Contoh Risalah RUPS Pembubaran PT dan Penunjukan Likuidator dan Cara Mengisinya

Apa itu risalah RUPS pembubaran PT dan kapan dipakai

Tidak semua usaha berjalan selamanya. Perusahaan bisa berhenti karena usahanya tidak lagi menguntungkan, proyek selesai, atau grup usaha melakukan penataan ulang. Menutup PT tidak cukup dengan mencabut papan nama. PT harus dibubarkan dan dilikuidasi sesuai UU PT.

Langkah pertama yang paling umum adalah keputusan RUPS. Risalah RUPS mencatat bahwa pemegang saham setuju membubarkan perseroan, menunjuk likuidator, dan menetapkan tugasnya. Risalah ini kemudian dibawa ke notaris untuk dinyatakan kembali dalam akta, lalu diberitahukan kepada Menteri.

Dokumen ini dipakai oleh direksi, pemegang saham, dan calon likuidator. Untuk PT kecil dengan sedikit pemegang saham, keputusan juga bisa diambil secara sirkuler bila semua pemegang saham setuju dan menandatangani.

Dasar hukum dalam bahasa sehari-hari

Pembubaran dan likuidasi PT diatur dalam UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah UU Cipta Kerja), terutama Pasal 142–152. Pokok-pokoknya sebagai berikut.

• Sebab bubar. Pasal 142 menyebut sebab pembubaran, antara lain keputusan RUPS, berakhirnya jangka waktu dalam anggaran dasar, dan penetapan pengadilan.
• Wajib likuidasi. Pembubaran wajib diikuti likuidasi. Sejak bubar, PT tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali untuk membereskan kekayaannya, dan namanya diberi tambahan "dalam likuidasi".
• Kuorum. Pasal 89 mensyaratkan kuorum paling sedikit 3/4 saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan persetujuan paling sedikit 3/4 suara yang dikeluarkan.
• Keputusan sirkuler. Pasal 91 membolehkan keputusan di luar RUPS bila semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis.
• Pemberitahuan. Pasal 147: dalam 30 hari sejak pembubaran, likuidator memberitahukan kepada kreditor melalui surat kabar dan Berita Negara, serta kepada Menteri. Selama belum diberitahukan, pembubaran tidak berlaku bagi pihak ketiga, dan likuidator dapat ikut bertanggung jawab bila lalai (Pasal 148).
• Pemberesan. Pasal 149: likuidator mencatat dan mengumpulkan kekayaan dan utang, mengumumkan rencana pembagian, membayar kreditor, dan membagikan sisanya kepada pemegang saham. Bila utang lebih besar dari kekayaan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit, kecuali ada pengecualian menurut undang-undang.
• Pertanggungjawaban. Pasal 152: likuidator bertanggung jawab kepada RUPS (atau pengadilan) atas likuidasi. Setelah diterima, hasil akhir diberitahukan kepada Menteri dan diumumkan; status badan hukum PT berakhir.

Tata cara elektronik pemberitahuan kepada Menteri diatur lebih lanjut dalam PP 21/2021 dan peraturan menteri. Notaris akan membantu prosesnya melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.

Isi penting yang wajib ada

• Identitas PT dan dasar anggaran dasarnya.
• Pemanggilan rapat atau keterangan bahwa semua pemegang saham hadir.
• Daftar kehadiran pemegang saham dan perhitungan kuorum.
• Pimpinan rapat sesuai anggaran dasar.
• Acara rapat.
• Penjelasan alasan pembubaran dan gambaran keuangan.
• Hasil pemungutan suara.
• Keputusan pembubaran dan tanggal berlakunya.
• Identitas likuidator dan pernyataan kesediaannya.
• Kewajiban, kewenangan, imbalan, dan pelaporan likuidator.
• Status direksi dan dewan komisaris.
• Kuasa untuk menyatakan keputusan dalam akta notaris dan pemberitahuan kepada Menteri.

Cara mengisi langkah demi langkah

1. Periksa anggaran dasar. Lihat aturan pemanggilan, pimpinan rapat, dan kuorum pembubaran.
2. Kirim pemanggilan. Ikuti tenggat dan cara pemanggilan dalam anggaran dasar. Bila semua pemegang saham hadir, tulis keterangannya.
3. Isi identitas PT. Akta pendirian, pengesahan, dan perubahan terakhir.
4. Isi tabel kehadiran. Hitung persentase saham yang hadir dan pastikan kuorum tercapai.
5. Ringkas alasan dan keadaan keuangan. Total aset, kewajiban, dan jumlah pekerja.
6. Tulis hasil suara. Bulat atau jumlah setuju, tidak setuju, dan abstain.
7. Isi data likuidator. Lampirkan surat pernyataan kesediaan yang ditandatangani.
8. Pilih status direksi dan dewan komisaris. Diberhentikan saat likuidator mulai menjabat, atau dewan komisaris tetap mengawasi likuidasi.
9. Atur imbalan dan pelaporan. Tulis besaran imbalan dan periode laporan likuidator.
10. Bawa ke notaris. Notaris membuat akta pernyataan keputusan rapat dan menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri. Catat tenggat 30 hari untuk pengumuman.

Kesalahan yang sering terjadi

• Kuorum tidak cukup. Keputusan pembubaran dengan kuorum di bawah ketentuan dapat dibatalkan.
• Tidak menunjuk likuidator. Direksi otomatis menjadi likuidator, padahal mungkin tidak siap.
• Lupa pengumuman dalam 30 hari. Pembubaran tidak berlaku bagi pihak ketiga dan likuidator dapat ikut bertanggung jawab.
• Membagikan sisa kekayaan sebelum utang lunas. Pemegang saham dapat diminta mengembalikan dan likuidator dimintai tanggung jawab.
• Mengabaikan hak pekerja dan pajak. Upah dan pesangon pekerja serta utang pajak termasuk tagihan yang didahulukan.

Contoh singkat

Kerangka ringkas berikut hanya ilustrasi. Template lengkap memuat tabel kehadiran, sembilan butir keputusan, dan surat kesediaan likuidator.

• RUPS Luar Biasa PT [....], [tanggal], di [tempat].
• Hadir [..] saham atau [..]% dari seluruh saham dengan hak suara: kuorum terpenuhi.
• Keputusan 1: PT dibubarkan sejak [tanggal]; nama menjadi "PT [....] (dalam likuidasi)".
• Keputusan 2: mengangkat [nama] sebagai likuidator.
• Keputusan 4: likuidator mengumumkan pembubaran dalam 30 hari dan melakukan pemberesan.
• Keputusan 9: kuasa kepada [nama] untuk menyatakan keputusan dalam akta notaris.

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa lama proses likuidasi PT?

Tidak ada angka pasti. Setidaknya ada jangka waktu pengajuan tagihan 60 hari sejak pengumuman, ditambah waktu penjualan aset, penyelesaian pajak, dan pekerja. Dalam praktik, prosesnya bisa memakan beberapa bulan sampai lebih dari setahun.

Siapa yang boleh menjadi likuidator?

Orang perseorangan atau badan yang ditunjuk RUPS, termasuk anggota direksi. Pilih yang memahami keuangan dan hukum perusahaan, dan pastikan tidak ada benturan kepentingan.

Bagaimana bila utang lebih besar dari harta?

Likuidator wajib mengajukan permohonan pailit, kecuali undang-undang menentukan lain dan semua kreditor yang diketahui setuju pemberesan di luar kepailitan. Konsultasikan dengan advokat.

Apakah pembubaran harus dengan akta notaris?

Keputusan RUPS dapat dibuat di bawah tangan, tetapi untuk pemberitahuan kepada Menteri melalui sistem elektronik, keputusan lazimnya dinyatakan dalam akta notaris.

Dasar hukum

• UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas jo. UU 6/2023 tentang Cipta Kerja, Pasal 89, 91, dan 142–152
• PP 21/2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan
• UU 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Dalam kategori yang sama

• Contoh Permohonan PKPU oleh Debitor dan Cara Mengisinya
• Contoh Pernyataan Pendirian PT Perorangan dan Cara Mengisinya
• Contoh Purchase Order dan Syarat Umum Pembelian dan Cara Mengisinya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.