Peran Masyarakat dalam UU Satu Data: Hak Memberi Masukan dan Melaporkan Penyalahgunaan

Peran masyarakat yang dilaporkan

Pemberitaan menyebut UU SDI membuka empat bentuk peran masyarakat. Yaitu memberi masukan, melaporkan dugaan penyalahgunaan data, ikut mengawasi, dan menyumbang data secara sukarela.

Peran ini penting karena data pemerintah menyangkut kepentingan umum. Warga, peneliti, dan organisasi masyarakat sipil sering menjadi pihak pertama yang menyadari kesalahan data atau penyalahgunaannya.

Dengan memberi ruang peran masyarakat, UU SDI sejalan dengan prinsip keterbukaan. Pemerintah tidak dapat mengawasi seluruh data sendirian, sehingga mata warga membantu mendeteksi kesalahan lebih cepat.

Selama ini, banyak koreksi data publik terjadi karena warga menyampaikan kesalahan kepada kantor desa atau dinas. UU SDI, menurut pemberitaan, memberi dasar hukum yang lebih jelas bagi kegiatan semacam itu.

Melaporkan dugaan penyalahgunaan

Penyalahgunaan data bisa berupa pemakaian data untuk tujuan di luar kewenangan, penyebaran tanpa hak, atau manipulasi isi data. Contoh umum yang dilaporkan di Pasal 133 menyangkut serangan dan manipulasi terhadap pusat data nasional.

Kata dugaan penting. Warga cukup menyampaikan apa yang ia lihat dan bukti yang dimiliki. Menentukan benar tidaknya adalah tugas pihak berwenang dan pengadilan.

Contoh lain penyalahgunaan adalah pegawai yang menjual data kepada pihak ketiga tanpa kewenangan. Apakah perbuatan itu masuk pasal tertentu tergantung rumusan dan jenis data, sehingga perlu penilaian penegak hukum.

Cara menyiapkan laporan yang baik

Laporan yang baik berisi kronologi singkat, waktu dan tempat kejadian, pihak yang diduga terlibat, serta bukti seperti tangkapan layar, tautan, atau dokumen. Simpan bukti asli dan jangan mengubahnya.

Hindari menyebarkan data sensitif yang Anda temukan ke media sosial. Penyebaran tanpa hak justru dapat membawa risiko hukum bagi pelapor sendiri.

Jika memungkinkan, tulis laporan dengan bahasa netral dan hindari opini. Kalimat seperti saya melihat data nama dan nomor identitas tampil tanpa pembatasan lebih berguna daripada tuduhan kepada orang tertentu.

Setelah melapor, minta tanda terima atau nomor tiket agar laporan dapat dilacak. Jika tidak ada tanggapan dalam waktu wajar, ajukan pertanyaan tertulis atau minta bantuan organisasi pendamping.

Simpan salinan laporan untuk dokumentasi pribadi dan catat tanggal pengiriman.

Memberi masukan dan mengawasi

Memberi masukan dapat berupa tanggapan terhadap rencana induk, standar data, atau kebijakan yang berkaitan dengan SDI. Cara menyampaikannya belum dijelaskan, tetapi biasanya melalui forum konsultasi publik atau surat resmi.

Mengawasi bisa dilakukan dengan membaca katalog data, memeriksa kesesuaian angka, dan menyampaikan koreksi. Peran ini menjadi lebih berarti bila data terbuka benar-benar mudah diakses.

Masukan yang disertai alasan dan contoh konkret lebih mudah ditindaklanjuti. Masukan tentang standar data, misalnya, dapat menyebut ketidaksesuaian istilah antar-instansi beserta dampaknya pada layanan.

Menyumbang data sukarela

Menurut pemberitaan, masyarakat dapat menyumbang data secara sukarela. Syarat dan mekanismenya belum dijelaskan, termasuk jaminan mutu dan perlindungan data pribadi.

Sebelum menyumbang data yang memuat data pribadi, pastikan ada persetujuan orang yang bersangkutan dan tujuan jelas. UU PDP tetap menjadi rezim khusus untuk data pribadi.

Data sukarela dapat berguna bagi penelitian atau pelayanan publik, misalnya data lingkungan yang dikumpulkan komunitas. Namun, data seperti itu perlu diverifikasi sebelum menjadi rujukan resmi.

Perlindungan bagi pelapor

Sumber yang kami baca tidak menjelaskan perlindungan bagi pelapor dalam UU SDI. Karena itu, jangan berasumsi identitas pelapor otomatis dirahasiakan.

Pelapor dapat mempertimbangkan melapor melalui lembaga bantuan hukum atau organisasi yang berpengalaman. Dalam hukum umum, laporan palsu dapat berisiko, sehingga kehati-hatian diperlukan.

Pelapor yang merasa terancam dapat menyimpan bukti ancaman dan segera melapor kepada aparat atau lembaga perlindungan saksi dan korban. Langkah ini mengikuti prinsip umum dan bukan jaminan khusus UU SDI.

Dalam kasus yang melibatkan data pribadi, korban juga dapat menggunakan hak-haknya menurut UU PDP. Rezim itu berjalan terpisah dari UU SDI dan menyediakan mekanisme sendiri bagi subjek data.

Batas dan tanggung jawab

Peran masyarakat bukan izin untuk meretas atau mengakses data secara paksa. Mengakses sistem tanpa hak tetap dapat berhadapan dengan pidana, termasuk pasal yang dilaporkan dalam UU SDI.

Gunakan jalur resmi, sampaikan temuan secara bertanggung jawab, dan beri waktu bagi pengelola untuk memperbaiki sebelum menyampaikannya ke publik.

Etika pelaporan juga penting. Hindari menggunakan laporan sebagai alat menyerang pihak lain, karena tuduhan tanpa dasar dapat merugikan pihak yang dituduh dan melemahkan kredibilitas pelapor.

Dengan sikap seperti itu, peran masyarakat benar-benar membantu perbaikan tata kelola data nasional.

Contoh kasus

Contoh: Seorang warga menemukan bahwa nama tetangganya tercatat ganda dalam daftar penerima bantuan di sebuah laman instansi, lengkap dengan nomor identitas. Ia mengambil tangkapan layar, mencatat waktu, dan melapor ke kanal pengaduan instansi tanpa membagikan data itu ke grup percakapan. Dengan cara itu, ia menjalankan peran masyarakat tanpa menyebarkan data tanpa hak.

Hal yang sering keliru

• Mengira warga boleh meretas sistem untuk membuktikan penyalahgunaan.
• Mengira identitas pelapor pasti dirahasiakan oleh UU SDI.
• Menyebarkan data temuan ke media sosial sebelum melapor.

Dasar hukum

• Undang-Undang Satu Data Indonesia (disahkan DPR 6 Oktober 2026; nomor menyusul)
• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Dalam kategori yang sama

• Peran Pemerintah Daerah dalam UU Satu Data Indonesia: Provinsi, Kabupaten, dan Kota
• Perangkat Daerah sebagai Produsen Data: Dinas, Badan, dan Tanggung Jawab Datanya
• Perangkat IoT di Rumah: Kamera, Speaker, dan Jam Pintar, Data yang Terkumpul dan DPIA bagi Penyedia

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.