Alur Permohonan Pailit di Pengadilan Niaga

Siapa yang boleh dipailitkan dan siapa yang memohon

Kepailitan diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Debitor dapat dinyatakan pailit jika memiliki paling sedikit dua kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Permohonan dapat diajukan oleh debitor sendiri, oleh satu atau lebih kreditornya, dan dalam hal tertentu oleh kejaksaan untuk kepentingan umum atau instansi lain untuk jenis debitor tertentu, misalnya bank atau perusahaan efek.

Menyiapkan permohonan

Permohonan harus diajukan oleh advokat yang berpraktik, kecuali pemohonnya kejaksaan atau instansi tertentu. Isi permohonan memuat identitas debitor, uraian utang, bukti adanya kreditor lain, dan permintaan agar debitor dinyatakan pailit serta kurator diangkat.

Sebelum mendaftar, kreditor biasanya mengirim somasi agar ada bukti bahwa tagihan sudah diminta tetapi tidak dibayar. Siapkan juga bukti utang seperti perjanjian, faktur, atau perjanjian kredit.

Pendaftaran dan sidang

Permohonan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitor. Setelah itu panitera menyampaikan permohonan kepada ketua pengadilan, dan sidang ditetapkan dalam waktu yang singkat sejak pendaftaran.

Para pihak dipanggil secara patut. Pada sidang, pemohon dan termohon beradu bukti. Undang-undang menyatakan permohonan dikabulkan bila terbukti secara sederhana adanya fakta utang dan kreditor lebih dari satu.

Contoh: PT Maju Jaya (fiktif) berutang kepada dua pemasok dan tidak membayar tagihan yang sudah jatuh tempo. Salah satu pemasok, melalui advokatnya, memohon pailit dan menyertakan bukti tagihan kedua pemasok itu.

Putusan dan akibatnya

Pengadilan wajib memutus dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang sejak permohonan didaftarkan. Bila dikabulkan, putusan memuat pengangkatan kurator dan hakim pengawas.

Sejak pailit, debitor pada dasarnya kehilangan hak mengurus dan menguasai harta yang termasuk harta pailit. Pengurusan dan pemberesan beralih kepada kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Upaya hukum setelah putusan

Terhadap putusan pailit tidak ada banding. Upaya hukum yang tersedia adalah kasasi langsung ke Mahkamah Agung dalam waktu singkat sejak putusan diucapkan, dan kemudian peninjauan kembali dalam syarat tertentu.

Karena tenggatnya pendek, pihak yang keberatan perlu bertindak cepat dan memeriksa tenggat tepat pada putusan dan undang-undang yang berlaku.

Pembuktian sederhana

Salah satu ciri perkara pailit adalah pembuktian yang sederhana. Hakim tidak menyelidiki sengketa utang yang rumit, melainkan memeriksa apakah syarat dasar terpenuhi: ada utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, serta ada lebih dari satu kreditor.

Jika keberadaan utang masih diperdebatkan secara mendalam, termasuk soal besarnya, persoalannya kadang lebih tepat diselesaikan lewat gugatan biasa. Karena itu pemohon perlu menilai kekuatan bukti sebelum mendaftar.

Peran kurator dan hakim pengawas

Kurator bertugas mengurus dan membereskan harta pailit, sedangkan hakim pengawas mengawasi pelaksanaannya. Kurator mendata harta, memeriksa tagihan, dan akhirnya membagikan hasil penjualan harta kepada kreditor menurut urutan yang ditentukan hukum.

Debitor dan kreditor dapat mengajukan keberatan atas tindakan kurator melalui hakim pengawas. Jalur ini penting agar pengelolaan harta tetap transparan.

Pertimbangan sebelum memohon pailit

Pailit adalah langkah serius. Selain biaya dan waktu, pemohon perlu mempertimbangkan apakah harta debitor cukup untuk dibagi, dan apakah tersedia jalan lain seperti PKPU atau negosiasi pembayaran. Bagi kreditor, permohonan pailit kerap dipakai sebagai alat tekanan, tetapi keberhasilannya tetap bergantung pada pembuktian.

Hal yang sering keliru

• Mengira pailit hanya untuk debitor yang tidak punya harta sama sekali.
• Mengajukan permohonan tanpa membuktikan adanya kreditor lain.
• Mengira bisa banding, padahal upaya hukumnya langsung kasasi.

Dasar hukum

• UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (1)
• UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 6, 7, 8

Dalam kategori yang sama

• Pencocokan Piutang dalam Kepailitan: Rapat Verifikasi
• Mendaftarkan Putusan Arbitrase dan Eksekusinya
• Alur PKPU dan Cara Kreditor Memberikan Suara

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.