Tanah yang Dibeli Saat Menikah: Harta Bersama atau Bukan?

Aturan dasar harta bersama

Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Artinya suami dan istri sama-sama berhak atas harta itu, tanpa melihat siapa yang bekerja atau siapa yang namanya tercantum.

Sebaliknya, harta bawaan serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing, kecuali para pihak menentukan lain.

Bagaimana dengan nama di sertipikat

Sertipikat adalah alat bukti hak yang kuat, tetapi tidak otomatis menjawab pertanyaan harta bersama. Tanah bisa atas nama suami saja, namun tetap harta bersama jika dibeli selama pernikahan dari penghasilan bersama.

Banyak sengketa muncul karena salah satu pihak menganggap tanah itu miliknya sendiri hanya karena namanya yang tertulis.

Pengecualian yang perlu diingat

Pertama, tanah yang dibeli sebelum menikah. Kedua, tanah yang berasal dari warisan atau hibah kepada salah satu pihak. Ketiga, tanah yang dibeli dengan uang hasil penjualan harta bawaan, jika dapat dibuktikan.

Contoh: Pak Hendra membeli tanah dengan uang warisan orang tuanya setelah menikah. Bu Sari merasa itu harta bersama. Pak Hendra perlu menunjukkan bukti asal uang, misalnya bukti warisan dan transfer, agar dapat menunjukkan tanah itu harta bawaan.

Dampaknya saat menjual atau menjaminkan

Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa tindakan atas harta bersama dilakukan dengan persetujuan kedua pihak. Karena itu, PPAT dan bank biasanya meminta persetujuan pasangan sebelum jual beli atau pemasangan hak tanggungan.

Menjual tanpa persetujuan pasangan dapat memicu gugatan dan membuat transaksi dipersoalkan.

Cara membuktikan bahwa tanah harta bawaan

Beban pembuktian umumnya ada pada pihak yang menyatakan tanah itu bukan harta bersama. Ia perlu menunjukkan dokumen yang rapi dan sambung-menyambung.

Berikut hal yang biasanya membantu:

1. Akta atau bukti bahwa tanah diperoleh sebelum menikah, atau berupa warisan dan hibah.
2. Bukti aliran uang dari rekening pribadi atau hasil penjualan harta bawaan.
3. Keterangan saksi dan dokumen pendukung seperti pajak yang dibayar.
4. Perjanjian pranikah bila ada.

Semakin lengkap bukti, semakin kuat posisi Anda saat dipersoalkan.

Perjanjian pranikah dan perubahan status

Pasangan dapat membuat perjanjian perkawinan yang memisahkan harta. Dengan perjanjian ini, tanah yang dibeli kemudian dapat menjadi milik pribadi masing-masing. Mahkamah Konstitusi telah membuka ruang agar perjanjian dibuat pula selama perkawinan.

Namun perjanjian yang dibuat belakangan tidak boleh merugikan pihak ketiga, misalnya kreditur yang sudah ada.

Contoh kasus sederhana

Contoh: Pak Irwan dan Bu Maya menikah pada 2015. Tahun 2018 mereka membeli tanah dari tabungan gaji bersama, tetapi sertipikat atas nama Pak Irwan. Tahun 2024 Pak Irwan hendak menjualnya tanpa memberi tahu Bu Maya. Karena tanah itu dibeli selama pernikahan dari penghasilan bersama, Bu Maya dapat mempersoalkan penjualan tersebut dan meminta persetujuannya diperhatikan.

Jika terjadi perselisihan

Bila pasangan berselisih soal status tanah, mulailah dengan pembicaraan baik-baik dan catat kesepakatannya. Jika buntu, persoalan dapat dibawa ke pengadilan bersamaan dengan perkara perceraian atau sebagai gugatan tersendiri.

Hakim akan menilai bukti-bukti yang diajukan, bukan sekadar nama di sertipikat. Karena itu siapkan dokumen sejak dini, jangan menunggu hingga hubungan memburuk. Perhatikan juga bahwa kewajiban yang timbul, seperti cicilan KPR yang dibayar bersama, ikut menjadi pertimbangan saat harta dibagi.

Dalam pembagian, hakim biasanya mempertimbangkan keadilan bagi kedua pihak, termasuk kontribusi non-finansial seperti mengurus rumah tangga dan anak.

Tips menjaga kejelasan harta

Simpan salinan akta jual beli, bukti transfer, dan kuitansi di tempat yang diketahui kedua pihak. Bicarakan rencana membeli atau menjual tanah secara terbuka. Transparansi sederhana ini sering mencegah konflik yang berlarut-larut dan mahal.

Saat bercerai atau salah satu meninggal

Ketika bercerai, harta bersama dibagi sesuai hukum yang berlaku bagi para pihak. Bila salah satu meninggal, separuh bagian pasangan yang hidup bukan termasuk warisan, sementara bagian pewaris dibagi kepada ahli waris.

Karena itu, kejelasan status sejak awal akan memudahkan pembagian di kemudian hari.

Hal yang sering keliru

• Mengira tanah atas nama satu orang otomatis milik pribadi.
• Tidak menyimpan bukti asal uang pembelian tanah yang bersumber dari warisan atau harta bawaan.
• Menjual tanah tanpa sepengetahuan pasangan karena merasa namanya yang tertera.

Dasar hukum

• UU 1/1974 Pasal 35 dan Pasal 36
• Kompilasi Hukum Islam tentang harta kekayaan dalam perkawinan

Dalam kategori yang sama

• Hibah Tanah: Alur Akta PPAT sampai Balik Nama
• Iklan Properti Menyesatkan: Hak Anda sebagai Konsumen
• Dari IMB ke PBG: Alur Mengurus Persetujuan Bangunan Gedung

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.