Undang-UndangBerlaku
UU 2/1949 tentang Kedudukan dan Kekuasaan Wakil Perdana Menteri di Sumatera
UU No. 2 Tahun 1949 tentang Kedudukan dan Kekuasaan Wakil Perdana Menteri di Sumatera
Penting: Ringkasan dan teks di halaman ini dibuat otomatis dari berkas PDF peraturan dan dapat memuat kesalahan, terutama karena PDF berasal dari hasil pindaian. Ini bukan naskah resmi. Periksa selalu naskah resmi (PDF) dan status berlaku peraturan di sumber resmi sebelum dijadikan rujukan atau dasar tindakan hukum. Bukan nasihat hukum.
Ringkasan
UU ini mengatur kedudukan dan kekuasaan Wakil Perdana Menteri di Sumatera. UU ini dibuat karena penyelenggaraan pemerintahan di Sumatera mungkin memerlukan peraturan istimewa atau cepat, sementara hubungan dengan Pusat sukar, sehingga perlu ditempatkan seorang Wakil Perdana Menteri di daerah tersebut.
Ringkasan dibuat otomatis dan belum diperiksa advokat. Periksa status berlaku di BPK, karena peraturan dapat sudah diubah atau dicabut.
Baca teks peraturan
Memuat teks…
Teks hasil pengenalan otomatis dari PDF dan bisa mengandung salah ketik. Untuk naskah yang sah, unduh PDF di atas.
Data peraturan
Sumber data: Peraturan BPK (JDIH).