Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 17/DJU/SK/HM02.3/1/2019 tentang Aplikasi Monitoring Delegasi untuk Ketua Pengadilan Tingkat Banding
InfoHukum hanya memudahkan pencarian dan pengecekan. PDF diunduh manual oleh tim InfoHukum dan kontributor anggota dari JDIH Mahkamah Agung (jdih.mahkamahagung.go.id) tanpa diubah. Naskah asli dan sah ada di situs Mahkamah Agung; cek ulang lewat tautan "Cek naskah asli (JDIH MA)" pada tiap dokumen.
⬇ Unduh PDF Cek naskah asli (JDIH MA) ↗ Semua SK Dirjen Badilum/Badilag/Badilmiltun
Cuplikan awal naskah
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/DJU/SK/HM02.3/1/2019 TENTANG APLIKASI MONITORING DELEGASI UNTUK KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM, Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi, terdapat ketidakdisiplinan dalam pelaksanaan delegasi pada pengadilan: b. bahwa berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan, Pengadilan Tingkat Banding wajib melakukan pengawasan proses penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan pada pengadilan yang berada dibawahnya: c. bahw…
Baca naskah
SK Dirjen Badilum/Badilag/Badilmiltun lain tahun 2019
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019 tentang Pengelolaan dan Pertanggungja Waban Panjar Biaya Eksekusi, Biaya- Pn Biaya Lain dalam Pelaksanaan Eksekusi dan Status Sisa Panjar Biaya Eksekusi
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 3102/DJU/SK/HM02.3/9/2019 tentang Pengelolaan Backup Data Register, Arsip Perkara Secara Elektronik serta Pemeliharaan Register dan Arsip Perkara Manual
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan Umum Secara Elektronik Melalui Website di Lingkungan Peradilan Umum
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 2461/DJU/SK/HMO2.3/5/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Pembinaan Administrasi Peradilan Umum (sipapu)
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 1163/DJU/SK/KPO2.1/4/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 tentang PEMBERLAKUAN APLIKASI | PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PLUS (PTSP+) DAN SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK (eraterang) DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3./1/2019 tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri