Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 256 Tahun 2021 tentang Pedoman Layanan bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
InfoHukum hanya memudahkan pencarian dan pengecekan. PDF diunduh manual oleh tim InfoHukum dan kontributor anggota dari JDIH Mahkamah Agung (jdih.mahkamahagung.go.id) tanpa diubah. Naskah asli dan sah ada di situs Mahkamah Agung; cek ulang lewat tautan "Cek naskah asli (JDIH MA)" pada tiap dokumen.
⬇ Unduh PDF Cek naskah asli (JDIH MA) ↗ Semua SK Dirjen Badilum/Badilag/Badilmiltun
Cuplikan awal naskah
1* wy DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA | NOMOR: 256 /DjMT/KEP/12/2021 TENTANG PEDOMAN LAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA, Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan, pengadil…
Baca naskah
SK Dirjen Badilum/Badilag/Badilmiltun lain tahun 2021
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 2054/DJU/SK/HM.02.3/10/2021 tentang Penetapan Pemenang Lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ptsp) Tahun 2021
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 1448/DJU/SK/OTOI.3/8/2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 1633/dju/sk/ot.01.4/10/2016 tentang Visi dan Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 1389/DJU/SK/KP.02.1/6/2021 tentang Pembaruan Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja yang Berada di Bawahnya
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 1366/DJU/SK/OT01.3/5/2021 tentang Pembaruan Check List Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2021
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (sisuper) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 1364/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Standarisasi Website Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi Layanan Elektronik Terpadu (lentera), Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (sisuper) dan Aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi (perkusi) di Lingkungan Peradilan Umum
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 1044/DJU/SK/HM.02.3/3/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (satgas Sipp) Tingkat Pusat dan Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2021