Denda Kategori VIII dalam UU Satu Data Indonesia: Apa Artinya?

Apa itu kategori denda

Dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, denda sering dinyatakan sebagai kategori bertingkat. Setiap kategori punya batas nominal yang ditetapkan dalam aturan induk pidana.

Cara ini memudahkan penyesuaian, karena nilai uang berubah dari waktu ke waktu. Pasal tinggal merujuk kategori, tanpa perlu mengubah angka di setiap undang-undang.

Kategori denda juga dikenal dalam hukum pidana nasional yang lebih baru. Namun, untuk memastikan nilai kategori VIII, pembaca tetap perlu merujuk aturan resmi dan tidak mengandalkan ingatan.

Kategori VIII dalam UU SDI

Menurut pemberitaan, Pasal 133 mengancam penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak kategori VIII. Kata paling banyak menunjukkan batas atas, bukan denda yang pasti dijatuhkan.

Kategori VIII adalah salah satu kategori tertinggi dalam sistem bertingkat itu. Meski begitu, nilai pastinya tidak kami sebut karena tidak tertera di sumber yang kami baca.

Pemberitaan menekankan penjara 15 tahun, sedangkan denda hanya disebut secara singkat. Karena itu, banyak pembaca belum tahu bahwa denda dapat dijatuhkan bersama atau menggantikan penjara.

Dengan kata lain, kategori VIII memberi hakim ruang menentukan besar denda sampai batas atas tertentu. Hakim akan menimbang berat ringan perbuatan, akibat, dan keadaan pelaku sebelum memutuskan jumlah akhirnya.

Mengapa tidak menyebut nominal

Menulis angka dari ingatan berisiko keliru, apalagi bila peraturan yang menjadi rujukannya belum kami verifikasi. Informasi hukum yang salah dapat menyesatkan pembaca.

Kami menyarankan pembaca mencari rujukan resmi, yaitu naskah UU SDI dan aturan yang mengatur besaran kategori denda, melalui basis data peraturan pemerintah.

Bila ada pihak yang menawarkan jasa dengan klaim angka denda tertentu, bersikaplah waspada. Minta mereka menunjukkan pasal dan aturan rujukannya, lalu bandingkan dengan sumber resmi sebelum mengambil keputusan apa pun.

Cara menemukan nominalnya

Pertama, cari naskah UU SDI setelah diundangkan dan temukan pasal denda. Kedua, lihat aturan yang mendefinisikan kategori denda yang dirujuk. Ketiga, cocokkan kategori VIII dengan angka dalam aturan itu.

Langkah ini bisa dilakukan lewat portal peraturan resmi. Bila perlu, tanyakan kepada advokat atau lembaga bantuan hukum.

Bila berbicara dengan penasihat hukum, bawalah salinan naskah dan catatan sumber. Hal ini mempercepat penjelasan karena penasihat dapat memeriksa pasal dan kategori yang dimaksud secara langsung.

Catat pula tanggal Anda mengakses sumber, sebab aturan dapat diubah atau diperbarui sewaktu-waktu.

Denda, penjara, dan korporasi

Kata dan/atau berarti hakim dapat memilih penjara, denda, atau keduanya. Untuk korporasi, pidana yang cocok umumnya denda, tetapi Pasal 135 belum dirinci oleh sumber kami.

Karena itu, jangan menyimpulkan bahwa korporasi pasti hanya dikenai denda kategori VIII. Bacalah rumusan pasal korporasi secara langsung.

Dalam praktik umum, denda tidak dibayar dapat diganti pidana lain menurut aturan umum hukum pidana. Namun, rincian itu bukan bagian dari sumber kami dan harus dicek pada aturan resmi.

Denda administratif berbeda

Denda pidana dijatuhkan pengadilan. Denda administratif dijatuhkan instansi berwenang dan tunduk pada aturan yang berbeda, bahkan kadang pada mekanisme keberatan yang berbeda pula.

UU SDI menurut pemberitaan mengenal sanksi administratif, tetapi jenis rincinya belum dijelaskan. Jangan mencampurkan dua jenis denda ini.

Perbedaan ini penting karena sanksi administratif dapat dikenakan bahkan tanpa proses pidana. Pelaku usaha sebaiknya memeriksa kedua jalur tersebut saat naskah resmi tersedia.

Dampak bagi pelaku usaha

Bagi pelaku usaha, ancaman denda tinggi menjadi alasan untuk berinvestasi pada keamanan dan kepatuhan. Biaya pencegahan sering jauh lebih kecil daripada biaya penanganan insiden dan proses hukum.

Pelaku usaha dapat mulai dari hal praktis: inventaris sistem yang terhubung dengan instansi, audit hak akses, dan latihan penanganan insiden. Langkah ini juga selaras dengan kewajiban lapor insiden 1x24 jam yang dilaporkan.

Namun, kepatuhan bukan jaminan bebas sengketa. Karena itu, simpan dokumentasi keputusan keamanan agar dapat menunjukkan itikad baik bila ada pemeriksaan.

Pertanyaan yang sering muncul

Apakah denda dibayar kepada korban? Pada umumnya, denda pidana dibayarkan kepada negara, bukan kepada korban. Karena itu, kerugian korban biasanya dituntut lewat jalur lain, misalnya gugatan perdata atau restitusi bila tersedia.

Apakah denda bisa dicicil? Aturan pelaksanaan putusan pidana diatur terpisah dan tidak dibahas sumber kami. Terpidana atau kuasa hukumnya perlu bertanya kepada jaksa eksekutor.

Apakah kategori VIII sama untuk semua pelaku? Batas atas berlaku sama, tetapi besar denda yang diputus dapat berbeda bergantung pertimbangan hakim, kemampuan pelaku, dan akibat perbuatannya.

Contoh kasus

Contoh: Seorang pemilik usaha penyedia jasa teknologi membaca di media sosial bahwa denda UU SDI berjumlah sekian miliar. Ia ingin menyiapkan dana cadangan. Setelah mengecek berita arus utama, ia menemukan bahwa nominal kategori VIII tidak disebut. Ia memutuskan menunggu naskah resmi dan berkonsultasi dengan penasihat hukum sebelum membuat anggaran.

Hal yang sering keliru

• Mengutip angka denda dari unggahan tanpa sumber resmi.
• Menganggap denda paling banyak sama dengan denda yang pasti dijatuhkan.
• Mencampur denda pidana dengan denda administratif.

Dasar hukum

• Undang-Undang Satu Data Indonesia, Pasal 133 (menurut pemberitaan)
• Aturan pidana yang mengatur kategori denda (perlu diperiksa)

Dalam kategori yang sama

• DPIA untuk AI, Machine Learning, dan IoT: Risiko Data Pribadi yang Perlu Dinilai
• DPIA Menurut PP 33/2026: Kapan Penilaian Dampak Wajib Dilakukan
• DPO Internal atau Eksternal: Pilihan Menurut PP 33/2026 dan Cara Memilihnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.