: Langkah Damai
• Sertifikat Elektronik Tanah: Apa Bedanya dengan Sertifikat Kertas

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.