Menikah Saat Sudah Hamil: Sahkah, Perlukah Nikah Ulang, dan Bagaimana Status Anaknya?

Jawaban singkat: sah, dengan syarat

Banyak pasangan yang terlanjur hamil sebelum menikah bingung apakah boleh langsung menikah, harus menunggu bayi lahir, atau harus menikah dua kali. Bagi pasangan Muslim, jawabannya ada di Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Pasal 53 KHI mengatur tiga hal. Pertama, seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya (ayat (1)). Kedua, perkawinan itu dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya (ayat (2)). Ketiga, dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir (ayat (3)).

Secara negara, perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan dicatat (Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Jadi, akad di KUA saat hamil yang memenuhi rukun dan syarat nikah adalah perkawinan yang sah dan tercatat.

Bagaimana bila yang menikahi bukan pria yang menghamili

Pasal 53 ayat (1) KHI secara tegas menyebut pria yang menghamilinya. Bila calon suami bukan ayah biologis, persoalannya lebih rumit dan pandangan para ulama berbeda; sebagian pendapat mengharuskan menunggu kelahiran. Dalam praktik, petugas KUA dapat meminta keterangan dan pernyataan tertulis dari calon suami. Jangan memberikan keterangan palsu, karena perkawinan yang didasari pemalsuan identitas atau keterangan bisa dimintakan pembatalan.

Bagi pasangan non-Muslim, KHI tidak berlaku. Keabsahan perkawinan mengikuti hukum agama masing-masing lalu dicatatkan di Dinas Dukcapil. UU Perkawinan sendiri tidak melarang perkawinan dengan perempuan yang sedang hamil.

Syarat yang tetap berlaku

Kehamilan tidak menghapus syarat umum perkawinan. Beberapa yang paling sering menjadi kendala:

• Batas usia. Sejak UU Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi pria maupun wanita. Bila salah satu belum 19 tahun, orang tua harus mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan terlebih dulu.
• Izin orang tua. Calon mempelai yang belum 21 tahun memerlukan izin kedua orang tua (Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan).
• Wali nikah. Mempelai perempuan Muslim tetap memerlukan wali. Bila ayah enggan menikahkan, dapat diajukan penetapan wali adhal ke pengadilan agama.
• Pendaftaran. Kehendak nikah didaftarkan di KUA paling lambat 10 hari kerja sebelum akad menurut Permenag 22/2024; bila mendesak, ada mekanisme dispensasi camat atau surat pernyataan.

Contoh: Sari (20) dan Andi (22) mengetahui Sari hamil tiga bulan. Keduanya sudah di atas 19 tahun, tetapi Sari belum 21 tahun sehingga perlu izin orang tua. Mereka mendaftar ke KUA dan akad dilangsungkan tiga minggu kemudian. Tidak perlu menunggu bayi lahir dan tidak perlu menikah lagi setelah persalinan.

Status anak dan akta kelahiran

Pasal 42 UU Perkawinan menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 99 KHI memuat rumusan serupa. Karena bayi lahir ketika orang tuanya sudah terikat perkawinan sah, secara administrasi kependudukan anak dicatat sebagai anak dari ayah dan ibu dengan merujuk buku nikah. Akta kelahiran memuat nama kedua orang tua.

Ini berbeda dengan anak yang lahir sebelum orang tuanya menikah. Anak tersebut menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan pada dasarnya hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (diucapkan 17 Februari 2012) membuka hubungan perdata dengan ayah biologis yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain. Karena itu, menikah sebelum bayi lahir memberi kepastian status yang jauh lebih baik bagi anak.

Persoalan wali nikah bila anaknya perempuan

Ada satu hal yang sering baru muncul belasan tahun kemudian. Dalam fikih yang banyak dipakai di Indonesia, anak yang lahir kurang dari 6 bulan sejak akad nikah dipandang tidak bernasab kepada suami ibunya untuk keperluan perwalian nikah. Akibatnya, saat anak perempuan itu menikah, sebagian petugas KUA menetapkan wali hakim, bukan sang ayah, meskipun akta kelahiran mencantumkan nama ayah.

Praktik ini tidak seragam dan menjadi wilayah penilaian KUA serta pengadilan agama. Simpan buku nikah dan akta kelahiran dengan baik, karena tanggal akad dan tanggal lahir akan diperiksa saat anak menikah. Bila ada sengketa nasab, pengadilan agama berwenang memeriksa permohonan asal-usul anak.

Hak istri dan anak setelah menikah

Setelah akad, berlaku hak dan kewajiban suami istri seperti perkawinan lain: suami wajib menafkahi, anak berhak atas nafkah, pengasuhan, dan warisan. Bila suami meninggalkan istri setelah menikah karena terpaksa, istri tetap dapat menuntut nafkah, nafkah anak, dan bila perlu mengajukan gugatan cerai dengan hak-hak pascacerai.

Pernikahan yang dipaksakan oleh keluarga terhadap anak, terutama yang belum cukup umur, perlu diwaspadai karena pemaksaan perkawinan diancam pidana dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kehamilan tidak boleh dijadikan alasan memaksa seseorang menikah.

Hal yang sering keliru

• Mengira harus menunggu bayi lahir baru boleh menikah. Pasal 53 ayat (2) KHI membolehkan akad saat hamil.
• Menikah ulang setelah bayi lahir dengan anggapan nikah pertama tidak sah. Pasal 53 ayat (3) KHI menyatakan tidak diperlukan perkawinan ulang.
• Memilih nikah siri agar cepat. Nikah tidak tercatat menyulitkan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah dan hak nafkah anak.
• Mengabaikan batas usia 19 tahun. Calon di bawah umur tetap memerlukan dispensasi kawin dari pengadilan.
• Mengira akta kelahiran bernama ayah otomatis menjamin ayah menjadi wali nikah anak perempuan kelak.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah buku nikah akan menulis bahwa pengantin wanita sedang hamil?

Buku nikah mencatat data perkawinan seperti identitas, tanggal akad, wali, dan mahar. Tidak ada kolom kehamilan pada buku nikah.

Bolehkah akad dilakukan tanpa wali karena ayah menolak?

Tidak. Mempelai perempuan Muslim harus menikah dengan wali. Bila ayah menolak tanpa alasan yang dibenarkan, ajukan penetapan wali adhal ke pengadilan agama agar wali hakim dapat menikahkan.

Pacar menolak menikahi setelah saya hamil. Apa yang bisa dilakukan?

Hukum tidak bisa memaksa seseorang menikah. Namun anak tetap dapat menuntut hubungan perdata dan nafkah dari ayah biologis berdasarkan Putusan MK 46/PUU-VIII/2010, dengan pembuktian seperti tes DNA.

Calon suami masih di bawah 19 tahun. Bisakah tetap menikah?

Hanya dengan dispensasi kawin yang diajukan orang tua ke pengadilan agama. Hakim menilai alasan mendesak dan kepentingan terbaik anak, dan tidak otomatis mengabulkan.

Dasar hukum

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 2, 6, 42, 43) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (batas usia 19 tahun)
• Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 53 dan 99 KHI)
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
• Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan
• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam kategori yang sama

• WNA Mau Menikah di Indonesia: Surat Keterangan Tidak Ada Halangan (CNI) dan Dokumen yang Wajib Disiapkan
• WNA Mau Menikah di Indonesia: Surat Keterangan Tidak Ada Halangan (CNI) dan Dokumen yang Wajib Disiapkan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.