Data Geospasial dalam Konteks Satu Data Indonesia: Pengantar Umum

Apa itu data geospasial

Data geospasial adalah data yang memiliki koordinat atau acuan lokasi. Contohnya peta batas desa, jaringan jalan, lokasi fasilitas kesehatan, atau citra satelit. Pengertian ini umum dan bukan kutipan UU SDI.

Dengan data geospasial, pertanyaan seperti di mana, seberapa luas, dan seberapa jauh dapat dijawab. Data biasa seperti jumlah penduduk dapat ditampilkan di peta bila dikaitkan dengan wilayahnya.

Itulah sebabnya data geospasial sering menjadi dasar analisis lintas sektor.

Jenis data geospasial ada dua yang umum, yaitu vektor berupa titik, garis, dan area, serta raster berupa citra atau grid. Keduanya dapat digabung untuk analisis.

Mengapa penting dalam tata kelola data

Hampir semua kebijakan memiliki dimensi lokasi: di mana sekolah dibangun, wilayah mana rawan banjir, kawasan mana menerima bantuan. Tanpa peta yang disepakati, instansi dapat bekerja dengan batas wilayah dan lokasi yang berbeda.

Menurut pemberitaan, SDI bertujuan menyeragamkan data pemerintah dari pusat hingga desa. Keseragaman acuan wilayah dan lokasi tentu menjadi bagian penting, walau sumber yang kami baca tidak menyebut data geospasial secara khusus.

Hubungan ini adalah analisis penulis.

Bagi daerah, peta yang seragam membantu menyelesaikan perbedaan batas, tumpang tindih program, dan penempatan fasilitas publik.

Kode wilayah dan data induk

Salah satu cara menghubungkan data biasa dengan peta adalah lewat kode wilayah. Setiap provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa memiliki kode. Dengan kode yang sama, data jumlah penduduk dapat ditempelkan pada peta wilayah yang bersangkutan.

Menurut pemberitaan, kode referensi dan data induk termasuk yang disatukan dalam SDI. Kode wilayah adalah contoh klasik kode referensi, dan daftar wilayah adalah contoh klasik data induk.

Perubahan wilayah, misalnya pemekaran, perlu dicatat dengan tanggal berlaku agar data lama tidak salah dipetakan ke wilayah baru.

Pencocokan kode juga dapat gagal bila salah satu sumber memakai kode lama, sehingga perlu tabel pemetaan antar versi.

• Kode wilayah menghubungkan tabel dan peta.
• Data induk wilayah menjadi acuan batas.
• Versi kode perlu dicatat karena wilayah dapat berubah.

Tantangan data geospasial

Batas wilayah kadang belum disepakati atau berbeda antar peta. Pemekaran dan perubahan nama wilayah membuat peta cepat usang. Selain itu, ketelitian peta berbeda-beda sesuai skala dan sumbernya.

Karena itu metadata geospasial penting. Ia menjelaskan skala, tanggal, sumber, dan sistem koordinat. Peta tanpa metadata mudah disalahgunakan atau salah tafsir.

Bacalah selalu keterangan peta sebelum memakainya.

Sumber data yang berbeda, seperti citra satelit, survei lapangan, dan data warga, juga memiliki tingkat kepercayaan berbeda.

Pengelola peta yang baik menerbitkan catatan perubahan agar pengguna tahu bagian mana yang diperbarui dan sejak kapan.

Akses dan kerahasiaan

Tidak semua data lokasi aman dibuka. Lokasi fasilitas vital, atau data lokasi rumah perorangan, dapat menimbulkan risiko keamanan dan privasi. Data lokasi yang terkait seseorang dapat menjadi data pribadi dan tunduk pada UU Pelindungan Data Pribadi.

Menurut pemberitaan, klasifikasi data dalam SDI adalah terbuka, terbatas, dan tertutup. Bagaimana data geospasial tertentu diklasifikasikan belum diketahui.

Periksa ketentuan sektoral dan naskah resmi.

Pemilik aplikasi peta perlu memikirkan pula penyimpanan data lokasi pengguna dan kewajiban melindunginya.

Kebocoran data lokasi dapat membahayakan keselamatan, misalnya bagi korban kekerasan atau saksi.

Aturan geospasial yang sudah ada

Indonesia memiliki undang-undang tersendiri tentang informasi geospasial dan lembaga yang menyelenggarakannya. Kami tidak memeriksa isinya untuk artikel ini, dan sumber tentang UU SDI tidak menjelaskan hubungannya.

Karena itu jangan menyimpulkan bahwa UU SDI mengganti atau mengubah aturan geospasial. Pembaca yang membutuhkan kepastian perlu membaca kedua aturan itu secara langsung.

Kami tidak menyebut nomor atau pasal di sini.

Pembaca yang bekerja di bidang pertanahan, kehutanan, atau tata ruang perlu memeriksa aturan sektornya masing-masing, karena batas yang sah ditetapkan oleh instansi berwenang.

Cara memakai data peta dengan hati-hati

Periksa sumber dan tanggal peta, dan jangan memakai peta untuk menentukan batas hukum tanpa dasar resmi. Batas kepemilikan tanah, misalnya, ditentukan oleh dokumen dan proses pertanahan, bukan sekadar gambar di peta.

Bila memakai data lokasi untuk aplikasi, pertimbangkan privasi pengguna dan kumpulkan lokasi hanya seperlunya.

Bila hasil analisis akan dipakai untuk keputusan penting, mintalah verifikasi dari instansi yang berwenang atas peta tersebut.

Praktik yang baik adalah menyimpan salinan peta yang Anda pakai lengkap dengan metadatanya.

Contoh kasus

Contoh: Dinas penanggulangan bencana di sebuah kabupaten fiktif ingin memetakan desa rawan banjir. Mereka menggabungkan peta sungai dengan tabel jumlah penduduk per desa memakai kode desa yang sama. Karena peta batas desa sudah berbeda versi, mereka mencatat tanggal dan sumber peta sebelum menyimpulkan desa mana yang paling terdampak. Mereka lalu mengirim laporan ke instansi pemilik peta untuk meminta pembaruan batas yang tidak konsisten.

Hal yang sering keliru

• Mengira peta di internet otomatis menjadi batas resmi wilayah.
• Mengira semua data lokasi aman dibuka untuk umum.
• Menganggap UU SDI sudah mengatur khusus data geospasial.

Dasar hukum

• Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
• Undang-Undang Satu Data Indonesia (disahkan DPR 6 Oktober 2026; nomor menyusul)

Dalam kategori yang sama

• Data Kesehatan Dibagikan Lewat WhatsApp dan Pihak Ketiga: Hak Pasien dan Langkah Menyikapi
• Data Pribadi di Grup WhatsApp RT/RW, Arisan, dan Komunitas: Apa yang Boleh Dibagikan dan Kewajiban Admin
• Data Publik untuk Melatih AI: Batas yang Perlu Dipahami Setelah UU Satu Data Indonesia

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.