Blockchain untuk Keterlacakan Data dalam UU Satu Data Indonesia: Apa Artinya

Yang dilaporkan tentang blockchain

Menurut pemberitaan DPR dan media, UU SDI membuka ruang pemanfaatan blockchain dan kecerdasan artifisial dalam pengelolaan data, dengan syarat menjamin kedaulatan data, keterlacakan, dan pengawasan manusia. Sumber resmi yang dirujuk tidak memberikan definisi teknis blockchain.

Hanya itu garis besar yang ditemukan. Pasal yang memuatnya dan rincian penerapannya belum diketahui, sehingga nomor pasal tidak disebut.

Blockchain disebut sebagai salah satu opsi teknologi, bukan keharusan, sehingga berita ini tidak dapat dibaca sebagai perintah agar semua instansi segera berpindah ke blockchain.

Apa itu blockchain dalam bahasa sederhana

Bayangkan buku kas yang salinannya dipegang banyak pihak. Setiap catatan baru ditambahkan sebagai halaman berikutnya dan terkait dengan halaman sebelumnya. Mengubah catatan lama akan ketahuan karena salinan lain tidak cocok. Karena itu, istilah blockchain dalam undang-undang dapat saja dimaknai lebih luas, misalnya sebagai teknologi buku besar terdistribusi.

Karena sifat itu, blockchain sering dipakai untuk mencatat asal-usul dan perubahan. Namun teknologi ini punya banyak jenis, dan tidak semuanya publik atau terbuka bagi semua orang.

Istilah dasar: blok adalah kumpulan catatan yang dikunci bersama, dan rantai adalah urutan blok yang saling terkait. Jika satu blok diubah, tautan ke blok berikutnya tidak cocok sehingga perubahan terdeteksi. Ini penjelasan umum redaksi.

Mengapa terkait keterlacakan

Keterlacakan berarti dapat dijawab dari mana data berasal, siapa yang mengubahnya, dan kapan. Dalam tata kelola lintas instansi, pertanyaan itu penting ketika angka berbeda antarsistem.

Analisis redaksi: blockchain dapat menjadi salah satu alat pencatat jejak, tetapi keterlacakan juga bisa dicapai dengan log sistem biasa. Apakah UU SDI mewajibkan blockchain tertentu, tidak dijelaskan sumber.

Keterlacakan juga bermanfaat bagi warga: bila data seseorang dipakai untuk suatu keputusan, jejak yang jelas memudahkan pemeriksaan saat ia mengajukan keberatan. Jejak yang baik mencatat orang dan waktu, bukan hanya perubahan angka.

Perbandingan, sebagai penjelasan umum. Log sistem biasa dapat diubah administrator tanpa jejak bila tidak dijaga, tetapi murah dan mudah dikelola. Catatan terdistribusi lebih sulit diubah diam-diam karena banyak salinan harus cocok, namun lebih rumit dan sulit dihapus. Pilihan bergantung pada kebutuhan.

• Asal data dapat ditelusuri.
• Perubahan data tercatat.
• Pihak yang mengakses dapat dilihat.
• Kesalahan lebih mudah dicari sumbernya.

Kaitan dengan kedaulatan data

Syarat kedaulatan data berarti penggunaan teknologi tidak boleh melemahkan kendali hukum Indonesia atas data. Bila sebuah jaringan blockchain dijalankan di luar negeri, pertanyaan tentang yurisdiksi dapat muncul.

Menurut pemberitaan, akses atau transfer Data Tertutup ke luar yurisdiksi Indonesia wajib persetujuan DPR RI, dengan kriteria dan mekanisme yang belum dijelaskan. Kaitannya dengan blockchain belum diuraikan.

Syarat kedaulatan data tidak cukup dipenuhi dengan menyatakan teknologinya buatan dalam negeri; yang dinilai adalah kendali hukum, tempat penyimpanan, dan siapa yang dapat mengakses. Apakah instansi daerah boleh memakai layanan blockchain komersial bergantung pada klasifikasi data dan syarat peraturan pelaksana yang belum tersedia.

Keterbatasan yang perlu dipahami

Catatan di blockchain sulit dihapus. Padahal hukum perlindungan data pribadi memberi hak tertentu kepada subjek data, misalnya memperbaiki atau menghapus data. Dua hal ini dapat bertabrakan jika data pribadi dicatat langsung di dalamnya. Perlu kajian khusus sebelum memutuskan data apa yang layak dicatat pada jaringan semacam itu.

Karena itu analisis redaksi menyarankan yang dicatat sebatas jejak atau kode ringkas, bukan data pribadi. Ini pandangan umum, bukan ketentuan UU SDI maupun UU PDP.

Alternatif lain pun ada, misalnya hanya menyimpan sidik digital ringkas dari suatu dokumen. Sidik itu dapat membuktikan dokumen belum berubah tanpa membuka isinya. Itu salah satu pendekatan teknis umum.

Pertanyaan yang sering muncul: apakah catatan di blockchain otomatis benar? Tidak. Teknologi ini menjaga catatan agar tidak berubah diam-diam, bukan menjamin isi awalnya benar; data salah yang masuk akan tetap tercatat.

Yang belum diketahui

Belum jelas apakah akan ada standar blockchain nasional, siapa yang mengelola, dan bagaimana audit keamanannya. Menurut pemberitaan, standar keamanan ditetapkan lembaga bidang siber dan persandian, dengan infrastruktur kriptografi dan sertifikat digital. Pembaca yang bekerja di instansi dapat berdiskusi dengan unit teknologi informasi dan bagian hukum sejak dini.

Kaitan antara standar itu dan blockchain belum dijelaskan. Peraturan pelaksana, tanggal berlaku, dan masa transisi juga belum diketahui. Pembaca sebaiknya menunggu naskah resmi sebelum mengambil langkah.

Sebelum naskah resmi dan peraturan pelaksana terbit, instansi sebaiknya mengkaji kebutuhan dulu. Bila keterlacakan dapat dipenuhi dengan cara sederhana, teknologi rumit belum tentu perlu. Biaya, pelatihan, dan keamanan siber juga harus dipertimbangkan, terutama di daerah berinfrastruktur terbatas.

Skenario jika-maka: jika sebuah dinas ingin mencoba pencatatan jejak berbasis blockchain, mulailah dengan data yang tidak memuat data pribadi, tetapkan siapa yang boleh menulis dan membaca catatan, dan sediakan jalur koreksi di luar catatan itu. Ini saran umum redaksi.

Contoh kasus

Contoh: Dua dinas fiktif memiliki data izin usaha yang sering berbeda. Mereka menguji sistem pencatat jejak berbasis blockchain yang hanya menyimpan kode ringkas tiap perubahan, bukan isi data pribadi. Ketika angka berbeda, petugas menelusuri jejaknya. Ini ilustrasi redaksi, bukan proyek nyata atau kewajiban UU.

Hal yang sering keliru

• Mengira blockchain otomatis membuat data pasti benar.
• Mengira UU SDI mewajibkan semua instansi memakai blockchain.
• Mengira data pribadi aman dicatat permanen di blockchain publik.

Dasar hukum

• Undang-Undang Satu Data Indonesia (disahkan DPR 6 Oktober 2026; nomor menyusul)
• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Dalam kategori yang sama

• Cara Melapor Dugaan Penyalahgunaan atau Peretasan Data Pemerintah: Langkah Umum
• Cara Membaca Berita UU Satu Data Indonesia: Fakta Pasal, Kutipan Pejabat, atau Opini?
• Cara Membaca dan Memakai Data Terbuka Pemerintah dengan Aman dan Benar

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.