Kepatuhan PP 33/2026 bagi Sekolah dan Kampus: Data Siswa dan Mahasiswa Mulai 2027

Apa yang kami ketahui tentang 2027

Menurut situntas.id, kewajiban data siswa mulai 2027. Sumber lain menyebut PP 33/2026 mulai berlaku 16 Januari 2027. Dua informasi itu sejalan, tetapi rincian pasal yang secara khusus mengatur sekolah tidak kami temukan.

Karena itu kami memperlakukan sekolah dan kampus sebagai pengendali data pada umumnya, baik negeri maupun swasta, dan kewajiban khusus sektor pendidikan perlu dicek pada naskah resmi.

Bila kewajiban baru ditetapkan khusus untuk data siswa, sekolah tinggal mencocokkan dengan persiapan yang sudah dilakukan.

Sambil menunggu, sekolah dapat mengikuti kabar dari dinas pendidikan atau kementerian terkait, karena petunjuk teknis untuk sektor pendidikan biasanya datang dari sana.

Selama belum ada kepastian, jangan menunggu hingga akhir 2026 untuk mulai berbenah.

Data apa saja yang dipegang

Sekolah memegang nama, tanggal lahir, nomor induk, alamat, data orang tua, nilai, absensi, catatan kesehatan, dan kadang foto atau video kegiatan. Kampus menambahkan data keuangan beasiswa, data penelitian, dan rekam jejak akademik.

Sebagian data berkaitan dengan anak. UU 27/2022 memberi perhatian khusus pada data anak, dan situs ini memiliki artikel tentang persetujuan orang tua untuk data anak.

Karena rentang datanya luas, sekolah tidak perlu memulainya dari nol. Pendataan dapat dibagi per bagian, misalnya tata usaha, perpustakaan, dan unit kesehatan.

Foto kegiatan, rekaman kelas daring, dan karya siswa yang dipublikasikan juga termasuk data pribadi bila mengidentifikasi seseorang, sehingga pemakaiannya perlu tujuan yang jelas.

• Data identitas siswa
• Data orang tua atau wali
• Nilai dan absensi
• Catatan kesehatan dan konseling
• Foto serta video kegiatan

Dasar pemrosesan di lingkungan sekolah

Banyak pemrosesan di sekolah berdasarkan kewajiban hukum atau tugas pendidikan. Namun penggunaan lain, seperti memajang foto siswa di media sosial sekolah atau spanduk, sebaiknya meminta persetujuan orang tua.

Sekolah perlu memisahkan data yang wajib untuk pendaftaran dari data tambahan. Menarik data berlebihan, misalnya penghasilan rinci tanpa kebutuhan jelas, menambah risiko.

Untuk kampus, data riset yang melibatkan responden juga memerlukan perhatian dan sering membutuhkan persetujuan tertulis dari responden.

Bagi kampus, mahasiswa yang sudah dewasa memberi persetujuan sendiri, sedangkan untuk siswa di bawah umur persetujuan orang tua atau wali menjadi penting. Batas usia tepat menurut UU perlu dicek.

Aplikasi sekolah dan platform belajar

Aplikasi absensi, rapor digital, pembayaran, dan kelas daring biasanya dikelola vendor. Vendor itu dapat menjadi prosesor, sehingga sekolah perlu kontrak yang mengatur keamanan dan batas penggunaan data.

Tanyakan juga di mana data disimpan. Menurut ulasan, transfer lintas negara memiliki jenjang syarat, sehingga lokasi server penting diketahui.

Sebelum mengganti aplikasi, tanyakan bagaimana data lama dipindahkan atau dihapus.

Sekolah kecil yang memakai aplikasi gratis perlu lebih berhati-hati karena sering tidak ada kontrak tertulis dan pemilik aplikasi memakai data untuk kepentingan lain.

Kebocoran data siswa

Kebocoran dapat berupa berkas nilai tersebar, akun guru dibobol, atau data pendaftaran terbuka di internet. Menurut ulasan, pemberitahuan tertulis kepada subjek data dan Lembaga paling lambat 3x24 jam, dan pengumuman publik bila berdampak serius.

Karena subjek datanya anak, komunikasi kepada orang tua sebaiknya jelas dan tenang. Jangan menyembunyikan kejadian demi nama baik sekolah.

Jangan lupa mencatat tanggal dan langkah tindak lanjut, karena catatan itu menunjukkan sikap kooperatif.

Petugas dan penanggung jawab

Menurut ulasan, kewajiban petugas pelindungan data berlaku bila ada pelayanan publik, pemantauan sistematis skala besar, atau data spesifik skala besar. Sekolah negeri dan kampus negeri mungkin berhubungan dengan kriteria pelayanan publik.

Walau belum jelas kewajibannya, menunjuk guru atau staf IT sebagai penanggung jawab data adalah langkah awal yang masuk akal.

Satu orang yang bertugas memantau perkembangan aturan akan menghemat waktu seluruh sekolah.

Daftar akses guru perlu disegarkan setiap pergantian semester, terutama untuk guru yang sudah pindah tugas atau tidak lagi mengajar di sekolah tersebut.

Sanksi dan langkah persiapan

Sanksi administratif menurut ulasan meliputi peringatan, penghentian sementara, penghapusan data, dan denda maksimal 2 persen pendapatan atau penerimaan tahunan. Skala usaha dan kemampuan bayar dipertimbangkan.

Mulailah dari pendataan, kebijakan privasi untuk orang tua, pembatasan akses guru, dan kontrak vendor. Targetkan selesai sebelum aturan berlaku.

Libatkan komite sekolah dan orang tua agar rencana dipahami bersama.

Karena sekolah menangani banyak orang tua, siapkan ringkasan privasi satu halaman yang dapat dibagikan saat penerimaan siswa baru.

Contoh kasus

Contoh: Sebuah SMP fiktif memakai aplikasi pihak ketiga untuk rapor dan pembayaran. Menjelang tahun ajaran baru, kepala sekolah menunjuk satu wakil sebagai penanggung jawab data, meminta vendor menandatangani kontrak pemrosesan, dan memberi tahu orang tua lewat surat singkat tentang penggunaan data. Sekolah juga berhenti memajang nilai di papan terbuka. Kasus ini hanya ilustrasi. Orang tua murid menyambut baik langkah itu, dan sekolah mencatatnya sebagai bagian dari bukti kepatuhan.

Hal yang sering keliru

• Mengira data siswa sepenuhnya milik sekolah.
• Memajang daftar nilai atau data pribadi siswa di tempat umum.
• Menyerahkan semua urusan data kepada vendor tanpa kontrak.

Dasar hukum

• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
• Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Pelindungan Data Pribadi (menurut pemberitaan dan ulasan)

Dalam kategori yang sama

• Kepemilikan Data Tetap pada Produsen Data: Apa Artinya dalam UU Satu Data Indonesia
• Ketentuan Pidana UU Satu Data Indonesia: Pasal 129 sampai 135 Menurut Pemberitaan
• Keterlacakan Data dan Log Akses dalam UU SDI: Mengapa Pencatatan Aktivitas Penting

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.