Ayah Tidak Membayar Nafkah Anak: Upaya Hukum yang Tersedia

Kewajiban orang tua tetap berjalan

Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak berlanjut walaupun perkawinan putus. Ayah memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan, dan pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul bila ayah nyata-nyata tidak mampu.

Undang-Undang Perlindungan Anak juga menyatakan anak berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan tetap berhubungan dengan mereka meski orang tuanya berpisah.

Dengan dasar ini, berhenti membayar tanpa alasan sah dapat dipersoalkan, sekalipun hubungan kedua orang tua sedang buruk.

Langkah pertama: kumpulkan bukti dan beri teguran

Catat tanggal terakhir nafkah dibayar, jumlah yang seharusnya, dan alasan yang diberikan ayah bila ada. Simpan bukti transfer, percakapan, dan kuitansi kebutuhan anak.

Kirim teguran tertulis yang sopan melalui pesan atau surat, meminta pembayaran dalam waktu wajar. Teguran ini berguna sebagai bukti bahwa Anda sudah beritikad baik menyelesaikan secara damai.

Bila ayah mengaku tidak mampu, minta ia menunjukkan bukti penghasilan. Fakta ini penting kalau perkara berlanjut ke pengadilan.

Jalur perdata: gugatan dan eksekusi

Jika perceraian sudah diputus dan putusan mencantumkan nafkah anak, putusan itu dapat dieksekusi setelah berkekuatan hukum tetap. Ajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan yang memutus perkara.

Jika putusan belum mengatur nafkah anak, ibu dapat mengajukan gugatan nafkah anak atau permohonan penetapan. Hakim akan menilai kebutuhan anak dan kemampuan ayah.

Contoh: Bu Dewi (fiktif) bercerai dari Pak Anton (fiktif). Putusan menetapkan nafkah anak, tetapi Pak Anton berhenti membayar. Bu Dewi mengumpulkan bukti dan memohon eksekusi, lalu pengadilan memanggil Pak Anton untuk ditegur.

Jalur pidana: kapan dipertimbangkan

Penelantaran anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dan penelantaran dalam lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang PKDRT. Apakah mantan pasangan masih termasuk lingkup rumah tangga dapat diperdebatkan, sehingga pasal yang tepat perlu dipastikan advokat.

Laporan pidana dapat membuat hubungan makin tegang dan prosesnya panjang. Banyak orang memilih lebih dulu menempuh jalur perdata, kecuali ada penelantaran berat yang membahayakan anak.

Peran lembaga pendamping

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pos bantuan hukum di pengadilan, serta lembaga bantuan hukum dapat membantu mediasi dan menyusun dokumen. Layanan ini sering gratis bagi yang memenuhi syarat.

Pendamping juga dapat membantu bila anak mengalami tekanan akibat konflik orang tua.

Pertanyaan yang sering muncul

Apakah nafkah boleh dikurangi bila ayah jarang bertemu anak? Tidak otomatis. Hak bertemu dan kewajiban nafkah adalah dua hal berbeda dan tidak boleh saling ditukar secara sepihak.

Apakah nafkah berhenti saat anak bekerja paruh waktu? Ukurannya adalah kemampuan anak mengurus diri sendiri; lihat bunyi putusan atau tanyakan kepada advokat.

Mediasi dan kesepakatan cicilan

Tidak semua tunggakan harus berakhir di pengadilan. Bila ayah mengalami kesulitan nyata, mediasi dapat menghasilkan kesepakatan cicilan yang realistis. Tuangkan kesepakatan dalam surat tertulis yang ditandatangani kedua pihak dan saksi.

Agar kesepakatan punya kekuatan, kedua pihak dapat memintanya disahkan melalui pengadilan sebagai akta perdamaian. Dengan begitu, bila dilanggar, pihak yang dirugikan dapat meminta eksekusi tanpa mengulang perkara dari awal.

Tetap pastikan nafkah bulanan berjalan tidak ikut tertunda selama cicilan tunggakan dibayar.

Menjaga kepentingan anak selama konflik

Dalam semua langkah, hindari melibatkan anak dalam pertengkaran soal uang. Anak tidak perlu diminta menagih atau diceritakan detail perkara. Perlakuan ini melindungi kondisi psikologis anak.

Jika anak terdampak, misalnya putus sekolah karena biaya, laporkan kepada pihak sekolah dan dinas terkait agar ada solusi sementara, sambil proses hukum berjalan.

Hal yang sering keliru

• Menyetop hak bertemu anak sebagai balasan. Ini tidak dibenarkan dan dapat merugikan anak.
• Menerima kesepakatan lisan tanpa catatan. Kesepakatan sebaiknya tertulis dan, bila perlu, disahkan hakim.
• Menunda terlalu lama sehingga bukti hilang dan tunggakan sulit dihitung.

Dasar hukum

• UU 1/1974 jo. UU 16/2019 Pasal 41 huruf b
• UU 23/2002 jo. UU 35/2014 Pasal 14 ayat 2 huruf c
• UU 23/2004 Pasal 9

Dalam kategori yang sama

• Cerai karena Judi, Mabuk, dan Narkoba: Alasan dan Bukti
• Cerai karena KDRT: Bukti dan Langkah yang Bisa Ditempuh
• Cerai karena Perselingkuhan: Bukti dan Risiko Hukumnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.