UU Satu Data Indonesia dan Transportasi: Skenario Dampak bagi Data Perjalanan dan Layanan

Yang dilaporkan dan yang belum

Menurut pemberitaan, UU SDI mengatur standar data, metadata, kode referensi, data induk, interoperabilitas, serta lembaga penyelenggara. Pemberitaan tidak menyebut pasal khusus transportasi.

Karena itu, seluruh uraian dampak pada transportasi di bawah ini adalah skenario. Kami tidak mengklaim hal itu ada dalam naskah undang-undang.

Pembaca diminta membedakan fakta dari pemberitaan dan analisis, seperti yang ditandai dalam setiap bagian. Dengan begitu, pembaca terhindar dari kesimpulan terburu-buru, apalagi bila ada kabar yang beredar di media sosial tentang perubahan aturan angkutan.

Skenario: data angkutan dan infrastruktur seragam

Data jalan, terminal, armada, dan jadwal sering dikelola banyak instansi, mulai dari pusat sampai daerah. Standar data dan kode referensi dapat membantu mencocokkan istilah dan lokasi di antara sistem tersebut.

Hasilnya, perencanaan rute atau perbaikan jalan berpotensi lebih tepat. Ini hanya kemungkinan menurut analisis redaksi.

Menurut pemberitaan, data tetap dikelola oleh produsen data masing-masing, sehingga bukan berarti semua data transportasi pindah ke satu tempat. Pencocokan ini penting karena banyak keputusan, seperti penambahan armada, bergantung pada angka penumpang dan wilayah yang akurat.

• Kode halte, terminal, dan rute yang sama di semua sistem pemerintah dan operator.
• Data jadwal dan kepadatan yang dapat dibandingkan antardaerah secara adil.
• Laporan kecelakaan dan kerusakan jalan yang dapat dicocokkan dengan lokasi yang tepat.

Skenario: data terbuka untuk inovasi

Data terbuka dapat dipakai pengembang aplikasi, misalnya untuk informasi jadwal dan kepadatan lalu lintas. Menurut pemberitaan, data diklasifikasikan menjadi terbuka, terbatas, dan tertutup.

Bila data jadwal angkutan umum berstatus terbuka, pihak swasta dapat membuat layanan informasi yang membantu penumpang. Status pastinya belum diketahui.

Data terbatas dikabarkan dapat dikenai PNBP. Bagaimana hal ini berlaku untuk data transportasi, belum dijelaskan. Pengembang aplikasi sebaiknya menyimpan catatan sumber data yang dipakai, agar dapat menjelaskannya bila ada pertanyaan dari pengguna atau pengawas.

Data pribadi dan lokasi pengguna

Aplikasi transportasi sering mengumpulkan lokasi, riwayat perjalanan, dan identitas pengguna. Data semacam itu termasuk data pribadi yang dilindungi UU PDP, bukan sekadar data pemerintah.

Menurut KRES.ID, PP 33/2026 mewajibkan pengendali data memenuhi kewajiban seperti notifikasi kebocoran paling lambat 3x24 jam. Ini berlaku bagi pengendali data swasta dan publik.

UU SDI tidak diketahui mengubah ketentuan itu. Hubungan rincinya belum dijelaskan sumber. Pengguna aplikasi dapat memeriksa pengaturan izin lokasi di ponselnya dan hanya mengaktifkannya saat diperlukan.

• Lokasi pengguna aplikasi dan riwayat perjalanan yang dikumpulkan penyedia layanan.
• Identitas penumpang pada sistem tiket elektronik.
• Data kendaraan yang dapat dikaitkan dengan pemiliknya.

AI untuk lalu lintas dan layanan

AI dapat dipakai mengatur lampu lalu lintas, memprediksi kepadatan, atau mendeteksi pelanggaran. UU SDI menurut pemberitaan membolehkan AI dengan syarat kedaulatan data, keterlacakan, dan pengawasan manusia.

Menteri Bappenas menyatakan AI tidak boleh menimbulkan bias algoritma atau diskriminasi baru. Dalam transportasi, bias dapat terjadi bila data hanya mewakili wilayah tertentu.

Penindakan otomatis terhadap warga memerlukan perhatian khusus. Aturan teknisnya belum dijelaskan sumber. Pengemudi dan penumpang berhak mengetahui bila suatu keputusan penting diambil sistem otomatis, tetapi apakah hak itu diatur belum jelas.

Keamanan sistem transportasi

Sistem transportasi bergantung pada data waktu nyata. Gangguan siber dapat mengganggu layanan. Menurut pemberitaan, ada pidana bagi serangan terhadap pusat data nasional dan infrastruktur SDI, serta kewajiban lapor insiden 1x24 jam.

Apakah sistem transportasi tertentu termasuk infrastruktur SDI belum diketahui. Kami tidak memastikannya.

Pengelola layanan transportasi sebaiknya menyiapkan cadangan dan prosedur tanggap insiden sebagai praktik baik. Cadangan yang teruji lebih berharga daripada rencana yang hanya tertulis.

• Siapa yang bertanggung jawab bila sistem lalu lintas terganggu serangan siber.
• Apakah ada kewajiban lapor insiden bagi operator swasta.
• Bagaimana cadangan data dan layanan darurat disiapkan.

Yang perlu dipantau

Pantau peraturan pelaksana, klasifikasi data, dan peran lembaga penyelenggara SDI. Tanggal berlaku dan masa transisi juga belum diketahui.

Operator transportasi dapat memetakan data yang dikelola dan pihak ketiga yang mengakses data tersebut.

Penumpang tidak perlu mengubah kebiasaan menggunakan layanan karena UU ini; tidak ada pemberitaan yang menyebut perubahan hak penumpang. Informasi resmi dari kementerian dan dinas perhubungan lebih tepat untuk urusan izin dan tarif.

Contoh kasus

Contoh: Dinas perhubungan fiktif dan operator angkutan umum memakai nama halte yang berbeda dalam sistem masing-masing. Dengan kode halte yang seragam, jadwal dan data penumpang agregat dapat dicocokkan. Data identitas penumpang tidak dibagikan, hanya angka ringkasan. Ini ilustrasi skenario redaksi, bukan prosedur resmi. Operator tetap bertanggung jawab atas keamanan data tiketnya sendiri, dan dinas hanya menerima angka ringkas yang tidak dapat dikaitkan dengan orang tertentu. Kerja sama itu dicatat dalam perjanjian tertulis yang menyebut tujuan penggunaan data.

Hal yang sering keliru

• Mengira UU SDI mengatur tarif, izin, atau trayek angkutan, padahal sumber tidak menyebutnya.
• Mengira data lokasi pengguna aplikasi menjadi milik pemerintah, padahal data pribadi tetap dilindungi aturan tersendiri.
• Mengira semua sistem transportasi otomatis dilindungi pidana 15 tahun, padahal pasal itu menyasar pusat data nasional dan infrastruktur SDI.

Dasar hukum

• Undang-Undang Satu Data Indonesia (disahkan DPR 6 Oktober 2026; nomor menyusul)
• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Dalam kategori yang sama

• Data Sektoral dan Data Nasional: Perbedaan dan Cara Keduanya Terhubung dalam SDI
• Data Statistik dalam Satu Data Indonesia: Sumber, Penggunaan, dan Kehati-hatian
• Data Terbuka, Terbatas, dan Tertutup: Kapan Penyebaran Data Menjadi Tanpa Hak?

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.