UU Satu Data Indonesia dan Sektor Kesehatan: Skenario Dampak bagi Data Pasien dan Layanan

Apa yang dilaporkan dan apa yang tidak

Menurut pemberitaan, UU SDI mengatur tata kelola data pemerintah secara umum: standar, metadata, kode referensi, data induk, interoperabilitas, dan lembaga penyelenggara. Pemberitaan tidak menyebut pasal khusus untuk kesehatan.

Karena itu, setiap uraian tentang dampak pada kesehatan di bawah ini adalah skenario. Pembaca jangan menganggapnya sebagai isi undang-undang.

Sektor lain memiliki aturan sendiri, dan hubungannya dengan UU SDI baru akan terlihat dari naskah resmi serta peraturan pelaksana. Kewaspadaan semacam ini penting karena isu kesehatan mudah memicu kekhawatiran masyarakat.

Skenario pertama: data yang lebih seragam

Fasilitas kesehatan, dinas kesehatan, dan lembaga lain sering memakai istilah dan format berbeda. Standar data dan kode referensi dapat membuat laporan penyakit, fasilitas, dan tenaga kesehatan lebih mudah dicocokkan. Misalnya, daftar fasilitas kesehatan dapat memakai kode yang sama di semua instansi.

Dampaknya, perencanaan layanan, misalnya kebutuhan puskesmas di suatu wilayah, berpotensi lebih akurat. Ini hanya kemungkinan.

Yang disatukan menurut pemberitaan adalah standar, bukan basis datanya. Tanggung jawab tetap di produsen data masing-masing. Dinas kesehatan daerah akan menjadi pihak yang paling merasakan perubahan standar karena mereka menghubungkan banyak fasilitas.

Skenario kedua: data pasien dan perlindungan pribadi

Data kesehatan menyangkut hal yang sangat pribadi. Menurut pengetahuan umum tentang UU PDP, data kesehatan termasuk data pribadi yang bersifat spesifik dan mendapat perlindungan lebih ketat. Hal ini wajar mengingat data kesehatan mudah menimbulkan stigma bila bocor.

Jika UU SDI mendorong pertukaran data antarinstansi, pertanyaan pentingnya adalah data apa yang dipertukarkan, untuk tujuan apa, dan siapa yang boleh mengakses. Sumber belum menjawabnya.

UU SDI menurut pemberitaan tidak mengubah status UU PDP sebagai rezim khusus; sumber tidak merinci hubungannya. Pembaca yang bekerja di fasilitas kesehatan sebaiknya menanyakan pedoman internal kepada manajemen dan bagian hukumnya.

Skenario ketiga: AI dan analisis kesehatan

AI dapat membantu menganalisis pola penyakit atau antrean layanan. UU SDI menurut pemberitaan membolehkan AI dengan syarat kedaulatan data, keterlacakan, dan pengawasan manusia.

Dalam bidang kesehatan, pengawasan manusia sangat penting karena kesalahan dapat berdampak pada keselamatan. Namun aturan teknis dan peran tenaga medis dalam hal ini belum dijelaskan.

Menurut KRES.ID, PP 33/2026 menyebut DPIA sebelum pemrosesan berisiko tinggi; data kesehatan skala besar kemungkinan termasuk yang perlu kehati-hatian, tetapi ini perlu dicek. Dalam hal pembagian peran, fasilitas kesehatan swasta dan pemerintah dapat berada pada posisi berbeda. Menurut pemberitaan, kewenangan berjenjang dari pusat sampai desa diatur, tetapi bagaimana fasilitas swasta ditempatkan belum dijelaskan sumber. Selain itu, kerja sama dengan penyedia sistem informasi rumah sakit perlu dikaji, terutama soal siapa yang memegang data.

Keamanan dan kebocoran data

Menurut pemberitaan, insiden keamanan data wajib dilaporkan paling lambat 1x24 jam, dan ada ancaman pidana bagi serangan terhadap pusat data nasional dan infrastruktur SDI. Kaitannya dengan data fasilitas kesehatan tidak dijelaskan. Kedua kewajiban ini tidak otomatis sama cakupannya.

UU PDP dan PP 33/2026 punya kewajiban notifikasi kebocoran tiga kali dua puluh empat jam menurut KRES.ID. Dua jadwal berbeda ini perlu dipahami konteksnya.

Rumah sakit dan klinik sebaiknya memeriksa kewajiban mana yang berlaku bagi mereka dengan bantuan ahli hukum. Rumah sakit besar mungkin diwajibkan menunjuk pejabat pelindungan data menurut KRES.ID, bila memenuhi kriteria pelayanan publik atau data spesifik skala besar.

Hak pasien dan pertanyaan yang layak diajukan

Pasien dapat menanyakan siapa yang mengelola data mereka, tujuan penggunaannya, dan cara mengoreksi bila keliru. Hak itu umumnya berasal dari UU PDP, bukan UU SDI.

Pertanyaan lain: apakah pasien akan diberi tahu bila datanya dibagi antarinstansi, dan apakah ada pengecualian untuk kepentingan publik? Jawabannya belum ada pada sumber kami.

Untuk perkara nyata, hubungi lembaga layanan kesehatan, pengawas yang berwenang, atau penasihat hukum. Pada akhirnya, pasien paling berkepentingan agar datanya akurat dan aman. Dua tujuan ini kadang bertentangan: akurasi menuntut berbagi data, keamanan menuntut pembatasan. Aturan pelaksana perlu menyeimbangkannya. Tenaga kesehatan pun perlu memahami batas penggunaan data pasien untuk keperluan di luar pengobatan.

Hal yang perlu dipantau

Pantau peraturan pelaksana, nama dan peran lembaga penyelenggara SDI, serta klasifikasi data. Data kesehatan kemungkinan banyak masuk kategori yang dibatasi, tetapi ini belum dipastikan.

Fasilitas kesehatan dapat mulai memetakan data yang dikelola, sistem yang dipakai, dan pihak ketiga yang menyimpan data. Itu langkah persiapan yang umum.

Hindari menyimpulkan perubahan aturan klinis atau tarif layanan dari UU ini; hal itu tidak dilaporkan. Informasi resmi dari kementerian dan dinas kesehatan akan lebih tepat untuk keputusan operasional.

Contoh kasus

Contoh: Sebuah puskesmas fiktif mencatat kunjungan dengan format berbeda dari dinas kesehatan kabupaten. Setelah ada standar kode yang sama, laporan keduanya dapat dicocokkan. Data identitas pasien tidak ikut dibagi, hanya ringkasan statistik. Ini ilustrasi skenario redaksi, bukan prosedur resmi.

Hal yang sering keliru

• Mengira UU SDI mengatur rekam medis secara rinci.
• Mengira data pasien kini dibuka untuk semua instansi.
• Mengira UU SDI menggantikan UU PDP bagi data kesehatan.

Dasar hukum

• Undang-Undang Satu Data Indonesia (disahkan DPR 6 Oktober 2026; nomor menyusul)
• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Dalam kategori yang sama

• UU Satu Data Indonesia dan Pendidikan: Skenario Dampak bagi Data Siswa, Guru, dan Sekolah
• UU Satu Data Indonesia dan Pertanian: Skenario Dampak bagi Data Petani, Lahan, dan Pangan
• UU Satu Data Indonesia dan Transportasi: Skenario Dampak bagi Data Perjalanan dan Layanan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.