Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 1041/DJU/SK/HMO2.3/3/2021
InfoHukum hanya memudahkan pencarian dan pengecekan. PDF diunduh manual oleh tim InfoHukum dan kontributor anggota dari JDIH Mahkamah Agung (jdih.mahkamahagung.go.id) tanpa diubah. Naskah asli dan sah ada di situs Mahkamah Agung; cek ulang lewat tautan "Cek naskah asli (JDIH MA)" pada tiap dokumen.
⬇ Unduh PDF Cek naskah asli (JDIH MA) ↗ Semua SK Dirjen Badilum/Badilag/Badilmiltun
Cuplikan awal naskah
| KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR : 1041/DJU/SK/HMOo2.3/3/2021 TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM Menimbang : a. Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan: | b. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang | efisien dan efektif, serta ses…
Baca naskah
SK Dirjen Badilum/Badilag/Badilmiltun lain tahun 2021
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 2054/DJU/SK/HM.02.3/10/2021 tentang Penetapan Pemenang Lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ptsp) Tahun 2021
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 1448/DJU/SK/OTOI.3/8/2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 1633/dju/sk/ot.01.4/10/2016 tentang Visi dan Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 1389/DJU/SK/KP.02.1/6/2021 tentang Pembaruan Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja yang Berada di Bawahnya
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 1366/DJU/SK/OT01.3/5/2021 tentang Pembaruan Check List Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2021
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (sisuper) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 1364/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Standarisasi Website Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi Layanan Elektronik Terpadu (lentera), Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (sisuper) dan Aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi (perkusi) di Lingkungan Peradilan Umum
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 1044/DJU/SK/HM.02.3/3/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (satgas Sipp) Tingkat Pusat dan Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2021