Perpres Tahun 2025
75 peraturan. Cari semua Perpres
Bukan naskah resmi; rujuk sumber resmi. Data dan PDF diambil otomatis dari JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id), yang menghimpunnya dari instansi pemerintah terkait. Bila ada perbedaan, yang berlaku adalah naskah di sumber resmi; gunakan tautan "Sumber resmi" pada tiap peraturan.
- Perpres No. 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah RakyatBerlaku
- Perpres No. 119 Tahun 2025 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan, Deputi, dan Tenaga Ahli Dewan Pertahanan NasionalBerlaku
- Perpres No. 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026Berlaku
- Perpres No. 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026Berlaku
- Perpres No. 116 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Unggul GarudaBerlaku
- Perpres No. 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi GratisBerlaku
- Perpres No. 113 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk BersubsidiBerlaku
- Perpres No. 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan PerikananBerlaku
- Perpres No. 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca NasionalBerlaku
- Perpres No. 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah LingkunganBerlaku
- Perpres No. 108 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan di PapuaBerlaku
- Perpres No. 106 Tahun 2025 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, Asisten Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil PresidenBerlaku
- Perpres No. 105 Tahun 2025 tentang Badan Pengaturan Badan Usaha Milik NegaraBerlaku
- Perpres No. 102 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus PapuaBerlaku
- Perpres No. 100 Tahun 2025 tentang Pengesahan ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Flight Crew Licensing (Pengaturan Saling Pengakuan ASEAN mengenai Penerbitan Lisensi Penerbang)Berlaku
- Perpres No. 99 Tahun 2025 tentang Pengesahan 1907 Convention for the Pacific Settlement of International Disputes (Konvensi tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai 1907)Berlaku
- Perpres No. 97 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Seleksi dan Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin SimpananBerlaku
- Perpres No. 94 Tahun 2025 tentang Layanan Digital Terpadu pada Komoditas Mineral dan BatubaraBerlaku
- Perpres No. 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan UmrahBerlaku
- Perpres No. 91 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan KebudayaanBerlaku
- Perpres No. 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian NegaraBerlaku
- Perpres No. 89 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur KetenagalistrikanBerlaku
- Perpres No. 88 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian UangBerlaku
- Perpres No. 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan Tahun 2025-2029Berlaku
- Perpres No. 86 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi KhususBerlaku
- Perpres No. 85 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian PertahananBerlaku
- Perpres No. 84 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional IndonesiaBerlaku
- Perpres No. 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital PemerintahBerlaku
- Perpres No. 81 Tahun 2025 tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis yang Bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan KepulauanBerlaku
- Perpres No. 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/LembagaBerlaku
- Perpres No. 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025Berlaku
- Perpres No. 77 Tahun 2025 tentang Badan Otorita Pengelola Pantai Utara JawaBerlaku
- Perpres No. 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan RegionalBerlaku
- Perpres No. 71 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus FisikBerlaku
- Perpres No. 67 Tahun 2025 tentang Pengesahan Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation ans Sustainable use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction (Pengesahan Persetujuan di bawah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tentang Konservasi dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Laut secara Berkelanjutan di Wilayah di Luar Yurisdiksi Nasional)Berlaku
- Perpres No. 65 Tahun 2025 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Selatan Jawa Bali dan Nusa TenggaraBerlaku
- Perpres No. 64 Tahun 2025 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut SawuBerlaku
- Perpres No. 63 Tahun 2025 tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile untuk Penggabungan Ketentuan-Ketentuan Perdagangan Jasa (Protocol to Amend the Comprehensive Economic Partnership Agremeent between the Goverment of the Republic of Indonesia and Government of the Republic of the Chile for the Incorporation of Provisions on Trade in Services)Berlaku
- Perpres No. 62 Tahun 2025 tentang Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana BengkalisBerlaku
- Perpres No. 61 Tahun 2025 tentang Institut Agama Hindu Negeri Mpu KuturanBerlaku
- Perpres No. 60 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji AmbonBerlaku
- Perpres No. 59 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri PalopoBerlaku
- Perpres No. 58 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Palangka RayaBerlaku
- Perpres No. 57 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Jurai Siwo LampungBerlaku
- Perpres No. 56 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah LhokseumaweBerlaku
- Perpres No. 55 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari PonorogoBerlaku
- Perpres No. 54 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Syekh Wasil KediriBerlaku
- Perpres No. 53 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Sunan KudusBerlaku
- Perpres No. 52 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri MaduraBerlaku
- Perpres No. 51 Tahun 2025 tentang Pendirian lnstitut Seni Budaya Indonesia Sulawesi SelatanBerlaku
- Perpres No. 50 Tahun 2025 tentang Pendirian Institut Seni Budaya Indonesia Kalimantan TimurBerlaku
- Perpres No. 49 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan LiarBerlaku
- Perpres No. 47 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemuda dan OlahragaBerlaku
- Perpres No. 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahBerlaku
- PP No. 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan BatubaraBerlaku
- Perpres No. 34 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian KehutananBerlaku
- Perpres No. 32 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan UmumBerlaku
- Perpres No. 30 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan PemasyarakatanBerlaku
- Perpres No. 25 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan KewilayahanBerlaku
- Perpres No. 20 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian KebudayaanBerlaku
- Perpres No. 19 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan TeknologiBerlaku
- Perpres No. 18 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan MenengahBerlaku
- Perpres No. 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman NasionalBerlaku
- Perpres No. 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan IndonesiaBerlaku
- Perpres No. 15 Tahun 2025 tentang Pengesahan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Agreement Relating to a Clean Economy (Persetujuan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran terkait Ekonomi Bersih)Berlaku
- Perpres No. 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Institut Seni Indonesia Denpasar menjadi Institut Seni Indonesia BaliBerlaku
- Perpres No. 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil WalikotaBerlaku
- Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029Berlaku
- Perpres No. 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca KomoditasBerlaku
- Perpres No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk BersubsidiBerlaku, diubahDiubah dengan: Perpres No. 113 Tahun 2025
- Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan HutanBerlaku
- Perpres No. 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan BermotorBerlaku
- Perpres No. 3 Tahun 2025 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Seleksi dan Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin SimpananBerlaku, diubahDiubah dengan: Perpres No. 97 Tahun 2025Diubah dengan: Peraturan Presiden (Perpres) NO. 3, LN 2025 (6) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
- Perpres No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanBerlaku
- Perpres No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat StatistikBerlaku