UU 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Ringkasan

UU ini mengatur pencegahan kekerasan seksual serta penanganan, perlindungan, dan pemulihan korbannya. Pemerintah pusat dan daerah wajib bekerja sama, dan masyarakat ikut dilibatkan dalam pencegahan dan pemulihan korban.

Ringkasan ini disusun InfoHukum dari data resmi BPK dan bukan pengganti teks peraturan. Untuk kutipan atau dasar gugatan, rujuk selalu naskah resmi (PDF).

Data peraturan

Nomor

12

Tahun

2022

Jenis

Undang-Undang

Ditetapkan

Jakarta, 9 Mei 2022

Diundangkan

9 Mei 2022

Mulai berlaku

9 Mei 2022

Sumber

LN.2022/No.120, TLN No.6792

Bidang

Hak Asasi Manusia, Hukum Acara dan Peradilan, Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Jaringan keterkaitan

Peraturan yang mengubah, diubah, atau mencabut peraturan ini, menurut basis data BPK.

Tidak ada data keterkaitan yang tercatat di BPK.

Artikel InfoHukum yang membahas peraturan ini 9

• Ancaman Sebar Foto Intim dan Sextortion: Langkah Cepat Korban dan Dasar Hukumnya
• Deepfake, Kecerdasan Buatan, dan Hak Citra: Bila Wajah atau Suara Anda Ditiru
• Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE): Bentuk, Bukti Digital, dan Cara Melapor
• Pelecehan Seksual di Tempat Kerja: Jalur Pengaduan dan Perlindungan Korban
• Pencabulan dan Perlindungan Anak: Aturan Pidana, Cara Melapor, dan Pendampingan Korban
• Penelantaran Rumah Tangga dan Kekerasan Psikis dalam KDRT: Bukti dan Cara Melapor
• Penganiayaan dan Kekerasan dalam Pacaran: Jerat Hukum, Visum, Laporan, dan Perlindungan Korban
• Penghapusan Konten Negatif dan Hak untuk Dilupakan: Jalur Platform, Pemerintah, dan Pengadilan
• Kekerasan Seksual: Hak Korban Menurut UU TPKS