Contoh SK Struktur Organisasi Perusahaan dan Cara Mengisinya

Apa itu SK struktur organisasi dan kapan dipakai

Struktur organisasi adalah peta siapa melapor kepada siapa dan siapa bertanggung jawab atas apa. SK struktur organisasi adalah keputusan tertulis yang menetapkan peta itu secara resmi, biasanya dengan lampiran bagan dan daftar jabatan.

SK ini dipakai ketika perusahaan baru berdiri dan mulai merekrut, ketika membuka divisi atau cabang baru, ketika menggabungkan atau menghapus unit, atau ketika kepemimpinan berganti dan ingin menata ulang organisasi. Struktur yang tertulis juga diminta dalam banyak urusan: penyusunan struktur dan skala upah, uraian jabatan, sistem manajemen mutu, audit, sampai tender.

Bagi usaha kecil, struktur organisasi sering hanya ada di kepala pemilik. Menuliskannya dalam SK sederhana membantu pekerja memahami tugas dan atasan mereka, sekaligus memudahkan pembagian kewenangan saat pemilik tidak di tempat.

Dasar hukum dalam bahasa sehari-hari

• Direksi mengurus perseroan. Menurut UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah UU 6/2023), Direksi menjalankan pengurusan perseroan sesuai kebijakan yang dipandang tepat dalam batas undang-undang dan anggaran dasar. Menata organisasi termasuk dalam pengurusan itu.
• Anggaran dasar bisa membatasi. Sebagian anggaran dasar mensyaratkan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS untuk tindakan tertentu. Periksa sebelum menandatangani.
• Struktur terkait upah. PP 36/2021 tentang Pengupahan (diubah PP 51/2023) mewajibkan pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan antara lain golongan dan jabatan. Struktur organisasi menjadi fondasi penggolongan jabatan itu.
• Perubahan struktur dan hubungan kerja. Penghapusan jabatan karena reorganisasi bisa berujung PHK, tetapi PHK tetap harus melalui prosedur dan memberi hak pesangon sesuai PP 35/2021 dan UU Ketenagakerjaan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 mengubah tafsir sejumlah ketentuan ketenagakerjaan dan meminta pembentuk undang-undang menyusun undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Karena itu, periksa selalu apakah sudah ada aturan terbaru sebelum memakai template.

Isi penting yang wajib ada

• Nomor SK, judul, dan organ yang menetapkan.
• Menimbang: alasan penetapan atau perubahan struktur.
• Mengingat: UU PT, UU Ketenagakerjaan, PP Pengupahan, anggaran dasar, dan persetujuan organ lain bila diperlukan.
• Diktum penetapan struktur yang merujuk lampiran.
• Ringkasan susunan: direksi, divisi, bagian, dan unit pendukung.
• Aturan pelaksana tugas (Plt.) atau pelaksana harian (Plh.) dan batas kewenangannya.
• Jaminan bagi pekerja terdampak: penempatan, upah, dan masa kerja.
• Penugasan Bagian SDM untuk menyesuaikan uraian jabatan dan struktur upah.
• Pencabutan SK lama dan tanggal berlaku.
• Lampiran: bagan ringkas, daftar jabatan, dan rencana penempatan pekerja.

Cara mengisi langkah demi langkah

1. Petakan jabatan. Mulai dari direksi, lalu turun ke divisi, bagian, dan staf. Cukup gunakan nama jabatan, bukan nama orang.
2. Isi bagan ringkas. Template memakai bagan berbentuk teks bertingkat. Bila Anda punya bagan grafis, tempelkan sebagai pengganti atau tambahan.
3. Isi tabel daftar jabatan. Untuk setiap jabatan tulis kode, atasan langsung, bawahan langsung, dan tugas pokok 1–3 kalimat.
4. Periksa satu atasan. Pastikan setiap jabatan hanya punya satu atasan langsung, kecuali Anda memang memakai struktur matriks dan menuliskannya.
5. Catat jabatan rangkap dan Plt. Tulis siapa merangkap apa dan sampai kapan.
6. Isi rencana penempatan. Bila ada jabatan yang dihapus atau digabung, tulis ke mana pekerjanya ditempatkan.
7. Lengkapi persetujuan. Bila anggaran dasar mensyaratkan, minta persetujuan Dewan Komisaris dan sebut di Mengingat.
8. Tanda tangan dan umumkan. Bagikan kepada seluruh pekerja dan perbarui data di sistem SDM.

Kesalahan yang sering terjadi

• Struktur tidak sinkron dengan uraian jabatan. Nama jabatan di SK berbeda dengan di perjanjian kerja dan slip upah, sehingga membingungkan saat audit atau sengketa.
• Satu orang dengan dua atasan tanpa aturan. Perintah yang saling bertentangan menyulitkan penilaian kinerja dan penjatuhan sanksi.
• Plt. tanpa batas kewenangan. Pelaksana tugas kemudian mengambil keputusan besar yang sebenarnya bukan wewenangnya.
• Menghapus jabatan lalu langsung mem-PHK. Reorganisasi tidak menghapus kewajiban prosedur PHK dan hak pesangon.
• Tidak mencabut SK lama. Dua struktur yang berlaku bersamaan menimbulkan sengketa kewenangan.

Contoh singkat

Kerangka ilustrasi berikut tidak menggantikan template lengkap yang memuat diktum, bagan, tabel jabatan, dan rencana penempatan.

• KEPUTUSAN DIREKSI [nama perusahaan] Nomor [....] tentang Penetapan Struktur Organisasi
• Menimbang: rencana kerja tahun [....] memerlukan struktur yang jelas ...
• KESATU: Menetapkan struktur organisasi sebagaimana Lampiran I
• KEDUA: Struktur terdiri atas Direksi, [....] divisi, dan bagian di bawahnya
• KEEMPAT: Jabatan kosong dapat diisi Plt. dengan kewenangan terbatas
• Lampiran I: Direktur Utama → Direktur Operasional → Kepala Divisi [....] → Kepala Bagian [....]
• Ditetapkan di [kota], [tanggal] — Direksi

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah struktur organisasi wajib dibuat dalam SK?

Tidak ada aturan yang secara khusus mewajibkan bentuk SK. Namun SK tertulis memberi kepastian tentang kewenangan dan memudahkan penyusunan struktur dan skala upah yang memang wajib menurut PP Pengupahan.

Siapa yang menandatangani SK struktur organisasi?

Pada perseroan terbatas umumnya Direksi, sesuai anggaran dasar. Pada CV, sekutu pengurus. Pada usaha perseorangan, pemilik usaha.

Perlukah persetujuan Dewan Komisaris?

Bergantung pada anggaran dasar. Bila anggaran dasar mensyaratkan persetujuan untuk perubahan organisasi atau pengangkatan pejabat tertentu, persetujuan itu harus diperoleh lebih dahulu.

Bolehkah mencantumkan nama pejabat di bagan?

Boleh, tetapi lebih praktis memakai nama jabatan di SK. Nama pejabat ditetapkan lewat SK pengangkatan masing-masing, sehingga SK struktur tidak perlu diubah setiap kali ada pergantian orang.

Dasar hukum

• UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas jo. UU 6/2023
• UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan jo. UU 6/2023 tentang Cipta Kerja
• PP 35/2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK
• PP 36/2021 tentang Pengupahan jo. PP 51/2023
• Putusan MK 168/PUU-XXI/2023

Dalam kategori yang sama

• Contoh SOP Penggajian dan Slip Gaji dan Cara Mengisinya
• Contoh SOP Rekrutmen dan Seleksi dan Cara Mengisinya
• Contoh Surat Kuasa Perusahaan untuk Perselisihan Hubungan Industrial dan Cara Mengisinya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.