Kepemilikan Data Tetap pada Produsen Data: Apa Artinya dalam UU Satu Data Indonesia

Pesan utama yang dilaporkan

Salah satu penegasan yang diberitakan dari UU Satu Data Indonesia adalah bahwa penyatuan data tidak berarti pemindahan data. Kepemilikan, penguasaan, dan tanggung jawab pengelolaan tetap berada pada produsen data. Pesan ini disampaikan agar instansi tidak khawatir kehilangan kendali atas datanya.

Pesan itu juga menjawab kekhawatiran lama bahwa program satu data akan membuat satu lembaga mengambil alih semua data negara. Menurut pemberitaan, bukan itu yang dimaksud.

Karena rumusan resmi belum kami baca, kalimat ini merujuk pada pemberitaan semata.

Dalam dunia tata kelola data, ketakutan kehilangan kendali sering menjadi penghalang utama berbagi data. Instansi enggan membuka data karena khawatir dipakai tanpa izin atau disalahkan bila terjadi kekeliruan. Penegasan kepemilikan diharapkan meredakan kekhawatiran itu dan mendorong instansi lebih terbuka bekerja sama.

Siapa itu produsen data

Produsen data adalah pihak yang membuat, mengumpulkan, atau mengelola data sesuai tugas dan kewenangannya. Menurut pemberitaan, mulai dari kementerian hingga pemerintah desa dapat menjadi produsen data. Peran lain yang disebut adalah pembina data, wali data, dan pengguna data.

Contohnya, dinas kependudukan mengelola data kependudukan di daerahnya, sementara kantor desa mengelola data desa. Pembagian tugas ini mengikuti kewenangan masing-masing.

Perincian peran tiap pihak dibahas pada artikel lain di klaster ini.

Di tingkat desa, produsen data biasanya perangkat desa yang mencatat warga, tanah, dan kegiatan desa. Karena kedekatannya dengan sumber, mereka sering memiliki data paling rinci, meski belum tentu paling rapi.

Apa artinya tanggung jawab tetap pada produsen

Tanggung jawab berarti produsen harus menjaga mutu, keamanan, dan keakuratan datanya. Bila data keliru atau bocor, instansi pemiliknya tetap menjadi pihak pertama yang dimintai pertanggungjawaban, bukan lembaga lain yang hanya menghubungkan sistem.

Dalam arti ini, tanggung jawab dan kendali berjalan beriringan. Instansi yang menguasai data juga yang menanggung risikonya.

Tanggung jawab ini juga berarti produsen harus siap menerima koreksi dari pengguna. Tanpa jalur koreksi, data yang salah akan bertahan lama dan menyesatkan banyak pihak.

• Menjaga keakuratan dan kemutakhiran data.
• Mengamankan data sesuai standar.
• Melaporkan insiden keamanan bila terjadi.
• Mengklasifikasikan data dan melayani akses sesuai aturan.

Lalu apa yang disatukan

Menurut pemberitaan, yang disatukan adalah aturan mainnya, yaitu standar data, metadata, kode referensi, dan data induk. Dengan aturan yang sama, sistem dari instansi berbeda dapat berbicara dalam bahasa yang sama.

Bila instansi A ingin mencocokkan data dengan instansi B, mereka tidak perlu saling menyalin seluruh basis data. Cukup dipertukarkan bagian yang diperlukan lewat jalur interoperabilitas yang sah.

Prinsip ini memberi ruang bagi tiap instansi mengelola sistemnya sendiri.

Pendekatan ini juga menghemat biaya, karena instansi tidak perlu membangun ulang sistemnya dari nol, cukup menyesuaikan cara berbagi data dengan standar yang disepakati.

Bagaimana dengan Data Dasar Nasional dan penguasaan negara

Pemberitaan juga menyebut Data Dasar Nasional dikuasai negara. Sekilas hal ini tampak bertentangan dengan kepemilikan di produsen. Namun penguasaan negara dalam arti ini dipahami sebagai pengaturan, pengawasan, dan penetapan data sebagai rujukan utama, bukan perpindahan basis data.

Ini adalah penafsiran penulis berdasarkan pemberitaan. Rumusan pasal perlu dibaca untuk memastikan batas antara penguasaan negara dan kepemilikan produsen.

Bila berbeda dengan naskah resmi, naskah resmilah yang berlaku.

Dampak bagi warga dan pelaku usaha

Bagi warga, tetap berlaku bahwa data pribadi mereka dilindungi UU Pelindungan Data Pribadi. UU SDI tidak mengubah hak warga atas data pribadi. Bila ada masalah dengan data di suatu instansi, instansi itulah yang pertama diminta memperbaiki.

Bagi pelaku usaha yang bekerja sama dengan pemerintah, perlu jelas siapa produsen data dalam setiap proyek. Kontrak sebaiknya menyebut pemilik, penanggung jawab, dan aturan penggunaan data.

Kejelasan ini mencegah sengketa di kemudian hari.

Satu hal yang tetap perlu diperhatikan adalah pembagian tanggung jawab dalam kerja sama dengan pihak swasta. Pengolah data yang menyimpan data atas nama instansi hendaknya dibebani kewajiban tertulis agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab.

Tips menghadapi masa transisi

Tanggal berlaku dan peraturan pelaksana belum diketahui. Selama menunggu, instansi dapat menginventarisasi data yang dikelola, menunjuk penanggung jawab, dan mendokumentasikan alur datanya.

Hindari klaim bahwa data suatu instansi kini milik lembaga lain atau sebaliknya. Pernyataan semacam itu perlu didasarkan pada naskah resmi.

Simpan pula bukti persetujuan dan dasar hukum setiap pertukaran data, agar pertanggungjawaban mudah dibuktikan.

Contoh kasus

Contoh: Sebuah pemerintah desa fiktif menyimpan data warga penerima bantuan. Dinas sosial kabupaten ingin mencocokkan data itu dengan daftarnya. Desa tidak menyerahkan seluruh basisnya, tetapi menyediakan data yang diminta lewat standar yang sama. Desa tetap bertanggung jawab atas kebenaran datanya, dan dinas bertanggung jawab atas daftarnya sendiri. Keduanya mencatat kesepakatan itu secara tertulis agar tidak ada keraguan di kemudian hari.

Hal yang sering keliru

• Mengira data desa otomatis menjadi milik pemerintah pusat.
• Mengira instansi yang menghubungkan sistem ikut bertanggung jawab atas seluruh isi data.
• Mengira penguasaan negara atas DDN sama dengan pemusatan basis data.

Dasar hukum

• Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
• Undang-Undang Satu Data Indonesia (disahkan DPR 6 Oktober 2026; nomor menyusul)

Dalam kategori yang sama

• Ketentuan Pidana UU Satu Data Indonesia: Pasal 129 sampai 135 Menurut Pemberitaan
• Keterlacakan Data dan Log Akses dalam UU SDI: Mengapa Pencatatan Aktivitas Penting
• Kewajiban Lapor Insiden Keamanan Data 1x24 Jam dalam UU SDI: Apa yang Perlu Disiapkan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.