Peta Peraturan

Satu peraturan jarang berdiri sendiri: ia mengubah atau mencabut peraturan lama, punya dasar hukum, dan melahirkan peraturan pelaksana. Ketik nomor dan tahun (mis. UU 13 2003, PP 35/2021) atau kata kunci judul, lalu klik untuk menelusuri hubungan berikutnya.

Memuat data relasi…

Arti tiap hubungan

• Diubah / dicabut dengan: peraturan yang lebih baru mengubah sebagian isi atau mencabut seluruhnya. Selalu cek ini sebelum mengutip.
• Dasar hukum: peraturan yang disebut di bagian "Mengingat".
• Menjadi dasar hukum bagi: peraturan pelaksana (mis. PP yang menjalankan suatu UU). Lihat uraian peraturan pelaksana.
• Merujuk / dirujuk oleh: disebut di dalam batang tubuh atau penjelasan.

Apa itu peraturan pelaksana?

Peraturan pelaksana adalah peraturan yang dibuat untuk menjalankan peraturan yang lebih tinggi. Undang-undang biasanya hanya memuat pokok-pokok aturan, lalu memerintahkan rinciannya diatur lebih lanjut, misalnya dengan kalimat "ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan Peraturan Pemerintah". Peraturan yang lahir dari perintah itu, atau dibentuk berdasarkan kewenangan untuk melaksanakannya, disebut peraturan pelaksana.

Dasar hukumnya

• Pasal 5 ayat (2) UUD 1945: Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
• UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (beserta perubahannya): Pasal 7 (jenis dan hierarki), Pasal 8 ayat (2) (peraturan lain diakui bila diperintahkan peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan), Pasal 12 (materi muatan Peraturan Pemerintah), dan Pasal 13 (materi muatan Peraturan Presiden).

Rantainya biasanya seperti ini: Undang-Undang → Peraturan Pemerintah → Peraturan Presiden → Peraturan Menteri/Lembaga, dan di daerah Peraturan Daerah serta peraturan kepala daerah. Contohnya, undang-undang menetapkan hak pekerja atas pesangon, lalu Peraturan Pemerintah merinci besaran dan cara menghitungnya, dan Peraturan Menteri mengatur formulir atau prosedur teknisnya.

Kenapa penting dicek

• Rincian yang paling sering dibutuhkan, seperti prosedur, tarif, batas waktu, syarat, dan formulir, biasanya ada di peraturan pelaksana, bukan di undang-undangnya.
• Peraturan pelaksana tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Peraturan di bawah undang-undang dapat diuji ke Mahkamah Agung; undang-undang diuji ke Mahkamah Konstitusi.
• Bila undang-undang induknya diubah atau dicabut, lihat ketentuan peralihannya. Sering ditentukan bahwa peraturan pelaksana lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, sampai diganti peraturan baru.

Di Peta Peraturan, bagian "Menjadi dasar hukum bagi (peraturan pelaksana)" berisi peraturan yang menyebut peraturan tersebut di bagian "Mengingat". Sebagian besar memang peraturan pelaksananya, tetapi ada juga yang hanya menjadikannya salah satu dasar hukum.

Hubungan disusun otomatis dari teks peraturan (hasil OCR) dan catatan JDIH BPK, sehingga bisa ada yang terlewat atau keliru. Untuk keperluan resmi, cocokkan dengan naskah di JDIH. Bukan nasihat hukum.