Pasal 133 UU Satu Data: Ancaman Penjara 15 Tahun untuk Perbuatan Apa Saja?

Isi Pasal 133 yang dilaporkan

Beberapa media, termasuk Katadata, melaporkan bahwa Pasal 133 mengancam pelaku dengan penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak kategori VIII. Pasal ini berada di Bab Ketentuan Pidana.

Pemberitaan tidak menyebut nominal denda kategori VIII, sehingga kami tidak menuliskannya. Angka itu perlu dicari pada naskah resmi.

Katadata memberi judul yang menekankan peretas, tetapi rumusan yang dilaporkan lebih luas dari peretasan. Perbuatan seperti menyebarluaskan tanpa hak atau memanipulasi data juga disebut, sehingga pelakunya tidak harus orang luar yang menembus sistem.

Enam perbuatan yang disebut

Menurut pemberitaan, perbuatan yang diancam adalah menyerang, menyabotase, memanipulasi, menghancurkan, menyebarluaskan tanpa hak, dan mengambil alih. Perbuatan itu ditujukan pada objek tertentu, bukan pada semua data.

Frasa tanpa hak penting. Orang yang memang berwenang mengakses atau membuka data sesuai aturan tidak sama dengan orang yang melakukannya tanpa hak.

Contoh sederhana: menyebarluaskan tanpa hak berarti membagikan data yang tidak boleh dibuka, misalnya data tertutup. Pemberitaan tidak menjelaskan unsur lain yang mungkin disyaratkan, seperti kesengajaan, sehingga unsur itu perlu dicek.

• Menyerang dan menyabotase sistem
• Memanipulasi atau menghancurkan data
• Menyebarluaskan tanpa hak
• Mengambil alih pusat data atau infrastruktur

Objek yang dilindungi

Objek yang disebut adalah pusat data nasional, infrastruktur teknis interoperabilitas SDI, dan infrastruktur sistem SDI. Interoperabilitas adalah kemampuan sistem berbeda untuk saling bertukar data.

Jadi pasal ini lebih dekat ke perlindungan infrastruktur negara. Data pribadi seseorang tetap lebih dulu dilindungi oleh UU Pelindungan Data Pribadi.

Pusat data nasional dan infrastruktur SDI adalah objek yang dilaporkan secara spesifik. Pasal ini tidak otomatis mencakup server milik perusahaan swasta yang tidak terhubung dengan sistem tersebut.

Makna dan/atau

Ancaman penjara 15 tahun adalah batas atas. Hakim mempertimbangkan fakta, peran terdakwa, dan akibat perbuatan sebelum memutus. Putusan bisa jauh di bawah batas itu.

Kata dan/atau membuka kemungkinan denda dijatuhkan saja atau bersama penjara. Ini umum dalam rumusan pidana, tetapi penerapannya tetap bergantung pada pengadilan.

Bagi pembaca awam, cara mudah memahami batas atas adalah membayangkan skala. Perbuatan yang kecil dan jarang berdampak biasanya diputus jauh di bawah batas atas, sedangkan serangan yang melumpuhkan layanan publik lebih mungkin mendekati batas itu, tetapi hakimlah yang memutuskan.

Pasal yang berkaitan

Pasal 134 menambah pidana sepertiga bagi pejabat negara atau aparatur penyelenggara pemerintahan. Pasal 135 mengatur pidana bagi korporasi dan pengurusnya.

Dengan begitu, pelaku perorangan, pejabat, dan badan usaha sama-sama dapat menjadi subjek. Bagaimana pemberatan dihitung belum dijelaskan sumber yang kami baca.

Pasal-pasal pendamping ini juga memperlihatkan bahwa pembuat undang-undang memandang gangguan pada data nasional sebagai persoalan serius yang dapat melibatkan orang, pejabat, dan badan usaha sekaligus.

Sikap hati-hati

Pemberitaan bukan teks hukum. Kata yang dipakai wartawan bisa berbeda dari rumusan pasal, misalnya soal unsur kesengajaan atau akibat yang dipersyaratkan.

Pembaca yang menghadapi urusan nyata sebaiknya membaca naskah resmi dan berkonsultasi dengan advokat atau bantuan hukum. Artikel ini tidak menyatakan siapa pun bersalah.

Bila Anda mengutip Pasal 133 dalam tulisan atau laporan, sebutkan bahwa isinya berasal dari pemberitaan dan cantumkan tanggal akses. Langkah kecil ini menjaga pembaca dari kekeliruan bila ada perbedaan dengan naskah resmi.

Ancaman 15 tahun dan kritik praktisi

Praktisi keamanan siber Ardi Sutedja dari ICSF, menurut Bisnis.com, menilai ancaman 15 tahun bukan pertahanan siber utama. Ia mendorong fokus pada deteksi anomali, penanganan insiden, dan audit arsitektur.

Kritik ini tidak menolak adanya pidana. Pesannya, hukuman berat tidak otomatis mencegah serangan jika sistem pertahanan teknisnya lemah, sehingga pidana perlu berjalan bersama peningkatan keamanan.

Bagi pembaca, pelajarannya sederhana. Pasal pidana memberi efek jera dan dasar penindakan, sedangkan perlindungan sehari-hari tetap bergantung pada kata sandi kuat, enkripsi, pemantauan, dan kesiapan menanggapi insiden.

Pertanyaan yang sering muncul

Apakah mengunduh data terbuka bisa dipidana? Data terbuka, menurut pemberitaan, adalah salah satu klasifikasi data yang dapat dimanfaatkan sesuai aturan. Karena itu, memakainya sesuai ketentuan bukan perbuatan tanpa hak.

Apakah peneliti keamanan yang melapor celah terancam? Sumber kami tidak membahas hal ini. Untuk menghindari risiko, peneliti sebaiknya melapor lewat jalur resmi dan tidak menyebarkan data hasil temuan kepada publik.

Apakah ancaman ini berlaku surut? Prinsip umum hukum pidana melarang berlaku surut, tetapi penerapan UU SDI bergantung pada tanggal berlaku yang belum diketahui. Cek naskah resmi untuk kepastian.

Contoh kasus

Contoh: Sebuah perusahaan jasa teknologi diduga memiliki karyawan yang masuk ke sistem interoperabilitas milik instansi tanpa izin dan mengubah data. Bila dugaan terbukti, perbuatan itu dapat mendekati rumusan memanipulasi. Namun, penyidik harus membuktikan unsur tanpa hak dan akibatnya, dan karyawan tersebut berhak membela diri di pengadilan.

Hal yang sering keliru

• Mengira 15 tahun adalah hukuman yang pasti dijatuhkan.
• Mengira pasal ini melindungi semua data, termasuk data di perangkat pribadi.
• Menganggap berita sudah sama dengan bunyi pasal.

Dasar hukum

• Undang-Undang Satu Data Indonesia, Pasal 133 (menurut pemberitaan)
• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Dalam kategori yang sama

• Pasal 223 PP 33/2026: Aturan Masa Antara Sebelum Peraturan Turunan Terbit
• Pelajaran dari Ransomware PDNS untuk Keamanan Data Pemerintah Menurut Praktisi
• Pelatihan Karyawan tentang Pelindungan Data Pribadi: Materi, Jadwal, dan Bukti Pelaksanaan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.