Pembuktian Perdata: Siapa yang Wajib Membuktikan Apa?

Prinsip dasar beban pembuktian

Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata menyatakan bahwa siapa yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebut suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau membantah hak orang lain, wajib membuktikan hak atau peristiwa itu.

Artinya, bukan pihak yang menyangkal otomatis dibebani, melainkan pihak yang mengajukan dalil. Hakim pada akhirnya menimbang siapa yang paling mampu membuktikan.

Alat bukti yang sah

Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata menyebut lima alat bukti: surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Selain itu, informasi dan dokumen elektronik dapat menjadi alat bukti menurut Undang-Undang ITE.

Setiap alat bukti punya kekuatan berbeda. Akta otentik, misalnya, mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dibandingkan surat biasa.

Bagaimana beban dibagi

Penggugat membuktikan dalil gugatannya. Tergugat yang mengajukan bantahan baru, seperti telah membayar, wajib membuktikan bantahan itu.

Contoh: Bu Rina menggugat Pak Tono karena belum membayar utang Rp10 juta. Bu Rina membuktikan adanya perjanjian utang. Jika Pak Tono mengaku sudah lunas, ia yang wajib menunjukkan bukti pelunasan.

Penilaian hakim

Hakim menilai bukti berdasarkan aturan hukum acara. Bukti yang tidak dibantah belum tentu otomatis diterima tanpa penilaian; hakim tetap menimbang kesesuaian bukti dengan dalil.

Keterangan satu saksi saja tanpa bukti lain umumnya dianggap belum cukup.

Tips mempersiapkan bukti

Kumpulkan dokumen sejak awal, simpan asli dan fotokopinya, dan beri tanda untuk bukti yang akan diajukan. Fotokopi harus dicocokkan dengan aslinya di persidangan.

Catat nama dan alamat calon saksi serta apa yang mereka lihat atau dengar sendiri.

Alat bukti surat

Surat adalah alat bukti yang paling sering dipakai. Akta otentik, yaitu akta yang dibuat pejabat berwenang seperti notaris, memiliki kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan sebaliknya. Akta di bawah tangan juga sah bila tanda tangannya diakui.

Surat yang dibantah keasliannya akan diperiksa lebih jauh. Karena itu simpan dokumen asli dan jangan mengubah dokumen setelah sengketa muncul.

Pengakuan dan persangkaan

Pengakuan di depan hakim merupakan bukti yang kuat, namun hakim tetap menimbang konteksnya. Pengakuan di luar sidang dinilai sesuai keadaan.

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari peristiwa yang sudah terbukti. Alat bukti ini bergantung pada penalaran hakim dan biasanya dipakai bersama bukti lain.

Bukti elektronik

Pesan singkat, surel, dan tangkapan layar semakin sering dipakai sebagai bukti. Undang-Undang ITE mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah selama dapat dipertanggungjawabkan.

Simpan bukti dalam bentuk asli, catat tanggalnya, dan hindari mengubah isinya. Bukti yang diragukan keasliannya dapat dibantah dan perlu didukung keterangan ahli.

Hal yang tidak perlu dibuktikan

Tidak semua hal harus dibuktikan. Fakta yang diakui lawan, fakta yang diketahui umum, dan hal yang sudah dianggap terang oleh hakim umumnya tidak memerlukan pembuktian tambahan.

Namun jangan mengandalkan asumsi; lebih aman menyiapkan bukti untuk dalil-dalil penting.

Hal yang sering keliru

• Mengira tergugat harus membuktikan semuanya padahal penggugat yang mendalilkan.
• Membawa fotokopi tanpa dokumen asli untuk dicocokkan.
• Mengandalkan satu saksi tanpa bukti pendukung.

Dasar hukum

• HIR Pasal 163 dan 164
• KUHPerdata Pasal 1865 dan 1866

Dalam kategori yang sama

• Biaya Perkara Perdata: Panjar, Radius, dan Komponennya
• E-Litigasi: Sidang Elektronik Menurut Perma 7/2022
• Eksekusi Putusan Perdata: Dari Aanmaning sampai Lelang

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.