Ego Sektoral Data: Mengapa Instansi Enggan Berbagi dan Bagaimana UU SDI Mencoba Mengatasinya

Apa itu ego sektoral

Ego sektoral adalah sikap instansi yang lebih mengutamakan kepentingan unitnya daripada kepentingan bersama. Dalam urusan data, bentuknya antara lain enggan memberi data, memakai format sendiri, atau menyimpan data tanpa dokumentasi. Penjelasan ini berasal dari pengetahuan umum penulis.

Akibatnya, pemerintah sulit memiliki gambaran tunggal yang akurat tentang suatu masalah.

Pemberitaan tentang UU SDI tidak memakai istilah itu secara khusus, sehingga artikel ini menafsirkannya hati-hati. Dalam praktik, sikap seperti ini sering tidak disengaja dan lahir dari kebiasaan lama yang tidak pernah dievaluasi. Karena data menjadi dasar keputusan, sikap tertutup seperti ini dapat membuat kebijakan dibuat dengan informasi yang tidak lengkap.

• Enggan memberi data kepada instansi lain.
• Memakai format dan istilah sendiri.
• Menyimpan data tanpa dokumentasi.

Penyebab yang sering disebut

Penyebabnya beragam: kekhawatiran data disalahgunakan, takut kinerja dinilai buruk, perbedaan aplikasi, dan tidak adanya aturan yang memaksa berbagi. Ini adalah analisis umum, bukan temuan dari sumber yang kami baca.

Kadang keengganan juga muncul karena data memang sensitif dan instansi wajib menjaganya.

Dalam beberapa kasus, instansi juga khawatir bahwa data yang dibagikan akan dipakai untuk menilai kinerjanya tanpa konteks. Kekhawatiran ini wajar dan perlu dijawab dengan aturan penggunaan data yang jelas. Perbedaan anggaran dan prioritas antarinstansi juga memperkuat kecenderungan bekerja sendiri-sendiri.

Cara UU SDI menjawabnya menurut pemberitaan

Menurut pemberitaan, UU Satu Data Indonesia (SDI) mengatur peran pembina, produsen, wali, dan pengguna data, serta standar, metadata, kode referensi, dan data induk yang disatukan. Lembaga penyelenggara mengoordinasikan peran-peran itu.

Dengan landasan undang-undang, kewajiban berbagi dan menyelaraskan data dapat dirumuskan lebih tegas daripada pada peraturan presiden. Dengan standar dan peran yang jelas, instansi lebih mudah menjelaskan mengapa data tertentu dibagikan atau ditahan. Dengan begitu, argumen bahwa data hanya milik unit tertentu menjadi lebih sulit dipertahankan secara hukum.

• Peran yang jelas bagi tiap pihak.
• Standar dan data induk bersama.
• Katalog data nasional dan interoperabilitas.
• Pengawasan dengan laporan ke Presiden dan DPR.

Berbagi tidak berarti menyerahkan

Hal penting yang ditegaskan pemberitaan: kepemilikan, penguasaan, dan tanggung jawab tetap pada produsen data. Interoperabilitas dilakukan tanpa memusatkan basis data fisik.

Penegasan ini dapat meredakan kekhawatiran instansi bahwa datanya akan diambil alih. Data tetap berada di tempat asalnya, tetapi dapat dihubungkan.

Prinsip ini juga membantu menjawab pertanyaan siapa yang bertanggung jawab bila data salah. Jawabannya tetap pada produsen, bukan pada pihak yang kebetulan memakai atau menampilkan data tersebut. Pembagian tanggung jawab yang jelas membuat instansi lebih tenang karena tahu batas wewenangnya.

Klasifikasi sebagai pagar pengaman

Data dikelompokkan menjadi terbuka, terbatas, dan tertutup. Dengan klasifikasi, instansi dapat berbagi data yang aman dan tetap melindungi data yang sensitif.

Akses Data Terbatas, menurut pemberitaan, dapat dikenai PNBP, sedangkan akses Data Tertutup ke luar yurisdiksi memerlukan persetujuan DPR. Rinciannya belum dijelaskan.

Dengan klasifikasi, instansi tidak perlu memilih antara membuka semua data atau menutup semua data. Pilihan di antaranya tersedia, sepanjang mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan yang jelas ini diharapkan membuat instansi lebih percaya diri untuk berbagi.

Peran pengawasan dan budaya kerja

Menurut pemberitaan, hasil pengawasan dilaporkan kepada Presiden dan DPR. Pengawasan semacam ini dapat mendorong instansi lebih patuh, tetapi aturan saja tidak cukup.

Budaya berbagi memerlukan teladan pimpinan, insentif yang jelas, dan rasa saling percaya antarinstansi. Ini adalah analisis umum penulis.

Insentif positif, seperti penghargaan bagi instansi yang datanya rapi dan mudah dipakai, sering lebih efektif daripada ancaman sanksi. Gagasan ini hanya pandangan umum dan bukan bagian dari pemberitaan. Keberhasilan pada akhirnya akan terlihat pada seberapa mudah data lintas instansi dapat dipakai untuk menyusun kebijakan.

Yang masih belum jelas

Belum diketahui apakah ada sanksi administratif untuk instansi yang menolak berbagi tanpa alasan sah, siapa yang memutus sengketa antarinstansi, dan bagaimana prosedurnya.

Hal ini patut dipantau pada peraturan pelaksana. Hingga saat itu, kami tidak menyimpulkan adanya sanksi tertentu.

Pembaca yang berminat sebaiknya membaca bab tentang sanksi dan pengawasan pada naskah resmi, terutama untuk memahami apakah sanksi administratif ditujukan juga kepada instansi pemerintah. Kejelasan atas hal-hal tersebut akan menentukan seberapa kuat undang-undang ini dalam mengubah kebiasaan lama.

• Ada tidaknya sanksi atas penolakan berbagi.
• Pihak yang memutus sengketa antarinstansi.
• Tata cara permintaan data lintas instansi.

Contoh kasus

Contoh: Dua dinas di sebuah kota sama-sama memiliki data lahan, tetapi tidak saling berbagi karena khawatir kesalahan akan terlihat. Setelah ada standar dan klasifikasi yang jelas, mereka sepakat bertukar data yang berstatus terbuka dan mengatur izin untuk data terbatas, sehingga kedua dinas dapat memperbaiki data bersama tanpa saling menyalahkan. Kerja sama itu menghasilkan peta lahan yang lebih akurat dan dapat dipakai oleh bagian perencanaan kota maupun dinas pertanian.

Hal yang sering keliru

• Mengira UU SDI menghapus ego sektoral dengan sendirinya.
• Mengira berbagi data berarti menyerahkan kepemilikan.
• Mengira ada sanksi yang pasti bagi instansi yang enggan berbagi.

Dasar hukum

• Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
• Undang-Undang Satu Data Indonesia (disahkan DPR 6 Oktober 2026; nomor menyusul)

Dalam kategori yang sama

• E-Government dan SPBE dalam UU Satu Data Indonesia: Hubungan, Skenario, dan Hal yang Belum Jelas
• Enkripsi Data untuk Instansi dan Usaha: Saran Praktisi dan Praktik Dasar
• Event Organizer dan PP 33/2026: Data Peserta, Tiket Online, Foto Acara, dan Vendor

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.