Mut'ah dan Nafkah Iddah: Cara Menuntutnya di Pengadilan

Pengertian singkat

Mut'ah adalah pemberian dari bekas suami kepada bekas istri akibat perceraian. Bentuknya dapat berupa uang atau benda. Nafkah iddah adalah biaya hidup selama masa iddah, yaitu masa tunggu setelah cerai.

Selain itu, pengadilan dapat menetapkan kewajiban lain seperti tempat tinggal dan pakaian selama masa iddah.

Dasar hukum dalam hukum Islam Indonesia

Kompilasi Hukum Islam menyebut bahwa bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istri, kecuali bila bekas istri belum pernah digauli. Ia juga wajib memberi nafkah, tempat tinggal, dan pakaian selama masa iddah, kecuali istri nusyuz.

Undang-Undang Perkawinan juga memberi kewenangan kepada pengadilan untuk mewajibkan bekas suami memberi biaya penghidupan atau menentukan kewajiban tertentu bagi bekas istri.

Mahkamah Agung memberi pedoman agar hakim memperhatikan keadilan bagi perempuan dalam perkara cerai.

Cara mengajukan tuntutan

Dalam cerai talak, istri dapat mengajukan jawaban disertai gugatan rekonvensi untuk mut'ah, nafkah iddah, dan hak lain. Dalam cerai gugat, hak ini tidak otomatis ada, dan hakim menilai kasus per kasus.

Tuliskan jumlah yang diminta beserta alasan kepatutannya, misalnya lamanya pernikahan, penghasilan suami, dan kebutuhan hidup istri.

Contoh: Bu Rina (fiktif) menikah sebelas tahun dengan Pak Joko (fiktif) yang berpenghasilan tetap. Ia meminta mut'ah dan nafkah iddah dalam rekonvensi, lalu hakim menetapkan nilai yang dinilai patut.

Pembayaran sebelum ikrar talak

Dalam praktik, pengadilan dapat menetapkan agar kewajiban bekas suami dibayar sebelum ikrar talak diucapkan. Ketentuan ini bertujuan menjamin pelaksanaan putusan. Dasarnya adalah pedoman Mahkamah Agung yang perlu dicek rujukannya.

Dengan cara ini, istri tidak perlu repot menagih setelah perceraian terjadi.

Bagi pasangan non-Islam

Konsep iddah dan mut'ah berasal dari hukum Islam sehingga tidak dipakai di Pengadilan Negeri. Namun, bekas istri tetap dapat meminta pengadilan menentukan biaya penghidupan sesuai aturan perkawinan nasional.

Rumuskan permintaan dengan bahasa umum, misalnya biaya penghidupan, dan sertakan alasan serta bukti kebutuhan.

Mempersiapkan bukti dan strategi

Siapkan bukti penghasilan suami, daftar kebutuhan istri, dan bukti lamanya pernikahan. Dokumentasi yang jelas membantu hakim.

Berdiskusilah dengan advokat tentang rumusan tuntutan agar tidak ada hak yang terlewat.

Cara hakim menilai kelayakan

Dalam menetapkan mut'ah, hakim menimbang kepatutan dan kemampuan bekas suami, antara lain lamanya pernikahan, penghasilan, serta kondisi kedua pihak. Tidak ada tarif baku, sehingga angka berbeda-beda antar perkara.

Untuk nafkah iddah, hakim juga melihat apakah istri dinilai nusyuz, yaitu meninggalkan kewajiban tanpa alasan sah. Pembuktian soal ini penting karena dapat memengaruhi hak istri.

Hindari menyebut angka yang tidak realistis; permintaan yang wajar dan didukung bukti lebih mudah dipertimbangkan.

Bagaimana bila bekas suami tidak membayar

Bila putusan sudah berkekuatan hukum tetap dan bekas suami tidak membayar, pihak yang berhak dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Pengadilan umumnya menegur lebih dulu, lalu dapat melakukan sita eksekusi atas harta bila teguran diabaikan.

Itulah sebabnya pengaturan pembayaran sebelum ikrar talak dianggap membantu. Konsultasikan dengan advokat apakah permintaan semacam itu perlu dicantumkan dalam tuntutan Anda.

Simpan salinan putusan dan bukti komunikasi sebagai dasar permohonan.

Pertanyaan yang sering muncul

Apakah mut'ah harus berupa uang? Tidak harus; bentuknya dapat uang atau benda, asalkan layak dan disetujui atau ditetapkan hakim.

Apakah hak ini hilang bila tidak diminta? Pengadilan umumnya memutus sesuai yang dituntut, sehingga hak yang tidak diminta berisiko tidak dibahas. Jangan menunggu sampai putusan selesai untuk menyampaikannya.

Apakah perlu pengacara? Tidak wajib, tetapi pendampingan membantu menyusun jawaban dan rekonvensi dengan rapi.

Hal yang sering keliru

• Mengira mut'ah wajib dalam semua kasus. Ada pengecualian dan penilaian hakim.
• Mengira nafkah iddah bisa diminta bila tidak diajukan. Tuntutan perlu dirumuskan.
• Mengira nilainya tetap. Hakim menyesuaikan dengan kemampuan suami.

Dasar hukum

• KHI Pasal 149
• KHI Pasal 152
• UU 1/1974 jo. UU 16/2019 Pasal 41 huruf c

Dalam kategori yang sama

• Tes DNA sebagai Bukti Asal-Usul Anak: Alur dan Aturannya
• Tunjangan PNS dan Pembagian Gaji saat Cerai
• Utang Suami atau Istri: Siapa yang Menanggung?

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.