Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 776 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Monitoring Implementasi Sipp (mis) pada Peradilan Tata Usaha Negara
InfoHukum hanya memudahkan pencarian dan pengecekan. PDF diunduh manual oleh tim InfoHukum dan kontributor anggota dari JDIH Mahkamah Agung (jdih.mahkamahagung.go.id) tanpa diubah. Naskah asli dan sah ada di situs Mahkamah Agung; cek ulang lewat tautan "Cek naskah asli (JDIH MA)" pada tiap dokumen.
⬇ Unduh PDF Cek naskah asli (JDIH MA) ↗ Semua SK Dirjen Badilum/Badilag/Badilmiltun
Cuplikan awal naskah
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Nomor: 334 Djmt/Kep/12/2018 TENTANG PEMBERLAKUAN MONITORING IMPLEMENTASI SIPP (MIS) PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Menimbang : a. Bahwa dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang transparan, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dilaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam pengisian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Peradilan T…
Baca naskah
SK Dirjen Badilum/Badilag/Badilmiltun lain tahun 2018
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (sop) Kepaniteraan pada Pengadilan yang Berada di Lingkungan Peradilan Umum
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018 tentang Pedoman Pemberkasan Arsip Perkara yang Telah Diminutasi pada Pengadilan Tingkat Pertama Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 1467 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan sebagai Role Model pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding (bagian A)
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 1294 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 638 Tahun 2018 tentang Daftar Kode Registrasi Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 462 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ptsp) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 461 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung R¡ Noit'ior 3 Tahun 2oi8 tentang Administrasi Perkara di Pengad¡lan Secara Elektronik dalam Lingkungan Peradilan Militer
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 460/DJMT/KEP/8/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ptsp) pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer