Putusan Serta Merta: Kapan Bisa Dijalankan Lebih Dulu

Apa itu serta merta

Biasanya putusan baru dijalankan setelah berkekuatan hukum tetap. Dengan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), putusan dapat dieksekusi lebih dulu walaupun pihak yang kalah mengajukan banding atau kasasi. Ketentuan induknya adalah Pasal 180 ayat (1) HIR.

Kapan boleh diajukan

HIR menyebut beberapa keadaan, antara lain gugatan didasarkan pada akta otentik atau tulisan tangan yang tidak dibantah keasliannya, adanya putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap yang menguntungkan penggugat, gugatan provisi yang dikabulkan, serta sengketa hak milik. Penggugat harus memintanya dalam gugatan dan hakim memutuskannya dalam amar.

Karena sifatnya luar biasa, hakim berhati-hati. Hakim dapat menolaknya meski syarat tampak terpenuhi.

Batasan dari Mahkamah Agung

Mahkamah Agung menerbitkan surat edaran (antara lain SEMA 3 Tahun 2000 dan SEMA 4 Tahun 2001) yang meminta hakim sangat selektif. Hakim biasanya mensyaratkan penggugat memberikan jaminan senilai barang atau uang yang akan dieksekusi, agar bila putusan dibatalkan di tingkat banding, tergugat dapat memperoleh pengembalian.

Pelaksanaan eksekusi dini juga memerlukan izin ketua pengadilan tinggi dalam sebagian ketentuan lama. Praktik di lapangan berubah-ubah, sehingga perlu dicek ke kepaniteraan.

Contoh dan risiko

Contoh: Pak Candra memegang akta pengakuan utang yang diakui keasliannya oleh Bu Dewi. Hakim mengabulkan gugatan dan menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dulu. Pak Candra menyerahkan jaminan, lalu eksekusi dilakukan. Bila banding membatalkan putusan, Pak Candra wajib mengembalikan. Nama dan kasus ini fiktif.

Risiko bagi penggugat adalah harus mengembalikan apa yang telah diterima jika putusan akhirnya dibatalkan. Bagi tergugat, risiko berupa kehilangan harta sebelum perkara tuntas.

Posisi tergugat

Tergugat yang menghadapi putusan serta merta dapat menempuh banding sekaligus meminta penundaan eksekusi kepada ketua pengadilan. Alasan yang lazim adalah risiko kerugian besar bila eksekusi dilakukan sebelum perkara tuntas. Pengadilan menimbang kepentingan kedua belah pihak, termasuk apakah jaminan telah diberikan.

Karena situasinya mendesak, segera cari bantuan hukum dan catat tanggal setiap pemberitahuan dari pengadilan.

Mengapa dibatasi

Eksekusi dini berpotensi menimbulkan ketidakadilan bila putusan akhirnya dibatalkan, sebab mengembalikan keadaan semula tidak selalu mudah, misalnya bila barang sudah berpindah tangan. Karena itu hakim cenderung mengabulkannya hanya pada kasus yang buktinya sangat kuat dan sederhana.

Penggugat yang ingin meminta serta merta sebaiknya menjelaskan alasan mendesak dan menyatakan kesediaan memberi jaminan. Dengan begitu hakim melihat bahwa permintaan diajukan dengan itikad baik dan risiko bagi tergugat sudah dipikirkan. Tergugat pun tetap berhak mengajukan keberatan beserta alasan hukumnya.

Pengembalian bila putusan dibatalkan

Jika putusan akhirnya dibatalkan, pihak yang telah menerima hasil eksekusi dapat diperintahkan mengembalikannya. Karena itu jaminan yang diminta hakim berfungsi melindungi tergugat. Penggugat perlu menghitung kemampuan mengembalikan sebelum meminta eksekusi lebih dulu, agar tidak terjerat kewajiban baru.

Hal yang sering keliru

• Mengira serta merta berlaku otomatis pada setiap putusan.
• Mengira banding selalu menghentikan eksekusi pada putusan serta merta.
• Mengabaikan kewajiban mengembalikan jika putusan akhirnya berubah.

Dasar hukum

• HIR Pasal 180 ayat (1)

Dalam kategori yang sama

• Banding Perdata: Tenggat 14 Hari dan Memori Banding
• Biaya Perkara Perdata: Panjar, Radius, dan Komponennya
• E-Litigasi: Sidang Elektronik Menurut Perma 7/2022

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.