Undang-UndangBerlaku

UU 19/1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Diubah 1 kali Dirujuk 2 peraturan 🔗 Peta Peraturan

Unduh PDF (dari InfoHukum)Unduh dari BPK Lihat di BPK

Penting: Ringkasan dan teks di halaman ini dibuat otomatis dari berkas PDF peraturan dan dapat memuat kesalahan, terutama karena PDF berasal dari hasil pindaian. Ini bukan naskah resmi. Periksa selalu naskah resmi (PDF) dan status berlaku peraturan di sumber resmi sebelum dijadikan rujukan atau dasar tindakan hukum. Bukan nasihat hukum.

Ringkasan

UU ini mengatur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undang-undang ini dibentuk dalam kerangka negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang bertujuan mewujudkan kehidupan negara yang adil dan sejahtera serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat.

Diubah dengan: UU No. 19 Tahun 2000

Ringkasan dibuat otomatis dan belum diperiksa advokat. Periksa status berlaku di BPK, karena peraturan dapat sudah diubah atau dicabut.

Baca teks peraturan

Memuat teks…

Teks hasil pengenalan otomatis dari PDF dan bisa mengandung salah ketik. Untuk naskah yang sah, unduh PDF di atas.

Peraturan terkait

Diubah dengan (1)

UU 19/2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Dirujuk oleh (2)

Disusun otomatis dari teks peraturan (hasil OCR) dan catatan JDIH BPK; bisa ada yang terlewat atau keliru. Telusuri lebih jauh di Peta Peraturan.

Data peraturan

Nomor: 19
Tahun: 1997
Jenis: Undang-Undang
Halaman PDF: 59

Sumber data: Peraturan BPK (JDIH).