Beda Pidana UU Satu Data dan UU ITE: Peretasan dan Gangguan Sistem Elektronik

Dua aturan, dua sasaran

UU Satu Data Indonesia, menurut pemberitaan, melindungi pusat data nasional, infrastruktur teknis interoperabilitas SDI, dan infrastruktur sistem SDI. Sasarannya adalah tata kelola data pemerintah.

UU ITE adalah aturan umum tentang informasi dan transaksi elektronik. Menurut pengetahuan umum, ia juga memuat larangan mengakses sistem milik orang lain tanpa hak dan mengganggu sistem elektronik.

Dengan kata lain, kedua aturan hidup berdampingan. Perbedaan sasaran membantu kita memahami mengapa pemberitaan menyebut UU SDI secara khusus ketika menyangkut pusat data nasional.

Pembaca juga perlu membedakan antara aturan tentang konten, seperti pencemaran nama baik, dan aturan tentang sistem, seperti akses ilegal. Artikel ini hanya membahas kelompok yang kedua, yaitu perbuatan terhadap sistem elektronik.

Perbuatan yang diatur

Pasal 133 UU SDI, menurut pemberitaan, menyebut menyerang, menyabotase, memanipulasi, menghancurkan, menyebarluaskan tanpa hak, dan mengambil alih. Ancamannya penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda kategori VIII.

UU ITE secara umum melarang akses ilegal, penyadapan, perubahan atau perusakan data elektronik, dan gangguan sistem. Rumusan, nomor pasal, dan ancamannya perlu dibaca langsung karena UU ITE sudah beberapa kali diubah.

Pembaca yang tertarik pada UU ITE perlu memeriksa versi terbarunya, sebab perubahan terakhir dapat mengubah rumusan pasal. Kami tidak menyebut nomor pasal UU ITE agar tidak keliru.

Karena rincian pasal belum dapat kami pastikan, uraian ini memakai bahasa umum agar pembaca tidak keliru mengutip.

Perbedaan objek

Perbedaan paling jelas adalah objek yang dilindungi. UU SDI menunjuk infrastruktur data nasional, sedangkan UU ITE lazim dipakai untuk sistem elektronik secara umum, termasuk milik perorangan dan perusahaan.

Karena itu, serangan terhadap server kantor swasta biasanya lebih dekat ke UU ITE, sementara serangan terhadap pusat data nasional dapat menyentuh UU SDI. Ini gambaran umum, bukan kepastian hukum.

Satu hal yang perlu dicatat: sistem swasta yang terhubung dengan interoperabilitas SDI mungkin berada di wilayah abu-abu. Pemberitaan tidak menjelaskan batasnya, sehingga penafsiran perlu menunggu naskah resmi.

Pemberatan dan korporasi

UU SDI, menurut pemberitaan, menambah pidana sepertiga bagi pejabat dan mengatur pidana bagi korporasi serta pengurusnya. Dua hal ini dilaporkan eksplisit di Pasal 134 dan 135.

UU ITE juga dikenal memuat pemberatan dalam keadaan tertentu serta pertanggungjawaban korporasi. Karena rincian itu bukan bagian dari bahan yang kami verifikasi, pembaca perlu membuka naskahnya.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa perbedaan kedua aturan tidak hanya pada angka hukuman, tetapi juga pada subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan cara menghitung pemberatan.

Bila dua aturan bertemu

Dalam hukum pidana dikenal konsep perbarengan dan aturan khusus. Bila satu perbuatan memenuhi beberapa pasal, penegak hukum menentukan pasal mana yang dipakai, dan hakim menilai dakwaannya.

Hubungan rinci antara UU SDI dan UU ITE tidak dijelaskan pemberitaan yang kami baca. Kami tidak akan menebak pasal mana yang lebih diutamakan.

Dalam praktik, jaksa menyusun dakwaan yang dapat berbentuk alternatif atau kumulatif. Hal ini memberi ruang bagi hakim menilai pasal mana yang paling sesuai dengan fakta persidangan.

Pembela terdakwa pun dapat menantang dakwaan dengan menunjukkan bahwa unsur tertentu tidak terpenuhi, misalnya bahwa akses dilakukan dengan hak atau izin yang sah menurut perjanjian kerja.

Akibat praktis bagi pelaku usaha

Pelaku usaha yang bekerja sama dengan instansi perlu memahami bahwa aturan keamanan dapat berlapis. Kepatuhan terhadap UU ITE tidak otomatis cukup bila sistem terhubung dengan infrastruktur SDI.

Karena itu, kebijakan akses, log aktivitas, dan prosedur lapor insiden sebaiknya disusun untuk memenuhi semua aturan terkait sekaligus, dengan masukan penasihat hukum.

Kepatuhan berlapis memang merepotkan, tetapi mengurangi risiko. Kebijakan keamanan yang baik umumnya memenuhi banyak aturan sekaligus, karena prinsipnya serupa, yaitu menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan sistem.

Cara membandingkan sendiri

Untuk membandingkan, ambil naskah resmi kedua undang-undang, lalu buat tabel sederhana dengan kolom perbuatan, objek, ancaman, dan pemberatan. Cek perubahan terbaru UU ITE.

Dengan cara itu pembaca terhindar dari anggapan keliru bahwa kedua aturan sama atau bahwa salah satunya otomatis menggantikan yang lain.

Jika Anda hanya membutuhkan gambaran, cukup ingat bahwa objek, tujuan, dan pasal pemberat adalah tiga hal pertama yang membedakan kedua aturan. Detail lain harus dibaca pada naskahnya.

Contoh kasus

Contoh: Seorang karyawan vendor masuk ke dua sistem tanpa izin dan mengubah data. Satu sistem milik toko daring swasta, yang lain bagian infrastruktur interoperabilitas milik instansi. Untuk sistem pertama, aturan umum seperti UU ITE dapat relevan. Untuk sistem kedua, UU SDI dapat relevan menurut pemberitaan. Penegak hukum dan hakim yang menentukan pasalnya setelah menilai fakta.

Hal yang sering keliru

• Mengira UU SDI menghapus atau menggantikan UU ITE.
• Mengira semua peretasan otomatis dihukum 15 tahun.
• Mengutip pasal UU ITE dari ingatan tanpa mengecek perubahan terbarunya.

Dasar hukum

• Undang-Undang Satu Data Indonesia, Pasal 133 sampai 135 (menurut pemberitaan)
• Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya

Dalam kategori yang sama

• Beda Pidana UU Satu Data dan UU PDP: Data Nasional atau Data Pribadi?
• Bias Algoritma dan Risiko Diskriminasi Baru dalam Pengelolaan Data Pemerintah
• Blockchain untuk Keterlacakan Data dalam UU Satu Data Indonesia: Apa Artinya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.