Contoh Surat Kuasa Khusus Sengketa Pajak dan Cara Mengisinya

Apa itu surat kuasa khusus sengketa pajak dan kapan dipakai

Dalam sengketa di Pengadilan Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan sendiri atau diwakili. Bila diwakili, Anda memerlukan surat kuasa khusus kepada kuasa hukum. Surat ini dilampirkan pada surat banding atau gugatan, dan menjadi dasar kuasa hukum untuk menandatangani berkas, menghadiri sidang, dan menerima putusan atas nama Anda.

Surat kuasa ini berbeda dengan surat kuasa perpajakan untuk urusan di kantor pajak, misalnya menyampaikan SPT atau mengajukan keberatan. Kuasa di tingkat Direktorat Jenderal Pajak tunduk pada aturan UU KUP, sedangkan kuasa di Pengadilan Pajak tunduk pada UU Pengadilan Pajak dan ketentuan izin kuasa hukumnya.

Dokumen ini dipakai oleh Wajib Pajak orang pribadi maupun badan, dan juga oleh penanggung pajak yang menggugat pelaksanaan penagihan.

Dasar hukum dalam bahasa sehari-hari

• UU 14/2002 tentang Pengadilan Pajak. Para pihak dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan surat kuasa khusus. Kuasa hukum harus memenuhi persyaratan, antara lain warga negara Indonesia dan memiliki pengetahuan luas serta keahlian di bidang peraturan perpajakan, serta persyaratan lain yang ditetapkan.
• Pengecualian tertentu. UU yang sama membuka kemungkinan pihak tertentu yang bukan kuasa hukum berizin, misalnya anggota keluarga, pegawai, atau pengampu, untuk mendampingi atau mewakili. Syaratnya perlu diperiksa sebelum dipakai.
• KUHPerdata Pasal 1792–1819. Aturan umum pemberian kuasa: kuasa khusus harus menyebut urusan yang dikuasakan secara tegas.
• Putusan MK 26/PUU-XXI/2023. Pembinaan Pengadilan Pajak beralih ke Mahkamah Agung. Instansi yang menerbitkan izin kuasa hukum dan tata caranya dapat berubah, jadi periksa pengumuman resmi terbaru.
• UU 10/2020 tentang Bea Meterai. Surat kuasa lazim dibubuhi meterai karena dipakai sebagai dokumen di persidangan.

Isi penting yang wajib ada

• Identitas Pemberi Kuasa: nama, NPWP/NIK, alamat; untuk badan, pengurus yang berwenang.
• Identitas Penerima Kuasa: nama, NIK, nomor izin kuasa hukum dan masa berlakunya, alamat kantor.
• Kata "KHUSUS" dan uraian sengketa: jenis (banding/gugatan), objek, tanggal objek, jenis pajak, tahun/masa pajak, pihak lawan.
• Daftar kewenangan: mengajukan berkas, menanggapi surat uraian banding atau tanggapan, menyusun surat bantahan, menghadiri sidang, uji bukti, menerima putusan.
• Batasan kewenangan: misalnya tidak boleh mencabut banding tanpa persetujuan tertulis.
• Hak substitusi (ada atau tidak) dan masa berlaku kuasa.
• Tanda tangan para pihak, meterai, cap badan, dan daftar lampiran.

Cara mengisi langkah demi langkah

1. Cek izin kuasa hukum. Minta salinan izin dan pastikan masa berlakunya mencakup perkiraan lama sengketa.
2. Isi identitas Pemberi Kuasa. Untuk badan, cek anggaran dasar terakhir: siapa yang berwenang mewakili dan apakah perlu persetujuan organ lain.
3. Isi data sengketa. Salin nomor dan tanggal objek dari dokumen aslinya. Data ini harus sama persis dengan surat banding atau gugatan.
4. Pilih kewenangan. Hapus butir yang tidak relevan, misalnya permohonan penundaan penagihan bila sengketanya banding.
5. Tentukan soal peninjauan kembali. Bila kuasa juga mencakup peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, pertahankan butir itu; bila tidak, hapus.
6. Tetapkan batasan dan masa berlaku. Sebut tindakan yang memerlukan persetujuan tertulis dan sampai kapan kuasa berlaku.
7. Tanda tangani. Pemberi Kuasa menandatangani di atas meterai; badan menambahkan cap. Penerima Kuasa ikut menandatangani sebagai tanda menerima kuasa.
8. Lampirkan dan unggah. Lampirkan salinan izin, KTP, dan dokumen kewenangan pengurus, lalu unggah bersama berkas banding atau gugatan.

Kesalahan yang sering terjadi

• Izin kuasa hukum kedaluwarsa. Kuasa dengan izin yang sudah tidak berlaku berisiko menimbulkan masalah formal.
• Data objek berbeda dengan surat banding. Salah satu digit nomor keputusan saja dapat dipersoalkan.
• Satu kuasa untuk banyak sengketa. Lebih aman membuat satu surat kuasa untuk setiap objek sengketa.
• Penanda tangan tidak berwenang. Misalnya manajer keuangan menandatangani atas nama perusahaan tanpa dasar kewenangan dari anggaran dasar atau direksi.
• Memakai format kuasa kantor pajak. Kuasa untuk keberatan di KPP tidak otomatis berlaku untuk banding di Pengadilan Pajak.

Contoh singkat

Kerangka berikut hanya ilustrasi. Template lengkap memuat daftar kewenangan, batasan, dan lampiran.

• SURAT KUASA KHUSUS
• Pemberi Kuasa: [nama/pengurus], untuk dan atas nama [badan], NPWP [....]
• Penerima Kuasa: [nama], izin kuasa hukum Nomor [....], berlaku sampai [....]
• KHUSUS: mewakili dalam {banding/gugatan} atas [objek] Nomor [....], [jenis pajak], [tahun/masa]
• Kewenangan: mengajukan berkas, menyusun surat bantahan, menghadiri sidang, menerima putusan
• Batasan: tidak berwenang mencabut banding tanpa persetujuan tertulis
• [Kota, tanggal] — Penerima Kuasa; Pemberi Kuasa (meterai)

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah konsultan pajak otomatis boleh menjadi kuasa di Pengadilan Pajak?

Tidak otomatis. Yang dibutuhkan adalah izin kuasa hukum Pengadilan Pajak. Banyak konsultan pajak dan advokat memilikinya, tetapi izin itu tetap harus dicek.

Bolehkah karyawan perusahaan mewakili?

UU Pengadilan Pajak membuka kemungkinan pegawai mendampingi atau mewakili dengan syarat tertentu. Periksa syarat terbarunya sebelum memakai pilihan ini.

Perlukah kuasa baru untuk peninjauan kembali?

Bila surat kuasa sudah mencakup peninjauan kembali ke Mahkamah Agung secara tegas, kuasa itu dapat dipakai. Namun banyak praktisi membuat kuasa baru agar tidak ada keraguan.

Bisakah kuasa dicabut di tengah sengketa?

Bisa. Cabut secara tertulis, beri tahu Pengadilan Pajak, dan pastikan ada pihak yang menangani tenggat yang sedang berjalan.

Dasar hukum

• UU 14/2002 tentang Pengadilan Pajak
• KUHPerdata Pasal 1792–1819
• UU 10/2020 tentang Bea Meterai
• Putusan MK 26/PUU-XXI/2023

Dalam kategori yang sama

• Contoh Surat Gugatan ke Pengadilan Pajak dan Cara Mengisinya
• Contoh Surat Banding ke Pengadilan Pajak dan Cara Mengisinya
• Contoh Surat Gugatan ke Pengadilan Pajak dan Cara Mengisinya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.