Kontrol Akses Data Terbatas dan PNBP dalam UU SDI: Siapa Boleh Membuka Data

Apa yang dilaporkan

Menurut pemberitaan tentang UU Satu Data Indonesia (SDI), data diklasifikasikan menjadi terbuka, terbatas, dan tertutup sesuai peraturan perundang-undangan. Akses terhadap Data Terbatas dapat dikenai penerimaan negara bukan pajak, disingkat PNBP.

Nilai PNBP tidak disebut oleh sumber kami. Kami juga belum menemukan kriteria Data Terbatas, siapa yang berhak meminta akses, dan bagaimana prosesnya. Penulis tidak akan menebak angka atau prosedur.

Karena sumber kami hanya menyampaikan garis besar, pembaca perlu membedakan antara fakta yang diberitakan dan penafsiran. Fakta: ada klasifikasi tiga tingkat dan kemungkinan PNBP untuk Data Terbatas. Penafsiran: segala hal lain, termasuk tarif dan prosedur.

Tiga tingkat akses

Data terbuka dapat diakses dan dimanfaatkan publik sesuai aturan. Data terbatas hanya dapat diakses pihak tertentu dengan syarat, dan menurut pemberitaan dapat dikenai biaya. Data tertutup paling ketat, dan menurut pemberitaan akses atau transfernya ke luar yurisdiksi wajib persetujuan DPR.

Pembagian ini memengaruhi kontrol akses. Makin ketat tingkatnya, makin berlapis pula pengamanannya, seperti identifikasi yang kuat, pencatatan akses, dan persetujuan tertulis.

Dalam praktik, banyak kebocoran bukan karena peretasan canggih, melainkan akses yang terlalu longgar. Akun yang dibagi bersama, kata sandi yang sama untuk banyak sistem, dan hak administrator yang diberikan sembarangan membuka jalan bagi penyalahgunaan.

Arti kontrol akses

Kontrol akses adalah cara memastikan hanya pihak berhak yang dapat membuka data dan hanya sebatas kebutuhan. Prinsip yang lazim adalah hak minimum: setiap pengguna hanya mendapat akses yang diperlukan untuk tugasnya, tidak lebih.

Unsur kontrol akses meliputi identifikasi siapa penggunanya, verifikasi bahwa benar dia orangnya, pemberian izin sesuai peran, dan pencatatan semua akses untuk ditinjau.

Untuk data yang diperoleh dengan biaya, instansi pengguna juga perlu mengendalikan penyebaran ulang. Perjanjian akses biasanya membatasi tujuan pemakaian dan melarang menyebarkan data tanpa izin. Pelanggaran dapat berakibat sanksi sesuai aturan yang berlaku.

• Identifikasi: akun pribadi untuk tiap pengguna.
• Verifikasi: kata sandi kuat dan verifikasi dua langkah.
• Otorisasi: izin sesuai peran dan tugas.
• Pencatatan: semua akses direkam dan ditinjau.

Memahami PNBP secara awam

PNBP adalah penerimaan negara yang berasal dari selain pajak, misalnya dari layanan atau pemanfaatan sumber daya milik negara. Bila akses Data Terbatas dikenai PNBP, pengguna tertentu mungkin perlu membayar biaya yang masuk ke kas negara.

Siapa yang wajib membayar, berapa tarifnya, dan apakah ada pengecualian untuk riset atau kepentingan publik belum diketahui. Pelaku usaha yang berencana memakai Data Terbatas sebaiknya tidak membuat anggaran pasti sebelum tarif resmi diumumkan.

Menurut pemberitaan, sanksi dalam UU SDI berkisar dari administratif hingga pidana, dan Pasal 133 mengancam pidana bagi penyerang atau pengambil alih infrastruktur tertentu. Namun sumber kami tidak merinci sanksi untuk penyalahgunaan akses Data Terbatas, jadi hal itu perlu dicek.

Dampak bagi pelaku usaha dan peneliti

Bagi pelaku usaha yang membangun layanan berbasis data pemerintah, biaya akses dapat memengaruhi model bisnis. Bagi peneliti dan lembaga nirlaba, pertanyaannya adalah apakah ada keringanan. Sumber kami tidak menjawabnya.

Langkah bijak adalah memantau peraturan pelaksana, bukan menyimpulkan. Sambil menunggu, manfaatkan data terbuka yang sudah tersedia dan periksa syarat penggunaannya, misalnya kewajiban mencantumkan sumber.

Masyarakat juga diberi ruang berpartisipasi, menurut pemberitaan, termasuk melaporkan dugaan penyalahgunaan data. Kontrol akses yang rapi memudahkan penelusuran bila ada laporan seperti itu, sebab pihak yang membuka data dapat diidentifikasi.

Menerapkan kontrol akses di instansi

Instansi pengelola data dapat memulai dengan hal sederhana. Tinjau daftar akun, nonaktifkan yang tidak dipakai, dan hapus akses bagi pegawai yang pindah tugas. Tetapkan siapa yang berwenang menyetujui permintaan akses dan catat setiap persetujuan.

Untuk data yang diklasifikasikan lebih ketat, tambahkan lapisan seperti persetujuan atasan, batas waktu akses, dan pemantauan tambahan. Pastikan pula akses dari pihak luar, termasuk vendor, diberi batas waktu dan dicabut ketika pekerjaan selesai.

Sebagai langkah penutup, rapikan dulu akses internal sebelum aturan akses eksternal berlaku. Instansi yang telah menertibkan akunnya akan lebih siap menerima audit dan melayani permintaan akses secara tertib.

Hubungan dengan keamanan dan kedaulatan

Kontrol akses adalah garis pertama pertahanan data. Ia juga bagian dari kedaulatan, karena menentukan siapa yang dapat menjangkau data, termasuk pihak asing. Itu sebabnya audit keamanan dan audit kedaulatan data kemungkinan menyoroti daftar pihak yang punya akses.

Tetapi cakupan audit belum dijelaskan sumber. Bersiaplah dengan mencatat siapa saja yang punya akses, atas dasar apa, dan sampai kapan.

Contoh kasus

Contoh: Sebuah lembaga riset kecil ingin memakai kumpulan data yang menurut dinas pembina berstatus terbatas. Lembaga itu mengajukan permintaan tertulis, menjelaskan tujuan, dan menanyakan apakah ada biaya. Dinas menyatakan tarif resmi menunggu aturan turunan, sehingga lembaga menunda dan menyiapkan anggaran fleksibel sambil memanfaatkan data terbuka.

Hal yang sering keliru

• Mengira semua data pemerintah dapat diakses bebas.
• Mengira besar PNBP sudah ditentukan; sumber kami tidak menyebut nilainya.
• Mengira akses vendor tidak perlu dibatasi dan dicabut setelah pekerjaan selesai.

Dasar hukum

• Undang-Undang Satu Data Indonesia (disahkan DPR 6 Oktober 2026; nomor menyusul)
• Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Dalam kategori yang sama

• Koordinasi Lintas Instansi dalam Satu Data Indonesia: Siapa Mengoordinasikan Siapa?
• Kritik Praktisi atas Ancaman Pidana 15 Tahun UU Satu Data: Efektifkah Mencegah Serangan Siber?
• Kualitas Data Pemerintah: Akurat, Mutakhir, dan Dapat Dipertanggungjawabkan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.