Fasum dan Fasos Perumahan: Siapa yang Wajib Menyerahkan ke Pemda?

Apa itu PSU perumahan?

Setiap pengembang yang membangun perumahan wajib menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Prasarana adalah kelengkapan dasar seperti jalan dan saluran air. Sarana adalah fasilitas penunjang seperti tempat ibadah, taman, dan tempat bermain. Utilitas adalah layanan seperti listrik, air bersih, dan penerangan jalan.

Aturan induknya adalah UU 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang kemudian disesuaikan oleh aturan turunan. Di tingkat daerah, tata cara penyerahannya biasanya diatur lagi lewat peraturan kepala daerah.

Kenapa harus diserahkan ke pemda?

Selama PSU masih atas nama pengembang, status lahannya kerap menggantung. Warga tidak bisa meminta perbaikan jalan kepada pemda karena jalan itu belum menjadi aset daerah. Pengembang pun lama-kelamaan tidak lagi terlibat setelah semua unit terjual.

Setelah diserahkan, PSU tercatat sebagai barang milik daerah. Dengan begitu pemda dapat menganggarkan perbaikan jalan, drainase, atau penerangan dari anggaran daerah.

Tahapan penyerahan secara umum

Pengembang biasanya menyelesaikan pembangunan PSU sesuai gambar rencana tapak yang disahkan. Kemudian dilakukan pemeriksaan bersama oleh tim pemda. Bila sesuai, dibuat berita acara serah terima dan dokumen pertanahan atas lahan PSU dialihkan menjadi atas nama pemda.

Ada daerah yang meminta sertifikat lahan PSU dibalik nama lebih dahulu, ada yang cukup dengan berita acara dan akta pelepasan. Karena itu tanyakan ke dinas perumahan atau dinas pertanahan setempat.

Contoh kasus

Contoh: Pak Hendra tinggal di sebuah perumahan fiktif yang jalannya rusak. Pemda menolak memperbaikinya karena jalan itu belum diserahkan. Bersama paguyuban, Pak Hendra mengumpulkan site plan, foto kondisi jalan, dan surat permintaan resmi kepada pengembang agar segera menyerahkan PSU.

Karena tidak ada jawaban, paguyuban lalu mengirim surat kepada dinas perumahan. Dinas memanggil pengembang untuk memeriksa kewajibannya. Hasil akhirnya tentu bergantung pada fakta dan aturan daerah masing-masing.

Langkah yang bisa ditempuh warga

Mulailah dari dialog. Surat tertulis kepada pengembang dengan tembusan ke kelurahan dan dinas terkait sering lebih efektif daripada keluhan lisan. Simpan tanda terima surat.

Jika buntu, ajukan pengaduan ke dinas perumahan atau kepala daerah. Bila ada unsur penjualan tidak sesuai janji, konsumen juga dapat menempuh jalur konsumen atau mencari pendampingan advokat.

Peran paguyuban dan pengurus warga

Paguyuban atau RT/RW memegang peran penting karena suara bersama lebih didengar daripada keluhan perorangan. Pengurus dapat membuat daftar kondisi PSU, mengumpulkan bukti, dan menjadi juru bicara dalam pertemuan dengan pengembang maupun dinas.

Sebaiknya setiap pertemuan dicatat dalam notulen dan ditandatangani. Catatan itu berguna bila nanti persoalan harus dibawa ke pejabat yang lebih tinggi atau ke jalur hukum.

Dokumen pertanahan lahan PSU

Lahan PSU biasanya berasal dari sertifikat induk milik pengembang. Setelah kavling dipecah, bagian untuk jalan dan fasilitas tetap harus jelas statusnya. Warga dapat menanyakan ke kantor pertanahan apakah lahan itu sudah dipisahkan atau masih tercampur.

Jika pengembang sudah tidak aktif atau badan usahanya bubar, penyelesaiannya bisa lebih rumit. Pemda kadang membantu lewat mekanisme khusus, tetapi syaratnya berbeda-beda sehingga perlu ditanyakan langsung.

Pertanyaan yang sering muncul

Apakah gerbang dan portal perumahan termasuk fasum? Tidak selalu. Fasilitas yang dibangun khusus untuk lingkungan tertutup sering diatur dalam kesepakatan warga atau pengelola, sehingga status dan pembiayaannya perlu dilihat dari dokumen perumahan.

Bagaimana dengan iuran lingkungan? Iuran warga untuk keamanan dan kebersihan bersifat kesepakatan lingkungan dan berbeda dari kewajiban pemda merawat PSU yang sudah diserahkan. Keduanya sebaiknya dibedakan agar tidak terjadi salah harap.

Bolehkah fasos diubah peruntukannya? Perubahan peruntukan lahan fasilitas pada dasarnya tidak boleh dilakukan sepihak oleh pengembang. Bila ada rencana perubahan, warga berhak menanyakan dasar izinnya kepada dinas terkait.

Hal yang sering keliru

• Mengira fasum otomatis menjadi milik pemda sejak perumahan dibangun; padahal harus ada proses serah terima.
• Menganggap pengembang boleh menjual lahan fasum sebagai kavling; lahan itu terikat peruntukannya sesuai site plan.
• Menagih perbaikan ke pemda sebelum PSU resmi diserahkan.

Dasar hukum

• UU 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
• Permendagri 9/2009 tentang penyerahan PSU

Dalam kategori yang sama

• Pohon Roboh Menimpa Rumah atau Kendaraan: Siapa yang Bertanggung Jawab
• PPh Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan: Dasar dan Tarif Umum
• PTSL: Panduan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk Warga

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.