Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 67 Tahun 2024
InfoHukum hanya memudahkan pencarian dan pengecekan. PDF diunduh manual oleh tim InfoHukum dan kontributor anggota dari JDIH Mahkamah Agung (jdih.mahkamahagung.go.id) tanpa diubah. Naskah asli dan sah ada di situs Mahkamah Agung; cek ulang lewat tautan "Cek naskah asli (JDIH MA)" pada tiap dokumen.
⬇ Unduh PDF Cek naskah asli (JDIH MA) ↗ Semua SK Dirjen Badilum/Badilag/Badilmiltun
Cuplikan awal naskah
1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Ketentuan Pasal 60C ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengamanatkan keharusan setiap Pengadilan Agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Memenuhi hal tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dimana salah satunya mengatur mekanisme penyelenggaraan pos bantuan hukum (Posbakum) di pengadilan agama. Penyelenggaraan posbakum di pengadilan agama sempat terhenti pada tahun 2013 dengan terbitnya Undang-Un…
Baca naskah
SK Dirjen Badilum/Badilag/Badilmiltun lain tahun 2024
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 203/DJMT/SK.OT1.2/XI/2024 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ptsp) di Lingkungan Peradilan Militer
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 202/DJMT/SK.OT1.2/XI/2024 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (sop) Tenaga Teknis (hakim, Panitera, Jurusita) dan Administrasi Kepaniteraan Secara Elektronik pada Pengadilan Tata Usaha Negara
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 200/DJMT/SK.OT1.2/XI/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 179 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Peradilan Militer
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 177 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Militer
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (ampuh) di Lingkungan Peradilan Umum
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ptsp) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri