Beda Lembaga Penyelenggara SDI dan Badan Satu Data Indonesia: Apa yang Berubah?

Gambaran singkat Badan SDI

Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia memperkenalkan tata kelola data pemerintah dengan peran pembina data, produsen data, dan forum koordinasi. Dalam praktiknya, istilah Badan Satu Data Indonesia dikenal sebagai pihak yang mengoordinasikan pelaksanaan.

Karena dasar hukumnya peraturan presiden, jangkauan kewenangannya terbatas pada hal yang dapat diatur di tingkat itu.

Perlu diingat bahwa istilah Badan Satu Data Indonesia lebih sering dipakai dalam percakapan sehari-hari dan sebagian dokumen kebijakan. Pembaca sebaiknya memeriksa istilah resmi dalam Perpres 39 Tahun 2019 untuk memastikan tidak keliru menyebut kelembagaan. Ketika undang-undang baru berlaku, pengelola lama dan lembaga baru dapat berjalan berdampingan untuk sementara waktu. Pola peralihan seperti ini lazim dipakai agar layanan dan koordinasi tidak terhenti mendadak.

Apa kata pemberitaan tentang lembaga baru

Menurut pemberitaan, UU SDI membentuk Lembaga Penyelenggara SDI yang menggantikan konsep Badan Satu Data Indonesia. Lembaga ini bertanggung jawab kepada Presiden, mengoordinasikan pembina, produsen, dan wali data, dan harus dibentuk paling lama satu tahun.

Kata menggantikan di sini adalah istilah yang dilaporkan media. Kami belum menemukan teks pasal yang menjelaskan cara peralihannya.

Dengan kata lain, pergantian ini tidak hanya soal nama. Pemberitaan menunjukkan arah perubahan dari model koordinasi berbasis peraturan presiden menuju lembaga yang kedudukan dan tanggung jawabnya ditetapkan oleh undang-undang. Pemberitaan yang kami baca belum menguraikan perbandingan resmi antara keduanya, sehingga uraian di sini bersifat penafsiran hati-hati. Pembaca yang ingin kepastian disarankan membaca pasal tentang ketentuan umum dan pasal tentang kelembagaan pada naskah resmi, bukan hanya ringkasan berita.

Perbedaan yang paling jelas

Perbedaan utama ada pada landasan hukum. Badan SDI berpijak pada peraturan presiden, sedangkan lembaga penyelenggara berpijak pada undang-undang yang disahkan DPR.

Undang-undang dapat memuat sanksi administratif hingga pidana, dan memberi kewajiban pelaporan hasil pengawasan kepada DPR. Hal seperti itu umumnya tidak dapat diatur secara penuh dalam peraturan presiden.

Selain itu, kewajiban melapor kepada DPR menandai perubahan penting dalam hubungan kelembagaan. Dahulu pengawasan lebih banyak bersifat internal pemerintahan, sedangkan kini DPR disebut menerima hasil pengawasan.

Apakah tugasnya sama

Tugas koordinasi tampaknya berlanjut, tetapi cakupannya mengikuti undang-undang baru, yang memuat Data Dasar Nasional, katalog data nasional, infrastruktur SDI, dan manajemen risiko.

Apakah lembaga baru mengambil alih semua fungsi Badan SDI atau hanya sebagian, belum bisa dipastikan. Hal ini bergantung pada peraturan pelaksana.

Kami menyarankan pembaca menunggu aturan turunan sebelum menyimpulkan siapa mengambil alih apa. Dalam banyak undang-undang, ketentuan peralihan baru dijabarkan lebih rinci pada peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Hal serupa berlaku pada forum koordinasi yang dulu dibentuk di tingkat daerah, yang mungkin perlu disesuaikan dengan struktur baru.

Nasib kelembagaan lama

Sumber yang kami baca tidak menjelaskan apakah pegawai, aset, dan data milik pengelola lama dialihkan. Ketentuan peralihan biasanya diatur pada bagian akhir undang-undang atau pada aturan turunan.

Selama ketentuan itu belum diketahui, sebaiknya tidak menyimpulkan bahwa Badan SDI otomatis bubar pada tanggal tertentu.

Contoh ketidakpastian lain adalah soal anggaran. Bila lembaga baru berdiri, kebutuhan pembiayaan dan sumber daya manusianya harus disusun. Informasi tentang hal ini belum kami temukan pada sumber yang kami baca. Sebaiknya instansi menyimpan salinan pedoman lama agar tetap dapat merujuk selama masa peralihan.

Mengapa pembaca perlu peduli

Instansi yang selama ini berhubungan dengan pengelola lama perlu tahu kepada siapa harus berkoordinasi pada masa peralihan. Pelaku usaha dan peneliti juga perlu tahu siapa yang mengurus katalog dan akses data.

Pantau pengumuman resmi pemerintah sebelum mengubah prosedur internal.

Singkatnya, anggaplah perubahan ini arah kebijakan yang sudah dilaporkan, tetapi pelaksanaannya masih menunggu. Rujuk selalu pengumuman resmi pemerintah dan naskah undang-undang yang telah diundangkan sebelum mengambil keputusan penting. Dengan memahami perbedaan ini, pembaca dapat menilai klaim yang beredar di media sosial secara lebih kritis dan tidak mudah terbawa kabar yang belum terverifikasi.

Cara membaca istilah dengan benar

Ketika membaca berita atau dokumen, perhatikan tahun dan dasar hukum yang dirujuk. Istilah Badan SDI umumnya terkait masa Perpres 39 Tahun 2019, sedangkan Lembaga Penyelenggara SDI terkait undang-undang yang baru disahkan.

Bila dua istilah muncul dalam satu dokumen, kemungkinan dokumen itu membahas masa peralihan. Jangan menyamakan keduanya tanpa membaca definisi resmi. Bila ragu, hubungi unit hukum instansi atau rujuk laman resmi Bappenas dan DPR.

Contoh kasus

Contoh: Sebuah pemerintah kota sudah terbiasa mengirim data ke forum koordinasi menurut Perpres 39 Tahun 2019. Setelah undang-undang disahkan, bagian perencanaan menanyakan ke mana laporan selanjutnya dikirim. Jawabannya: untuk sementara tetap memakai jalur lama sampai ada pengumuman resmi tentang lembaga penyelenggara yang baru. Staf tersebut juga mencatat tanggal pengumuman agar mudah ditelusuri.

Hal yang sering keliru

• Mengira Badan SDI otomatis hilang dan lembaga baru langsung bekerja.
• Mengira tugas lembaga baru persis sama dengan Badan SDI.
• Menganggap istilah menggantikan dari media sebagai bunyi pasal.

Dasar hukum

• Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
• Undang-Undang Satu Data Indonesia (disahkan DPR 6 Oktober 2026; nomor menyusul)

Dalam kategori yang sama

• Beda Pidana UU Satu Data dan UU ITE: Peretasan dan Gangguan Sistem Elektronik
• Beda Pidana UU Satu Data dan UU PDP: Data Nasional atau Data Pribadi?
• Bias Algoritma dan Risiko Diskriminasi Baru dalam Pengelolaan Data Pemerintah

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.