Denda Administratif PP 33/2026 Maksimal 2 Persen Pendapatan Tahunan: Faktor Penentu dan Kemungkinan 0 Persen

Apa yang dikatakan Pasal 185

Menurut KRES.ID, denda administratif dikenakan paling banyak 2 persen dari pendapatan atau penerimaan tahunan. Frasa pendapatan atau penerimaan penting karena PP ini berlaku bagi pengendali dan prosesor swasta maupun publik.

Usaha swasta lazim memakai istilah pendapatan, sedangkan instansi publik memiliki penerimaan. Sumber yang kami baca tidak menjelaskan cara menghitung pendapatan tahunan secara rinci, misalnya apakah termasuk seluruh grup usaha.

Karena ketentuan hitungan belum dirinci, usaha perlu menyimpan laporan keuangan yang rapi. Laporan itu akan menjadi dasar bila pengawas meminta data pendapatan, dan juga mencegah salah hitung batas risiko.

Batas atas, bukan tarif

Kata paling banyak berarti 2 persen adalah plafon. Lembaga pengawas dapat menjatuhkan denda yang jauh lebih kecil. Banyak pembaca keliru mengira setiap pelanggar otomatis membayar 2 persen.

Contoh hitungan sederhana: usaha dengan pendapatan tahunan Rp1 miliar memiliki batas denda Rp20 juta, sedangkan usaha berpendapatan Rp100 miliar memiliki batas Rp2 miliar. Angka ini hanya ilustrasi aritmetika dari batas 2 persen, bukan prediksi denda.

Cara membacanya: batas denda tumbuh bersama ukuran usaha. Usaha besar menghadapi batas rupiah yang besar, usaha kecil menghadapi batas yang kecil, tetapi persentasenya sama. Itulah ide proporsionalitas di balik rumusan ini.

Faktor yang dipertimbangkan

Ulasan menyebut denda mempertimbangkan dampak pelanggaran, durasi, jumlah data atau korban, sikap kooperatif, skala usaha, kemampuan bayar, dan tingkat kepatuhan. Faktor ini menunjukkan bahwa denda dirancang proporsional.

Bobot tiap faktor belum diketahui. Kami tidak menemukan rumus resmi, sehingga siapa pun yang menjanjikan angka denda pasti patut diragukan.

Faktor kemampuan bayar patut dicatat. Usaha yang kesulitan keuangan mungkin perlu menyiapkan data pendukung, seperti laporan arus kas, bila suatu hari dimintai pertimbangan. Kami tidak menemukan aturan teknis mengenai hal itu.

• Dampak pelanggaran
• Lamanya pelanggaran berlangsung
• Jumlah data atau korban
• Sikap kooperatif
• Skala usaha
• Kemampuan membayar
• Riwayat kepatuhan

Mengapa usaha kecil diuntungkan

Faktor skala usaha dan kemampuan bayar memberi ruang bagi usaha kecil. Denda yang menghancurkan usaha mikro kecil tidak sejalan dengan tujuan pelindungan data, sehingga faktor ini masuk akal.

Meski begitu, usaha kecil tidak dikecualikan. Kebocoran data ribuan pelanggan dari usaha kecil tetap berdampak besar bagi korban, dan faktor jumlah korban dapat memberatkan.

Pemilik usaha mikro dan kecil juga sebaiknya tidak menunggu kepastian. Langkah sederhana seperti membatasi akses data, memakai kata sandi kuat, dan menghapus data yang tidak perlu sudah mengurangi risiko dan biayanya rendah.

Denda 0 persen

Menurut ulasan, denda dapat ditetapkan 0 persen dalam pertimbangan tertentu. Artinya pengawas dapat menjatuhkan sanksi administratif lain, seperti peringatan, tanpa denda uang.

Kondisi tepat yang membuat denda 0 persen tidak kami temukan. Secara logis, sikap kooperatif, perbaikan cepat, dan kemampuan bayar yang rendah dapat menjadi pertimbangan. Ini analisis redaksi, bukan rumusan resmi.

Sebaliknya, jangan menganggap denda 0 persen sebagai celah yang bisa diandalkan. Ia kemungkinan merupakan pengecualian untuk kasus tertentu, bukan kebijakan umum, dan keputusannya berada pada lembaga pengawas.

Cara membangun posisi yang baik

Karena sikap kooperatif dan kepatuhan menjadi faktor, bukti perbaikan sangat berharga. Segera tangani insiden, beri tahu pihak terdampak, dan dokumentasikan setiap langkah.

Kepatuhan sebelum insiden juga dihitung. Usaha yang sudah menunjuk penanggung jawab, membuat catatan pemrosesan, dan melatih karyawan memiliki cerita yang lebih meyakinkan dibanding usaha yang baru bergerak setelah ketahuan.

Simpan juga komunikasi dengan pihak terdampak dan dengan lembaga, termasuk tanggal pengiriman pemberitahuan kebocoran. Bukti waktu menunjukkan apakah kewajiban 3x24 jam menurut ulasan dipenuhi.

Hal yang masih terbuka

Belum jelas siapa menghitung denda, bagaimana keberatan diajukan, dan kapan denda wajib dibayar. Aturan turunan berupa peraturan lembaga kemungkinan memuat jawabannya.

Sampai itu terbit, anggaplah 2 persen sebagai gambaran risiko maksimum, lalu fokus pada langkah pencegahan yang murah dibanding kerugian reputasi.

Sebagai pelaku usaha, ajukan pertanyaan praktis kepada penasihat hukum: berapa pendapatan yang dipakai, apa saja bukti kepatuhan yang diminta, dan bagaimana prosedur keberatan. Jawabannya akan lebih jelas setelah peraturan lembaga terbit.

Contoh kasus

Contoh: Sebuah aplikasi pemesanan makanan berpendapatan tahunan Rp10 miliar mengalami kebocoran data akibat kata sandi basis data yang lemah. Batas denda menurut Pasal 185 adalah Rp200 juta. Karena aplikasi cepat memberi tahu pengguna, menutup celah, dan membuka catatan perbaikan, lembaga mungkin mempertimbangkan sanksi yang lebih ringan. Sebaliknya, aplikasi yang menyembunyikan kebocoran berbulan-bulan dan memiliki jutaan pengguna terdampak akan berada pada posisi yang jauh lebih sulit. Ilustrasi ini fiktif dan tidak memprediksi putusan nyata, hanya menunjukkan bagaimana faktor penentu dapat bekerja.

Hal yang sering keliru

• Mengira denda selalu tepat 2 persen dari pendapatan.
• Mengira 2 persen dihitung dari laba, padahal ulasan menyebut pendapatan atau penerimaan.
• Mengira denda 0 persen berarti tidak ada sanksi apa pun.

Dasar hukum

• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
• Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Pelindungan Data Pribadi (menurut pemberitaan dan ulasan)

Dalam kategori yang sama

• Denda Kategori VIII dalam UU Satu Data Indonesia: Apa Artinya?
• DPIA untuk AI, Machine Learning, dan IoT: Risiko Data Pribadi yang Perlu Dinilai
• DPIA Menurut PP 33/2026: Kapan Penilaian Dampak Wajib Dilakukan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.