Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri: Alur dan Dokumennya

Dasar hukum: sah di luar negeri, lalu dicatat di Indonesia

Pasal 56 UU 1/1974 menyatakan perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia sah jika dilakukan menurut hukum negara tempat perkawinan berlangsung, serta tidak melanggar ketentuan UU Perkawinan bagi warga negara Indonesia.

Setelah suami istri kembali ke Indonesia, surat bukti perkawinan itu didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan di tempat tinggal mereka. Ketentuan administrasi kependudukan juga mengatur kewajiban pelaporan.

Mengapa pencatatan tetap penting

Akta nikah dari negara lain belum otomatis dikenal dalam sistem kependudukan Indonesia. Tanpa pencatatan, nama pasangan sulit masuk Kartu Keluarga dan status perkawinan tidak tercatat.

Dampaknya terasa saat mengurus akta kelahiran anak, paspor, tunjangan, warisan, atau perceraian di kemudian hari. Pengadilan umumnya meminta bukti perkawinan yang sudah dicatat.

Langkah-langkah pelaporan

Mulailah dari negara tempat menikah. Pastikan Anda memegang akta atau sertifikat perkawinan resmi, bukan hanya salinan foto. Bila memungkinkan, laporkan perkawinan ke perwakilan RI (KBRI atau KJRI) di negara itu.

Sepulang ke Indonesia, bawa dokumen ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal. Bagi pasangan beragama Islam, urusan buku nikah biasanya juga berkaitan dengan Kantor Urusan Agama; bagi non-Islam, pencatatan berada di Dukcapil.

Petugas akan memeriksa keaslian dokumen lalu menerbitkan catatan atau akta pencatatan. Kartu Keluarga kemudian dapat diperbarui.

Contoh: Pak Anto dan Bu Rina menikah secara sah di sebuah negara di Eropa pada awal tahun. Mereka menyimpan akta asli, menerjemahkannya lewat penerjemah tersumpah, lalu melapor ke perwakilan RI setempat. Dua bulan setelah pulang, keduanya datang ke Dukcapil dengan berkas lengkap dan Kartu Keluarga mereka diperbarui. Karena rapi sejak awal, akta kelahiran anak mereka tidak menemui hambatan.

Perkawinan beda agama dan kasus khusus

Perkawinan yang dilakukan di luar negeri antara pasangan beda agama kerap menimbulkan persoalan saat dicatatkan di Indonesia. Pencatatan sangat bergantung pada kebijakan instansi dan putusan pengadilan yang berlaku.

Jika salah satu pasangan bukan warga negara Indonesia, aturan tentang kewarganegaraan anak dan harta bersama menjadi lebih rumit. Sebaiknya konsultasikan dengan advokat atau notaris sebelum menandatangani perjanjian apa pun.

Bila terlambat melapor

Keterlambatan sering terjadi karena pasangan tidak tahu aturan. Jangan menunda lebih lama. Datangi Dukcapil, jelaskan alasan keterlambatan, dan tanyakan apakah diperlukan penetapan pengadilan.

Pada beberapa daerah, pencatatan terlambat mengharuskan penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu. Karena kebijakan daerah berbeda, tanyakan syaratnya secara langsung.

Kapan butuh penerjemah dan legalisasi

Dokumen berbahasa asing umumnya harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah agar diterima instansi Indonesia. Terjemahan itu biasanya dilampirkan bersama dokumen asli atau salinan yang dilegalisasi.

Selain itu, dokumen resmi dari negara lain sering perlu dilegalisasi, baik lewat apostille bagi negara anggota konvensi, maupun lewat kementerian dan perwakilan RI. Tanyakan lebih dulu agar tidak bolak-balik.

Dampaknya bagi anak dan harta

Anak dari perkawinan yang sudah dicatat lebih mudah memperoleh akta kelahiran dan paspor dengan nama kedua orang tua. Soal kewarganegaraan anak mengikuti aturan tersendiri, terutama jika salah satu orang tua warga negara asing.

Mengenai harta, sebelum menikah pasangan dapat membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian itu perlu dicatat agar berlaku bagi pihak ketiga, dan sebaiknya dibuat dengan bantuan notaris.

Pertanyaan yang sering muncul

Apakah boleh mencatat tanpa hadir berdua? Pada banyak kantor, kedua pasangan diminta hadir atau memberi kuasa tertulis. Tanyakan kebutuhan itu sebelum datang agar tidak ditolak di loket.

Bagaimana jika akta hilang? Mintalah salinan resmi dari kantor catatan sipil negara tempat menikah, lalu legalisasi ulang. Proses ini bisa memakan waktu berminggu-minggu, jadi mulai lebih awal. Jangan lupa bahwa biaya penerjemahan dan legalisasi ditanggung pemohon, dan besarnya berbeda-beda.

Tips menghadapi petugas

Bawa dokumen asli dan salinan, serta map terpisah per jenis dokumen. Catat nama petugas dan nomor antrean atau tiket layanan.

Bila ada penolakan, minta penjelasan tertulis tentang syarat yang kurang, lalu lengkapi. Sikap sabar dan sopan mempercepat urusan Anda.

Hal yang sering keliru

• Mengira akta nikah asing otomatis berlaku sebagai bukti di semua instansi Indonesia tanpa dicatat.
• Menyimpan hanya fotokopi dan kehilangan akta asli saat dibutuhkan.
• Menerjemahkan dokumen lewat penerjemah biasa, padahal instansi umumnya meminta penerjemah tersumpah.

Dasar hukum

• UU 1/1974 Pasal 56
• UU 23/2006 jo. UU 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan

Dalam kategori yang sama

• Asuransi dan Tabungan Pernikahan saat Cerai
• Ayah Tidak Membayar Nafkah Anak: Upaya Hukum yang Tersedia
• Batas Usia Perkawinan Setelah UU 16/2019 dan Dispensasi Kawin

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.