Mendaftarkan Putusan Arbitrase dan Eksekusinya

Mengapa putusan perlu didaftarkan

Putusan arbitrase memang final dan mengikat, tetapi arbiter tidak mempunyai kewenangan memaksa. Kewenangan memaksa ada pada pengadilan negeri, sehingga putusan perlu didaftarkan agar dapat dieksekusi bila pihak yang kalah tidak sukarela melaksanakannya.

Idealnya pihak yang kalah melaksanakan putusan dengan sukarela. Pendaftaran dan eksekusi menjadi jalan terakhir.

Siapa dan kapan mendaftarkan

Menurut undang-undang arbitrase, arbiter atau kuasanya menyerahkan dan mendaftarkan lembar asli atau salinan otentik putusan kepada panitera pengadilan negeri, dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan diucapkan.

Pendaftaran dibuat dalam catatan panitera dan diberi akta pendaftaran. Bila tidak didaftarkan, putusan arbitrase tidak dapat dieksekusi.

Perintah eksekusi

Setelah putusan terdaftar, pihak yang menang dapat memohon eksekusi kepada ketua pengadilan negeri. Ketua pengadilan memeriksa apakah putusan memenuhi syarat formal, antara lain sengketanya dapat diarbitrasekan dan putusan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Bila syarat terpenuhi, ketua pengadilan memerintahkan pelaksanaan. Eksekusi kemudian berjalan seperti eksekusi putusan perdata, termasuk teguran (aanmaning) dan penyitaan bila perlu.

Contoh: CV Sinar (fiktif) memenangkan arbitrase atas pembayaran Rp1 miliar dari PT Delta (fiktif). Karena PT Delta tidak membayar, kuasa arbiter mendaftarkan putusan, lalu CV Sinar memohon perintah eksekusi.

Pembatalan putusan

Para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam waktu tertentu setelah pendaftaran, hanya jika terbukti ada alasan seperti surat atau dokumen palsu, ditemukan dokumen penting yang disembunyikan, atau putusan diambil dari tipu muslihat.

Pengajuan pembatalan tidak otomatis menunda eksekusi; rincian akibatnya perlu dicek pada ketentuan terbaru dan putusan pengadilan.

Putusan arbitrase asing

Putusan arbitrase internasional memiliki aturan khusus. Putusan harus didaftarkan di pengadilan negeri tertentu yang ditunjuk undang-undang, dan eksekusinya memerlukan perintah dari pengadilan, dengan syarat-syarat tambahan seperti adanya perjanjian atau asas timbal balik antarnegara.

Karena prosedurnya lebih rumit, pihak yang berkepentingan sebaiknya berkonsultasi dengan advokat yang berpengalaman.

Isi putusan yang mudah dieksekusi

Eksekusi akan lebih lancar bila amar putusan jelas: siapa wajib membayar, berapa jumlahnya, kepada siapa, dan kapan. Putusan yang kabur dapat menimbulkan perdebatan baru di tahap eksekusi.

Karena itu, pada saat beracara, pemohon sebaiknya merumuskan tuntutan dengan terukur dan terperinci.

Peran pengadilan negeri

Pengadilan negeri tidak menilai ulang pokok sengketa yang sudah diputus arbiter. Perannya terbatas pada mendaftarkan, memeriksa syarat formal, dan memerintahkan pelaksanaan.

Sikap ini menjaga kemandirian arbitrase, tetapi juga berarti para pihak perlu memastikan seluruh argumen sudah disampaikan sebelum putusan dijatuhkan.

Langkah praktis

Segera setelah putusan diterima, tanyakan kepada arbiter atau sekretariat lembaga mengenai pendaftaran. Catat tanggal putusan dan hitung batas waktu 30 hari. Simpan akta pendaftaran dan siapkan permohonan eksekusi bila pihak lawan tidak melaksanakan putusan.

Hal yang sering keliru

• Menganggap putusan arbitrase otomatis bisa dieksekusi tanpa didaftarkan.
• Terlambat mendaftarkan melewati batas waktu 30 hari.
• Menyamakan prosedur putusan arbitrase asing dengan nasional.

Dasar hukum

• UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 59 sampai 64, 70

Dalam kategori yang sama

• Alur Penyelesaian Sengketa lewat Arbitrase BANI
• Gugatan Sederhana: Alur dan Batas Nilai Gugatan
• Pencocokan Piutang dalam Kepailitan: Rapat Verifikasi

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.