Hewan Peliharaan Tetangga Menggigit: Tanggung Jawab Pemilik

Apa itu tanggung jawab pemilik hewan dan siapa yang terkena

Hukum perdata memandang hewan sebagai milik seseorang yang berada di bawah pengawasannya. Karena itu, bila hewan menimbulkan kerugian, pemilik atau pemakainya yang diminta bertanggung jawab. Ini berlaku untuk anjing yang menggigit, kucing yang mencakar, sapi atau kambing yang lepas dan merusak tanaman, hingga kuda yang menabrak kendaraan.

Pihak yang terkena aturan ini:

• pemilik hewan, termasuk keluarga yang memelihara di rumah;
• orang yang memakai atau menjaga hewan untuk sementara, misalnya penitipan, penjaga, atau tetangga yang dititipi;
• korban gigitan atau cakaran, termasuk anak-anak, tamu, kurir, dan pejalan kaki;
• pemilik hewan lain yang hewannya diserang.

Kesamaan semuanya adalah adanya hubungan antara hewan, penguasaan seseorang atas hewan itu, dan kerugian yang timbul.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Pasal 1368 KUH Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa pemilik binatang, atau siapa yang memakainya selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut. Menurut ulasan Hukumonline, tanggung jawab itu tetap ada baik hewan sedang berada dalam pengawasan pemilik maupun ketika hewan tersesat atau lepas dari pengawasan. Dengan kata lain, alasan bahwa "hewannya kabur" tidak serta-merta membebaskan pemilik.

Pasal 1365 KUH Perdata. Selain Pasal 1368, korban dapat memakai dasar perbuatan melawan hukum, terutama bila pemilik lalai, misalnya membiarkan anjing galak tanpa rantai atau pagar.

Hukum pidana. KUHP lama memiliki ketentuan yang menghukum pemilik yang tidak mencegah hewan di bawah penjagaannya menyerang orang. Menurut ulasan Hukumonline, serangan saja sudah dapat memenuhi unsur tanpa harus ada korban luka. Sejak 2 Januari 2026 berlaku KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Nomor pasal dan rumusan ancaman pidananya dapat berbeda dari KUHP lama, sehingga periksa teks resmi KUHP baru sebelum melapor. Bila gigitan menimbulkan luka berat karena kelalaian pemilik, ketentuan tentang akibat kelalaian dalam KUHP baru dapat relevan; penilaian akhirnya ada pada penyidik dan hakim.

Aturan kesehatan hewan. Rabies adalah penyakit yang berbahaya bagi manusia. Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur vaksinasi dan pengendalian rabies, termasuk kewajiban pemilik anjing, kucing, dan kera untuk memvaksinasi hewannya di wilayah tertentu. Rinciannya berbeda antardaerah, sehingga tanyakan ke dinas peternakan dan kesehatan hewan setempat. Perda juga dapat mengatur hewan berkeliaran dan pemeliharaan hewan di permukiman.

Langkah praktis bernomor

1. Tangani luka segera. Cuci luka dengan air mengalir dan sabun beberapa menit, lalu segera ke puskesmas, klinik, atau rumah sakit. Jangan menunda karena risiko infeksi dan rabies. Dokter akan menentukan perlu tidaknya serum atau vaksin antirabies.
2. Dokumentasikan. Foto luka, pakaian yang robek, lokasi kejadian, dan hewan penyerang bila aman. Catat tanggal, jam, dan saksi. Ambil rekaman CCTV bila ada.
3. Identifikasi pemilik dan hewan. Tanyakan nama pemilik, alamat, dan status vaksinasi hewan. Minta salinan kartu vaksin bila tersedia. Bila pemilik menolak, ketua RT dapat membantu.
4. Minta pemilik mengamankan hewan. Hewan yang menggigit sebaiknya diamati oleh dokter hewan sesuai anjuran tenaga kesehatan. Jangan menghakimi atau menyakiti hewan, karena itu dapat menimbulkan masalah hukum baru.
5. Kumpulkan bukti kerugian. Simpan resep, kuitansi, hasil lab, surat dokter, bukti hilangnya penghasilan, dan biaya perjalanan.
6. Musyawarah. Ajukan tuntutan yang jelas: penggantian biaya pengobatan, jaminan hewan diikat atau dikandangkan, dan vaksinasi. Lihat hewan peliharaan menggigit orang dan ganti rugi.
7. Somasi atau lapor. Bila tidak ada itikad baik, kirim somasi tertulis. Untuk jalur pidana, laporkan ke kepolisian dengan membawa bukti. Jalur perdata dilakukan lewat gugatan.

Menghitung kerugian

Kerugian akibat gigitan dapat dikelompokkan menjadi dua.

Untuk kerugian immateriil, baca ganti rugi immateriil dan cara menghitungnya. Tuntutan sebaiknya realistis karena hakim menilai kepatutan.

Pembelaan yang mungkin diajukan pemilik

Pemilik hewan dapat membela diri dengan beberapa argumen. Korban perlu menyiapkan bantahannya.

• Korban memprovokasi hewan. Misalnya anak melempar batu atau menarik ekor. Bukti kejadian sebenarnya menjadi penting.
• Korban memasuki tempat yang dilarang. Pagar tertutup dan tanda "awas anjing galak" dapat dipakai pemilik sebagai peringatan. Namun tanda saja tidak serta-merta membebaskan pemilik, terutama bila korban anak kecil atau tamu yang diundang.
• Hewan sudah dijaga. Pemilik mengaku telah mengikat atau mengandangkan hewan. Foto kondisi pagar dan rantai membantu menilai.
• Luka tidak berasal dari hewan itu. Dokter dan saksi dapat memastikan.

Menurut Pasal 1368, tanggung jawab pemilik tidak bergantung pada ada tidaknya kelalaian. Namun hakim tetap menilai keadaan nyata, termasuk peran korban sendiri, sehingga ganti rugi bisa dikurangi.

Hewan ternak, burung, dan hewan lain

Tanggung jawab pemilik tidak terbatas pada anjing. Pasal 1368 KUH Perdata berbicara tentang binatang secara umum. Sapi atau kambing yang lepas dan memakan tanaman kebun tetangga, ayam yang merusak persemaian, atau kucing yang berulang kali buang kotoran di teras orang lain termasuk dalam cakupan umum. Bedanya, kerugian biasanya lebih kecil sehingga penyelesaian lebih cocok lewat musyawarah dan kesepakatan memagari hewan.

Untuk hewan ternak, perda sering menetapkan larangan berkeliaran di jalan dan permukiman, bahkan dengan penertiban oleh Satpol PP. Hewan yang ditertibkan dapat ditebus sesuai ketentuan daerah. Periksa perda setempat untuk prosedur dan biayanya.

Kewajiban pencegahan oleh pemilik

Pemilik hewan yang bijak mengurangi risiko sebelum ada korban. Hukum perdata memang menaruh tanggung jawab pada pemilik, tetapi pencegahan juga melindungi pemilik dari tuntutan besar. Langkah pencegahan yang masuk akal:

• memasang pagar yang kuat dan pintu yang selalu terkunci;
• menjaga hewan galak tetap diikat atau dikandangkan ketika ada tamu;
• memasang tanda peringatan di tempat yang mudah dilihat;
• membawa anjing keluar rumah dengan tali pengikat, dan memakaikan penutup moncong bila ras tertentu cenderung agresif;
• memvaksinasi hewan sesuai jadwal dan menyimpan kartu vaksin;
• melatih hewan dan mengawasi interaksi dengan anak-anak;
• menutup akses hewan ke teras, gerbang, dan jalan umum.

Pemilik yang dapat menunjukkan upaya pencegahan akan berada pada posisi lebih baik saat bernegosiasi, walaupun tanggung jawab dasar menurut Pasal 1368 tetap ada.

Peran lingkungan dan pengurus

Ketua RT dan pengurus perumahan dapat membantu dengan menyiapkan tata tertib pemeliharaan hewan, misalnya batas jumlah hewan, kewajiban memungut kotoran, dan kewajiban mengikat hewan di area umum. Tata tertib semacam itu mengikat warga bila disepakati dalam musyawarah dan dicatat. Pengurus juga dapat menjadi pihak pertama yang memediasi bila terjadi gigitan, sebagaimana dijelaskan pada musyawarah warga RT/RW dan mediasi sengketa lingkungan.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Rumusan Pasal 1368 KUH Perdata sudah lama dan belum berubah. Artinya, dasar tanggung jawab perdata pemilik hewan relatif stabil. Perubahan utama justru di bidang pidana: KUHP baru (UU 1/2023) berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menggantikan KUHP lama. Ketentuan kecil yang dulu mengatur pemilik hewan yang tidak mencegah hewannya menyerang tidak dapat dikutip begitu saja dengan nomor lama. Periksa apakah dan dalam rumusan apa ketentuan serupa masih ada pada teks resmi. Ancaman pidana juga perlu dibaca dari teks resmi, bukan dari artikel lama.

Selain itu, sejumlah pemerintah daerah memperbarui aturan pemeliharaan hewan, terutama untuk anjing, hewan penular rabies, dan hewan ternak di kawasan padat. Aturan baru itu bisa mencakup kewajiban vaksinasi, identitas hewan, dan denda administratif. Tanyakan versi terbaru pada pemerintah daerah.

Kesalahan umum

Contoh: Rina (fiktif), seorang kurir, digigit anjing milik penghuni sebuah rumah ketika mengantar paket. Ia membersihkan luka, lalu ke klinik dan menerima suntikan antirabies. Rina memotret luka dan pagar rumah yang tidak tertutup, mencatat nama pemilik, dan menyimpan kuitansi. Pemilik awalnya berkata anjingnya jinak, tetapi setelah ketua RT menengahi, ia setuju mengganti biaya pengobatan dan memasang pagar dengan gerendel. Kesepakatan dituangkan dalam surat tertulis bertanda tangan. Kisah ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah pemilik tetap bertanggung jawab bila hewannya lepas? Menurut Pasal 1368 KUH Perdata dan ulasan Hukumonline, tanggung jawab tetap ada walaupun hewan tersesat atau lepas dari pengawasan. Pemilik dapat berargumen tentang keadaan tertentu, tetapi beban tanggung jawab dasarnya tetap pada pemilik.

Apakah korban bisa langsung menggugat tanpa melapor ke polisi? Bisa. Jalur perdata berdiri sendiri. Korban dapat menggugat ganti rugi tanpa laporan pidana. Namun sebagian besar kasus selesai lebih cepat lewat musyawarah. Panduan tahapan ada pada perbuatan melawan hukum dan gugatan.

Bagaimana bila pemiliknya orang tua dan yang memelihara adalah anak? Orang tua bertanggung jawab atas anak di bawah umur yang tinggal bersamanya dan atas hewan di rumahnya. Tanyakan siapa yang menguasai dan memelihara hewan itu. Pihak lain yang memakai hewan sementara juga bisa bertanggung jawab.

Apakah hewan liar atau hewan jalanan yang menggigit juga bisa dituntut? Hewan tanpa pemilik sulit dimintai pertanggungjawaban. Laporkan ke dinas peternakan atau puskesmas agar ada penanganan rabies, dan ke pemerintah daerah bila ada hewan liar yang berbahaya. Lihat juga merusak barang milik orang lain untuk perbandingan tanggung jawab atas kerusakan.

Ringkasan

• Pemilik atau pemakai hewan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan hewannya (Pasal 1368 KUH Perdata).
• Tanggung jawab tetap ada walau hewan lepas atau tersesat, tetapi keadaan nyata tetap dinilai hakim.
• Prioritas pertama setelah gigitan adalah perawatan medis dan dokumentasi.
• Kerugian materiil dibuktikan dengan kuitansi; kerugian immateriil dinilai secara patut.
• KUHP baru berlaku sejak 2 Januari 2026; periksa teks resmi untuk jalur pidana.
• Buat kesepakatan damai tertulis dan jangan menandatangani pelepasan tuntutan terlalu cepat.

Dasar hukum

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1365 dan 1368)
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Baca juga

• Perbuatan Melawan Hukum: Dasar Gugatan Ganti Rugi

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.