Contoh Permohonan Asal-Usul Anak dan Cara Mengisinya

Apa itu permohonan asal-usul anak dan kapan dipakai

Banyak anak di Indonesia lahir dari pasangan yang menikah secara agama tetapi tidak mencatatkan perkawinannya di KUA. Akibatnya, saat mengurus akta kelahiran, nama ayah tidak dapat dicantumkan seperti biasa, atau akta yang terbit hanya menyebut nama ibu. Hal ini berdampak pada sekolah, paspor, perwalian nikah anak perempuan kelak, dan pewarisan.

Permohonan penetapan asal-usul anak adalah permohonan kepada Pengadilan Agama agar ditetapkan bahwa seorang anak adalah anak dari pasangan tertentu. Penetapan itu kemudian menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan atau memperbaiki akta kelahiran.

Permohonan ini umumnya diajukan oleh kedua orang tua bersama-sama. Dalam keadaan tertentu, misalnya ayah sudah meninggal, permohonan dapat diajukan oleh ibu dengan melibatkan keluarga ayah; tanyakan bentuk yang tepat ke Pengadilan Agama.

Dasar hukum dalam bahasa sehari-hari

• Pasal 55 UU Perkawinan (UU 1/1974 jo. UU 16/2019). Asal-usul anak dibuktikan dengan akta kelahiran. Bila akta tidak ada, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan setelah pemeriksaan yang teliti, dan atas dasar itu instansi pencatat menerbitkan akta kelahiran.
• KHI Pasal 99, 100, dan 103. Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya bernasab kepada ibu dan keluarga ibunya. Pasal 103 mengulang mekanisme penetapan asal-usul anak oleh Pengadilan Agama.
• UU Peradilan Agama. Penjelasan Pasal 49 memasukkan penetapan asal-usul anak ke dalam perkara perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.
• Putusan MK 46/PUU-VIII/2010. Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya bila dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain. Ini berbeda dengan penetapan sebagai anak sah, dan penerapannya di Pengadilan Agama perlu kehati-hatian.
• Administrasi kependudukan. UU 23/2006 beserta perubahannya mengatur pencatatan kelahiran, termasuk berdasarkan penetapan pengadilan. Dukcapil juga mengenal akta kelahiran dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) untuk perkawinan yang belum tercatat.

Isi penting yang wajib ada

• Identitas Pemohon I (ayah) dan Pemohon II (ibu).
• Uraian akad nikah: tanggal, tempat, wali, dua saksi, mahar, dan siapa yang menikahkan.
• Status para pihak saat menikah dan pernyataan tidak ada halangan perkawinan.
• Alasan perkawinan tidak tercatat dan status itsbat nikah.
• Data kelahiran anak dan jarak waktunya dari akad nikah.
• Pengakuan dan pengasuhan anak oleh kedua orang tua.
• Kondisi akta kelahiran saat ini dan keperluan penetapan.
• Petitum: menetapkan anak sebagai anak sah para Pemohon dan dapat dipakai untuk akta kelahiran.
• Daftar bukti dan saksi.

Cara mengisi langkah demi langkah

1. Cek dulu jalur itsbat nikah. Bila perkawinan memenuhi syarat dan tidak ada halangan, itsbat nikah membuka jalan ke buku nikah dan akta kelahiran yang lengkap. Tanyakan apakah Pengadilan Agama setempat menerima permohonan itsbat dan asal-usul anak secara bersamaan.
2. Kumpulkan data akad. Hubungi wali nikah, saksi, dan orang yang menikahkan. Mereka adalah saksi kunci di persidangan.
3. Siapkan surat keterangan lahir. Dari bidan, puskesmas, atau rumah sakit, beserta akta kelahiran bila sudah ada.
4. Isi uraian kelahiran dengan jujur. Sebut tanggal akad dan tanggal lahir. Hakim akan memperhatikan jarak waktu keduanya.
5. Jelaskan keperluan. Misalnya penerbitan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah.
6. Daftarkan permohonan. Ajukan ke Pengadilan Agama tempat tinggal Pemohon, langsung atau melalui e-Court, dan bayar panjar biaya. Bila tidak mampu, tanyakan layanan pembebasan biaya (prodeo) atau sidang keliling.
7. Bawa penetapan ke Dukcapil. Setelah berkekuatan hukum tetap, ajukan penerbitan atau perubahan akta kelahiran dengan salinan penetapan.

Kesalahan yang sering terjadi

• Mengira asal-usul anak menggantikan itsbat nikah. Penetapan asal-usul tidak mengesahkan perkawinan. Status perkawinan tetap perlu dibereskan bila ingin memiliki buku nikah.
• Menyembunyikan fakta poligami atau perkawinan sebelumnya. Fakta seperti ini akan terungkap dalam pemeriksaan saksi dan dapat membuat permohonan ditolak. Konsultasikan lebih dahulu.
• Tidak menghadirkan wali atau saksi nikah. Tanpa mereka, membuktikan sahnya akad menjadi sulit.
• Menganggap semua anak dapat ditetapkan sebagai anak sah. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak dapat ditetapkan bernasab kepada ayah menurut KHI; jalur hukumnya berbeda.
• Lupa tindak lanjut ke Dukcapil. Penetapan baru berguna setelah akta kelahiran diterbitkan atau diubah.

Contoh singkat

Kerangka di bawah hanya ilustrasi. Template lengkap memuat uraian akad, kelahiran, kepentingan, petitum, dan daftar bukti serta saksi.

• Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama [kota].
• Pemohon I [nama] bin [....] dan Pemohon II [nama] binti [....].
• Menikah secara Islam [tanggal] di [tempat], wali [nama], saksi [nama] dan [nama], mahar [....]; belum dicatat di KUA.
• Lahir anak [nama] pada [tanggal], [..] bulan setelah akad.
• Akta kelahiran saat ini hanya mencantumkan nama ibu.
• Mohon: menetapkan anak [nama] adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II, dan penetapan dapat digunakan untuk akta kelahiran.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa bedanya penetapan asal-usul anak dengan itsbat nikah?

Itsbat nikah mengesahkan perkawinan yang tidak tercatat, sehingga terbit buku nikah. Penetapan asal-usul anak menetapkan hubungan anak dengan orang tuanya untuk keperluan akta kelahiran. Keduanya bisa saling melengkapi.

Bisakah akta kelahiran dibuat tanpa penetapan pengadilan?

Dalam keadaan tertentu, Dukcapil dapat menerbitkan akta kelahiran berdasarkan SPTJM dengan catatan perkawinan belum tercatat. Tanyakan ke Dukcapil setempat. Penetapan pengadilan memberi kepastian hukum yang lebih kuat.

Bagaimana bila perkawinan siri itu poligami tanpa izin?

Mahkamah Agung memberi rumusan khusus untuk keadaan ini, dan permohonan itsbat nikah poligami tanpa izin pada umumnya tidak diterima. Untuk melindungi kepentingan anak, ada jalur asal-usul anak, tetapi hasilnya sangat bergantung pada fakta. Konsultasikan dengan advokat.

Apakah perlu tes DNA?

Tidak selalu. Pengadilan Agama biasanya menilai sahnya akad dan keterangan saksi. Tes DNA lebih relevan bila hubungan biologis disangkal atau dalam perkara hubungan perdata anak dengan ayah biologis.

Dasar hukum

• UU 1/1974 tentang Perkawinan jo. UU 16/2019, Pasal 2, 42, 43, dan 55
• Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99, 100, dan 103
• UU 7/1989 jo. UU 3/2006 jo. UU 50/2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 49
• Putusan MK 46/PUU-VIII/2010
• UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta perubahannya
• UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya

Dalam kategori yang sama

• Contoh Permohonan Pembatalan Perkawinan dan Cara Mengisinya
• Contoh Gugatan Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Nafkah Anak dan Cara Mengisinya
• Contoh Perjanjian Perkawinan Selama Perkawinan dan Cara Mengisinya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.