Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Surat Kuasa Khusus dalam Penanganan Gugatan Perdata terhadap Presiden Terkait Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Surat Kuasa Khusus dalam Penanganan Gugatan Perdata dan Gugatan Tata Usaha Negara
InfoHukum hanya memudahkan pencarian dan pengecekan. PDF diunduh manual oleh tim InfoHukum dan kontributor anggota dari JDIH Mahkamah Agung (jdih.mahkamahagung.go.id) tanpa diubah. Naskah asli dan sah ada di situs Mahkamah Agung; cek ulang lewat tautan "Cek naskah asli (JDIH MA)" pada tiap dokumen.
⬇ Unduh PDF Cek naskah asli (JDIH MA) ↗ Semua SE Dirjen Badan Peradilan
Cuplikan awal naskah
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA |19 | DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM KEB Jl. Jenderal A. Yani Kav-58 By pass Cempaka Putih Timur eee JAKARTA PUSAT Yth. 1. Ketua dan wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding 2. Ketua dan wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama 3. Seluruh Hakim Pengadilan Tingkat Banding 4. Seluruh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. di- Seluruh Indonesia SURAT EDARAN Nomor 10 TAHUN 2021 TENTANG SURAT KUASA KHUSUS DALAM PENANGANAN GUGATAN PERDATA TERHADAP PRESIDEN TERKAIT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN A…
Baca naskah
SE Dirjen Badan Peradilan lain tahun 2021
- Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Program Pencegahan Gratifikasi dalam Proses Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
- Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanganan Pendaftaran Perkara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 1 Tahun 2021