Pemeriksaan Setempat Sengketa Tanah di Lokasi Objek Perkara

Apa itu pemeriksaan setempat

Pemeriksaan setempat, dalam bahasa Belanda disebut descente, adalah pemeriksaan perkara oleh hakim di tempat objek sengketa berada, di luar ruang sidang. Dalam sengketa tanah, hakim melihat sendiri letak, ukuran, batas, dan keadaan tanah yang diperkarakan.

Tujuannya praktis. Sertifikat, peta, dan keterangan saksi kadang berbeda dengan kenyataan di lapangan. Dengan datang ke lokasi, hakim dapat memastikan, misalnya, apakah tanah yang diklaim penggugat benar-benar tanah yang dikuasai tergugat, atau apakah luas yang tertera di sertifikat sama dengan yang terlihat.

Pemeriksaan setempat bukan alat bukti tersendiri seperti surat atau saksi dalam arti sempit. Ia lebih tepat dipahami sebagai cara hakim memperoleh keyakinan atas fakta di lapangan. Hasilnya dituangkan dalam berita acara yang menjadi bagian dari berkas perkara.

Dasar hukum

Menurut uraian dalam sumber hukum yang lazim dirujuk, pemeriksaan setempat didasarkan pada Pasal 153 HIR dan Pasal 180 RBg (dikaitkan dengan ketentuan lama tentang pemeriksaan di tempat dalam Reglement op de Rechtsvordering), serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.

HIR (Het Herziene Inlandsch Reglement) dan RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) adalah hukum acara perdata yang dipakai di pengadilan negeri. Menurut ketentuan tersebut, ketua majelis dapat menunjuk satu atau dua orang anggota majelis, dibantu panitera pengadilan, untuk melihat atau memeriksa di tempat itu bila hakim menganggap perlu atau berguna.

SEMA 7/2001 memberikan petunjuk praktis. Antara lain, pemeriksaan setempat dapat dilakukan atas inisiatif hakim sendiri atau atas permintaan salah satu pihak, termasuk melalui eksepsi. Bila para pihak sepakat, kantor pertanahan setempat dapat membantu mengukur tanah dan membuat peta situasi, dengan biaya yang disepakati dan umumnya ditanggung penggugat atau dibagi dengan tergugat. Periksa teks resmi terbaru, karena pengadilan dapat memiliki petunjuk pelaksanaan lanjutan.

Kapan pemeriksaan setempat dibutuhkan

Tidak semua perkara tanah memerlukan pemeriksaan setempat. Biasanya dilakukan ketika:

• batas dan luas tanah diperdebatkan;
• objek yang disebut dalam gugatan tidak sama dengan data di sertifikat;
• ada bangunan, tanaman, atau jalan yang menjadi pokok sengketa;
• tergugat mengaku menguasai tanah di lokasi yang berbeda dari klaim penggugat;
• gugatan menyangkut gangguan, seperti penyerobotan sebagian tanah.

Gugatan yang objeknya tidak jelas batas dan ukurannya mudah dinyatakan kabur. Pemeriksaan setempat membantu mengonfirmasi objek, meskipun tidak menggantikan kewajiban penggugat menjelaskan objek dengan terang dalam gugatan.

Persiapan para pihak

Pihak yang bersiap baik memiliki peluang lebih besar menjelaskan posisinya. Beberapa persiapan:

1. Pahami objek gugatan dengan membaca kembali batas-batas yang disebut dalam gugatan dan sertifikat.
2. Siapkan dokumen: sertifikat atau alas hak, peta bidang, surat ukur, dan bukti pembayaran lain yang relevan.
3. Tandai titik-titik penting di lokasi, misalnya patok, pagar, pohon, atau saluran, yang menjadi dasar klaim batas.
4. Hubungi saksi batas, seperti tetangga yang berbatasan atau perangkat desa yang tahu riwayat tanah, dan pastikan mereka hadir bila diminta.
5. Pastikan pihak yang menguasai tanah mengizinkan hakim dan para pihak masuk. Tutup lokasi bukan pilihan.
6. Siapkan kendaraan, perlengkapan foto, dan alat bantu bila memungkinkan, serta koordinasikan dengan kuasa hukum.
7. Sepakati biaya pengukuran dan penunjukan petugas dari kantor pertanahan bila pengukuran dibutuhkan.

Datanglah tepat waktu dan bersikap tenang. Segala yang dikatakan di lokasi dapat dicatat dalam berita acara.

Apa yang terjadi di lokasi

Biasanya urutannya sebagai berikut.

1. Majelis atau hakim yang ditunjuk, panitera, para pihak, dan kuasa hukum berkumpul di lokasi.
2. Hakim membuka kegiatan dan menyampaikan tujuan.
3. Penggugat menunjuk batas-batas tanah yang diklaim. Tergugat menanggapi dan menunjuk batas menurut versinya.
4. Saksi batas dapat dimintai keterangan singkat.
5. Petugas pertanahan, bila hadir, mengukur dan mencatat koordinat atau batas fisik.
6. Panitera mencatat semuanya dalam berita acara pemeriksaan setempat. Foto dan sketsa dapat dilampirkan.
7. Para pihak diminta membenarkan bahwa catatan sesuai dengan yang terjadi, lalu menandatangani atau menyatakan keberatan.

Perhatikan bahwa pemeriksaan setempat bukan tempat berdebat panjang. Penyampaian pendapat hukum sebaiknya ditunda ke sidang di ruang pengadilan.

Nilai pembuktian

Hasil pemeriksaan setempat bersifat bebas, artinya hakim menilainya dengan keyakinannya bersama alat bukti lain. Ia dapat memperkuat atau melemahkan dalil para pihak. Misalnya, bila pemeriksaan menunjukkan bahwa luas tanah di lokasi jauh berbeda dengan sertifikat, hakim dapat mempertimbangkan itu bersama keterangan saksi dan dokumen.

Berita acara dan peta pengukuran biasanya dipandang penting untuk memastikan objek perkara, terutama ketika putusan nanti dieksekusi. Putusan yang jelas menyebut batas dan luas objek lebih mudah dilaksanakan. Putusan yang objeknya kabur dapat dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.

Pemeriksaan setempat tidak mengubah beban pembuktian. Penggugat tetap harus membuktikan dalilnya, dan tergugat membuktikan bantahannya.

Contoh: Pak Wawan menggugat tetangganya karena menurutnya pagar tetangga masuk setengah meter ke tanahnya. Sertifikat Pak Wawan menyebut batas "pagar bata di sisi timur", tetapi pagar itu sudah dua kali dibangun ulang. Hakim melakukan pemeriksaan setempat dan kantor pertanahan mengukur ulang. Hasilnya, ada selisih lebar yang dicatat dalam peta situasi. Karena batas jelas di berita acara, hakim dapat memutus dengan acuan yang konkret, dan eksekusi tidak mengundang perdebatan baru.

Bagaimana jika tidak diminta pada tingkat pertama

Pemeriksaan setempat sering terlewat karena para pihak tidak memintanya, atau karena hakim menilai tidak perlu. Jika ternyata objek tidak jelas pada putusan tingkat pertama, para pihak dapat meminta pemeriksaan setempat pada tingkat banding, karena pengadilan tinggi memeriksa ulang fakta dan hukum. Namun jangan menunda. Mintalah sedini mungkin pada tahap pembuktian di tingkat pertama, sebelum bukti ditutup.

Permintaan sebaiknya diajukan tertulis disertai alasan: apa yang tidak jelas, apa yang akan dibuktikan, dan siapa yang bersedia menanggung biaya. Kesediaan menanggung biaya sering membantu majelis memutuskan.

Peran kantor pertanahan dan peta situasi

Kantor pertanahan setempat menyimpan data pertanahan: buku tanah, surat ukur, dan peta bidang. Dalam pemeriksaan setempat, petugasnya dapat membantu mengukur ulang dan memetakan bidang tanah sesuai permintaan pengadilan. Peta situasi hasil pengukuran memperlihatkan bentuk, luas, dan batas bidang yang disengketakan, sering lengkap dengan koordinat.

Beberapa hal praktis yang perlu diketahui:

• Pengukuran biasanya dilakukan atas dasar penetapan atau permintaan pengadilan, dengan biaya yang disepakati para pihak.
• Petugas mengukur sesuai petunjuk batas yang ditunjukkan para pihak. Bila para pihak menunjuk batas yang berbeda, pengukuran dapat dilakukan untuk lebih dari satu versi dan dicatat apa adanya.
• Hasil pengukuran bukan putusan. Ia adalah data teknis yang dipertimbangkan hakim.
• Bila sertifikat dan hasil ukur berbeda, perbedaan itu menjadi bahan penilaian. Penyebabnya bisa kesalahan lama, pergeseran patok, atau perubahan di lapangan.

Karena itu, pihak yang sertifikatnya jelas dan patoknya masih utuh biasanya lebih mudah menjelaskan posisinya.

Perbedaan dengan pengukuran biasa di kantor pertanahan

Pengukuran ulang atas permohonan pemilik, di luar proses pengadilan, berbeda dari pengukuran dalam pemeriksaan setempat. Pengukuran biasa mengikuti prosedur administrasi pertanahan dan hasilnya tidak otomatis menjadi bagian berkas perkara. Pada pemeriksaan setempat, pengukuran dilakukan atas permintaan atau penetapan pengadilan sehingga dapat langsung dijadikan bahan pertimbangan hakim.

Untuk sengketa batas yang belum masuk pengadilan, pemilik tanah dapat lebih dulu meminta pengukuran ulang dan mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan dengan tetangga atau melalui mediasi di tingkat desa atau kelurahan. Bila tidak berhasil, hasil pengukuran tersebut dapat dibawa sebagai bahan pendukung gugatan. Konsultasikan dengan advokat untuk menentukan langkah yang paling sesuai.

Kesalahan yang sering terjadi

• Tidak meminta pemeriksaan setempat padahal batas dan luas diperdebatkan.
• Tidak menyiapkan saksi batas dan dokumen di lokasi.
• Datang tanpa kuasa hukum atau tanpa pemahaman objek gugatan.
• Mengubah kondisi tanah sebelum pemeriksaan.
• Berdebat emosional di lokasi sehingga berita acara memuat pernyataan yang merugikan.
• Tidak membaca berita acara sebelum menandatangani.
• Menganggap hasil pemeriksaan otomatis menang.

Pertanyaan yang sering diajukan

Siapa yang membayar biaya pemeriksaan setempat? Menurut petunjuk Mahkamah Agung, biaya disepakati para pihak dan sering dibebankan kepada penggugat atau dibagi dengan tergugat. Besarnya mengikuti penetapan pengadilan dan kantor pertanahan.

Apakah tergugat boleh menolak hakim masuk ke tanahnya? Penolakan bukan sikap bijak. Pemeriksaan setempat dilakukan atas perintah majelis, dan penolakan dapat dicatat serta dinilai merugikan pihak yang menolak.

Apakah hasil pemeriksaan setempat pasti dipakai hakim? Hakim menilai secara bebas bersama alat bukti lain. Hasilnya dapat memengaruhi putusan, tetapi bukan satu-satunya dasar.

Ringkasan

• Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan hakim langsung di lokasi objek sengketa.
• Dasarnya Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg, dan SEMA 7/2001.
• Kantor pertanahan dapat membantu mengukur bila para pihak sepakat soal biaya.
• Siapkan dokumen, saksi batas, dan kondisi lokasi yang tidak diubah.
• Hasilnya dinilai bebas oleh hakim dan dituangkan dalam berita acara.
• Mintalah sedini mungkin bila batas dan luas tanah diperdebatkan.

Dasar hukum

• HIR Pasal 153 dan RBg Pasal 180 tentang pemeriksaan di tempat
• SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat
• UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Baca juga

• Alat Bukti dalam Perkara Perdata: Surat, Saksi, dan Lainnya
• Gugatan Kabur dan Putusan Tidak Dapat Diterima: Penyebab dan Cara Menghindarinya
• Eksekusi Putusan Perdata: Aanmaning, Sita Eksekusi, dan Lelang

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.