PTSL: Panduan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk Warga

Apa itu PTSL

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan serentak terhadap semua objek pendaftaran tanah dalam satu wilayah desa atau kelurahan. Dasarnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan menteri pertanahan yang mengatur PTSL.

Tujuannya memberi kepastian hukum, mengurangi sengketa, dan meningkatkan jumlah bidang tanah bersertifikat. Berbeda dari pendaftaran sporadis yang diajukan perorangan, PTSL dijalankan pemerintah secara massal sehingga warga cukup menyiapkan berkas.

Siapa yang bisa ikut dan syaratnya

Pemilik atau penguasa tanah di lokasi PTSL yang tanahnya belum bersertifikat dapat ikut. Berkas umumnya mencakup fotokopi KTP dan kartu keluarga, bukti penguasaan atau pemilikan tanah seperti girik, petok D, akta jual beli, atau surat keterangan desa, bukti pajak bumi dan bangunan, serta patok tanda batas yang dipasang pemilik.

Pemilik harus hadir saat pengukuran untuk menunjukkan batas dan menandatangani persetujuan batas dengan tetangga. Ketidakhadiran bisa menunda penerbitan sertifikat.

Contoh: Pak Joko, warga fiktif, memiliki tanah warisan dengan petok D atas nama ayahnya. Ia melengkapi surat keterangan waris dan menghadirkan tetangga saat pengukuran. Dengan berkas lengkap, bidangnya dapat masuk daftar PTSL.

Biaya yang perlu dipahami

Pemerintah menanggung biaya pengukuran dan penerbitan sertifikat dalam PTSL, sehingga tidak ada pungutan untuk itu. Namun terdapat biaya persiapan yang ditanggung masyarakat, yaitu untuk materai, patok, dan penggandaan berkas, yang besarnya diatur dalam keputusan bersama tiga menteri dan berbeda menurut wilayah.

Pajak dan biaya lain, seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta pajak penghasilan, dapat timbul bila ada peralihan hak. Waspadai pungutan di luar ketentuan dan mintalah rincian tertulis.

Bila ada sengketa atau berkas kurang

Bidang yang bersengketa, atau dokumen yang belum lengkap, biasanya dikelompokkan dalam kluster tersendiri dan tidak langsung bersertifikat. Penyelesaiannya dicoba melalui musyawarah, lalu diproses sesuai hasilnya.

Warga yang tanahnya belum terdaftar karena dokumen kurang dapat meminta pendampingan panitia desa untuk melengkapi surat keterangan, atau membuat surat pernyataan penguasaan fisik yang diperkuat saksi. Surat pernyataan tidak sembarang dan harus benar, karena kebohongan dapat berakibat pidana.

Setelah sertifikat terbit

Periksa nama, luas, batas, dan jenis hak pada sertifikat. Bila ada kesalahan, segera ajukan koreksi ke kantor pertanahan. Simpan sertifikat asli di tempat aman dan buat salinan.

Ketahui juga bahwa sertifikat memberi kepastian, tetapi bukan jaminan mutlak: pihak yang merasa berhak masih dapat mengajukan keberatan atau gugatan dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan pendaftaran tanah.

Tugas panitia desa dan pemilik tanah

Panitia ajudikasi percepatan di tingkat desa membantu mengumpulkan data fisik dan yuridis. Mereka mendata pemilik, memeriksa bukti, dan memfasilitasi musyawarah batas. Kepala desa biasanya terlibat dalam menerbitkan surat keterangan penguasaan.

Pemilik tanah bertugas memasang patok batas, hadir saat pengukuran, memberikan data yang benar, dan menandatangani berita acara. Setelah data fisik dan yuridis diumumkan, pemilik perlu memeriksa apakah nama dan luas sudah benar. Keberatan disampaikan dalam masa pengumuman.

Contoh: Bu Lastri, warga fiktif, menemukan bahwa luas tanahnya di papan pengumuman lebih kecil karena sebagian masuk ke pekarangan tetangga. Ia menyampaikan keberatan saat pengumuman, sehingga batas diukur ulang dan dikoreksi sebelum sertifikat terbit.

Manfaat sertifikat bagi pemilik

Sertifikat memudahkan transaksi, pewarisan, dan pengajuan kredit. Dengan sertifikat, risiko klaim ganda berkurang. Sertifikat juga membantu pemerintah daerah dalam perencanaan dan penarikan pajak yang adil.

Namun sertifikat tetap perlu dirawat. Setiap jual beli, hibah, atau pewarisan harus didaftarkan agar data di kantor pertanahan selalu mutakhir.

Pertanyaan yang sering diajukan

Bolehkah ikut PTSL jika tanah masih atas nama orang tua yang sudah wafat? Boleh, tetapi ahli waris perlu melengkapi surat keterangan waris agar nama dalam sertifikat sesuai.

Apakah tanah yang sedang dijaminkan bisa ikut? Tanah yang belum bersertifikat umumnya tidak sedang dibebani hak tanggungan, sehingga persoalan itu jarang muncul pada PTSL.

Hal yang sering keliru

• Membayar pungutan tinggi kepada oknum padahal biaya pengukuran dan sertifikat ditanggung pemerintah.
• Tidak hadir saat pengukuran sehingga batas tanah diperselisihkan.
• Mengira sertifikat PTSL otomatis menyelesaikan sengketa warisan yang belum diurus.

Dasar hukum

• PP Nomor 24 Tahun 1997 jo. PP Nomor 18 Tahun 2021
• Permen ATR/Kepala BPN tentang Percepatan PTSL

Dalam kategori yang sama

• Rechtsverwerking: Hak Atas Tanah Bisa Hilang Karena Diam
• Reforma Agraria dan Redistribusi Tanah: Apa Itu dan Siapa Berhak
• Renovasi Rumah Molor atau Mangkrak: Upaya Hukum terhadap Kontraktor

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.