Banjir Akibat Proyek Pembangunan di Dekat Rumah: Apa yang Bisa Dituntut

Mengapa proyek bisa menyebabkan genangan

Pembangunan yang menimbun rawa, menutup saluran, mengurangi daerah resapan, atau meninggikan permukaan tanah dapat mengubah pola aliran air. Akibatnya, kawasan sekitar yang sebelumnya aman bisa tergenang saat hujan deras.

Tidak setiap genangan otomatis salah proyek. Curah hujan ekstrem atau saluran kota yang buruk dapat menjadi penyebab lain. Karena itu, yang perlu dibuktikan adalah hubungan sebab akibat antara kegiatan proyek dan banjir yang Anda alami.

Dasar hukum tuntutan

Secara umum, warga dapat mendasarkan tuntutan pada perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata: ada perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Selain itu, UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan penanggung jawab usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan untuk membayar ganti rugi dan melakukan pemulihan (Pasal 87).

Proyek yang berskala besar pada umumnya wajib memiliki dokumen lingkungan dan izin. Warga dapat menanyakan kepada dinas lingkungan hidup apakah proyek tersebut berizin dan memenuhi kewajiban pengendalian dampak, termasuk drainase dan penampungan air.

Mengumpulkan bukti

Bukti sangat menentukan. Ambil foto dan video genangan dengan tanggal, bandingkan dengan kondisi sebelum proyek bila ada. Catat ketinggian air, lamanya genangan, dan kerusakan barang. Minta keterangan tetangga yang mengalami hal serupa.

Contoh: Warga Perumahan Mawar, termasuk Bu Yeni, mendapati bahwa sejak pengembang di sebelah menimbun lahan rawa, halaman mereka tergenang setiap hujan. Mereka mencatat tanggal genangan, merekam video, lalu menyerahkan laporan bersama kepada ketua RW dan dinas lingkungan hidup. Dokumentasi bersama itu membuat laporan mereka lebih diperhatikan.

Langkah menuju penyelesaian

Mulailah dengan menyurati pelaksana proyek dan meminta perbaikan drainase atau kompensasi. Bila tidak ditanggapi, kirim somasi tertulis melalui advokat dengan tenggat yang wajar, lalu ajukan pengaduan ke instansi terkait. Pengawasan terhadap proyek dilakukan oleh pemerintah, sehingga laporan Anda dapat memicu pemeriksaan di lapangan.

Jika kerugian dialami banyak warga dengan masalah yang sama, UU 32/2009 juga membuka kemungkinan gugatan kelompok (Pasal 91) agar proses lebih efisien. Gugatan semacam ini memerlukan persiapan khusus, sehingga sebaiknya didampingi advokat.

Tuntutan yang masuk akal

Tuntutan yang realistis biasanya meliputi perbaikan saluran, pembuatan kolam penampung, pembersihan, serta ganti rugi atas kerusakan yang terbukti. Fokuslah pada pemulihan dan pencegahan berulang, bukan semata nominal besar yang sulit dibuktikan.

Peran dinas dan pengawasan

Proyek pembangunan umumnya berada di bawah pengawasan beberapa instansi, misalnya dinas pekerjaan umum, dinas tata ruang, dan dinas lingkungan hidup. Pengaduan warga dapat memicu pemeriksaan, teguran, bahkan penghentian sementara pekerjaan bila terbukti melanggar ketentuan.

Ajukan pengaduan tertulis dan minta tanda terima. Catat nomor agenda surat. Bila tidak ada tanggapan dalam waktu yang wajar, ajukan surat susulan dan tembusan kepada kepala daerah atau DPRD setempat sehingga masalah tidak berhenti di meja petugas.

Kerugian yang dapat diminta

Kerugian bisa berupa kerusakan perabot, kendaraan, bangunan, hilangnya penghasilan karena usaha terhenti, maupun biaya pembersihan. Setiap pos perlu didukung bukti seperti nota, foto, dan keterangan saksi.

Pada beberapa kasus, kerugian yang bersifat imateriil juga dapat dimohonkan, tetapi pengadilan biasanya berhati-hati. Fokuskan tuntutan pada hal yang dapat dibuktikan, supaya gugatan tidak mudah dipatahkan.

Mengapa mediasi sering dianjurkan

Perkara lingkungan memerlukan waktu dan biaya. Mediasi dengan pengembang sering menghasilkan solusi praktis, misalnya perbaikan drainase dan kompensasi yang disepakati, tanpa menunggu putusan. Pengembang pun lazimnya ingin menjaga reputasi proyeknya.

Tetap tuangkan hasil mediasi dalam perjanjian perdamaian tertulis dengan tenggat dan sanksi bila diingkari, supaya kesepakatan dapat ditagih.

Jika proyek milik pemerintah

Bila proyek dikerjakan pemerintah, misalnya pelebaran jalan atau pembangunan saluran, pengaduan ditujukan kepada instansi pemilik proyek dan pelaksananya. Kontraktor proyek pemerintah juga terikat kewajiban kontrak untuk menjaga lingkungan.

Tuntutan terhadap pemerintah memiliki prosedur khusus, sehingga konsultasikan lebih dahulu sebelum menggugat.

Hal yang sering keliru

• Menggugat tanpa bukti sebab akibat. Hakim akan meminta bukti bahwa proyek, bukan faktor lain, yang menjadi penyebabnya.
• Menghalangi pekerjaan proyek dengan cara kasar. Sampaikan keberatan lewat jalur resmi agar tidak berbalik merugikan Anda.
• Menunggu terlalu lama. Bukti kondisi lapangan cepat berubah karena perbaikan dan cuaca.

Dasar hukum

• KUHPerdata Pasal 1365
• UU 32/2009 Pasal 87
• UU 32/2009 Pasal 91

Dalam kategori yang sama

• Biaya Notaris dan PPAT: Apa Saja Komponennya
• BPHTB: Cara Menghitung dan Membayar saat Beli Rumah
• Cara Membaca Sertifikat Tanah agar Tidak Salah Paham

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.