Perpres Tahun 2024
204 peraturan. Cari semua Perpres
Bukan naskah resmi; rujuk sumber resmi. Data dan PDF diambil otomatis dari JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id), yang menghimpunnya dari instansi pemerintah terkait. Bila ada perbedaan, yang berlaku adalah naskah di sumber resmi; gunakan tautan "Sumber resmi" pada tiap peraturan.
- Perpres No. 205 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Perpustakaan NasionalBerlaku
- Perpres No. 204 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan BencanaBerlaku
- Perpres No. 203 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Intelijen NegaraBerlaku
- Perpres No. 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan NasionalBerlaku
- Perpres No. 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025Berlaku
- Perpres No. 200 Tahun 2024 tentang Badan Ekonomi KreatifBerlaku
- Perpres No. 199 Tahun 2024 tentang Kementerian Ekonomi KreatifBerlaku
- Perpres No. 198 Tahun 2024 tentang Kementerian PariwisataBerlaku
- Perpres No. 197 Tahun 2024 tentang Kementerian KoperasiBerlaku
- Perpres No. 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan MenengahBerlaku
- Perpres No. 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan NasionalBerlaku
- Perpres No. 194 Tahun 2024 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBerlaku
- Perpres No. 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan PerikananBerlaku, diubahDiubah dengan: Perpres No. 112 Tahun 2025
- Perpres No. 192 Tahun 2024 tentang Kementerian PertanianBerlaku
- Perpres No. 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan PermukimanBerlaku
- Perpres No. 190 Tahun 2024 tentang Kementerian KebudayaanBerlaku
- Perpres No. 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan TeknologiBerlaku, diubahDiubah dengan: Perpres No. 7 Tahun 2026Diubah dengan: Peraturan Presiden (Perpres) NO. 189, LN 2024 (386) : 14 hlm.; jdih.setneg.go.id
- Perpres No. 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan MenengahBerlaku, diubahDiubah dengan: Perpres No. 6 Tahun 2026
- Perpres No. 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan OlahragaBerlaku
- Perpres No. 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakBerlaku
- Perpres No. 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman ModalBerlaku
- Perpres No. 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan HilirasiBerlaku
- Perpres No. 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan HidupBerlaku
- Perpres No. 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan HidupBerlaku
- Perpres No. 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana NasionalBerlaku
- Perpres No. 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan KeluargaBerlaku
- Perpres No. 179 Tahun 2024 tentang Kementerian Badan Usaha Milik NegaraTidak BerlakuDicabut dengan: Perpres No. 105 Tahun 2025
- Perpres No. 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiBerlaku
- Perpres No. 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan NasionalBerlaku
- Perpres No. 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata RuangBerlaku
- Perpres No. 175 Tahun 2024 tentang Kementerian KehutananBerlaku
- Perpres No. 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan DigitalBerlaku
- Perpres No. 173 Tahun 2024 tentang Kementerian PerhubunganBerlaku, diubahDiubah dengan: Perpres No. 16 Tahun 2026
- Perpres No. 172 Tahun 2024 tentang Kementerian TransmigrasiBerlaku
- Perpres No. 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah TertinggalBerlaku
- Perpres No. 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan UmumBerlaku
- Perpres No. 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralBerlaku
- Perpres No. 168 Tahun 2024 tentang Kementerian PerdaganganBerlaku
- Perpres No. 167 Tahun 2024 tentang Kementerian PerindustrianBerlaku
- Perpres No. 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBerlaku
- Perpres No. 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBerlaku
- Perpres No. 164 Tahun 2024 tentang Kementerian KetenagakerjaanBerlaku
- Perpres No. 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan KemiskinanBerlaku
- Perpres No. 162 Tahun 2024 tentang Kementerian SosialBerlaku, diubahDiubah dengan: Perpres No. 22 Tahun 2026
- Perpres No. 161 Tahun 2024 tentang Kementerian KesehatanBerlaku
- Perpres No. 160 Tahun 2024 tentang Dewan Ekonomi NasionalBerlaku
- Perpres No. 159 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi KhususBerlaku, diubahDiubah dengan: Perpres No. 86 Tahun 2025Diubah dengan: Peraturan Presiden (Perpres) NO. 159, LN 2024 (355) : 13 hlm.; jdih.setneg.go.id
- Perpres No. 158 Tahun 2024 tentang Kementerian KeuanganBerlaku
- Perpres No. 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan PemasyarakatanBerlaku
- Perpres No. 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi ManusiaBerlaku
- Perpres No. 155 Tahun 2024 tentang Kementerian HukumBerlaku
- Perpres No. 154 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara HajiTidak BerlakuDicabut dengan: Perpres No. 92 Tahun 2025Dicabut dengan: Peraturan Presiden (Perpres) NO. 154, LN 2024 (350) : 17 hlm.; jdih.setneg.go.id
- Perpres No. 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk HalalBerlaku
- Perpres No. 152 Tahun 2024 tentang Kementerian AgamaBerlaku, diubahDiubah dengan: Perpres No. 18 Tahun 2026
- Perpres No. 151 Tahun 2024 tentang Kementerian PertahananBerlaku, diubahDiubah dengan: Perpres No. 85 Tahun 2025
- Perpres No. 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar NegeriBerlaku
- Perpres No. 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam NegeriBerlaku
- Perpres No. 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat NegaraBerlaku, diubahDiubah dengan: Perpres No. 1 Tahun 2026
- Perpres No. 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang PanganBerlaku
- Perpres No. 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan MasyarakatBerlaku
- Perpres No. 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan KewilayahanBerlaku
- Perpres No. 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan KebudayaanBerlaku, diubahDiubah dengan: Perpres No. 91 Tahun 2025
- Perpres No. 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianBerlaku
- Perpres No. 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan PemasyarakatanBerlaku
- Perpres No. 141 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan KeamananBerlaku
- Perpres No. 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian NegaraBerlaku, diubahDiubah dengan: Perpres No. 90 Tahun 2025
- Perpres No. 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029Berlaku
- Perpres No. 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil PresidenTidak BerlakuDicabut dengan: Perpres No. 106 Tahun 2025
- Perpres No. 136 Tahun 2024 tentang Pengesahan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Agreement Relating to Supply Chain Resilience (Persetujuan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran terkait Ketahanan Rantai Pasok)Berlaku
- Perpres No. 135 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaBerlaku
- Perpres No. 134 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa KelautanBerlaku
- Perpres No. 133 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian KetenagakerjaanBerlaku
- Perpres No. 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana PerkebunanBerlaku
- Perpres No. 131 Tahun 2024 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Food Estate Sumatera UtaraBerlaku
- Perpres No. 130 Tahun 2024 tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBerlaku
- Perpres No. 129 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Data IlmiahBerlaku
- Perpres No. 128 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan IlmiahBerlaku
- Perpres No. 127 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi HayatiBerlaku
- Perpres No. 126 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan TeknologiBerlaku
- Perpres No. 125 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata RuangBerlaku
- Perpres No. 124 Tahun 2024 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua dan Anggota Dewan Jaminan Sosial NasionalBerlaku
- Perpres No. 123 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Lanskap Subak-BaliBerlaku
- Perpres No. 122 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik IndonesiaBerlaku
- Perpres No. 121 Tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri NegaraBerlaku
- Perpres No. 120 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi ManusiaBerlaku
- Perpres No. 119 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil NegaraBerlaku
- Perpres No. 118 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan PertolonganBerlaku
- Perpres No. 117 Tahun 2024 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut BaliBerlaku
- Perpres No. 116 Tahun 2024 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut BandaBerlaku
- Perpres No. 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Tahun 2024 - 2045Berlaku
- Perpres No. 114 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan IndustrialBerlaku
- Perpres No. 113 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Manggala InformatikaBerlaku
- Perpres No. 112 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Kurator KeperdataanBerlaku
- Perpres No. 111 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil NegaraBerlaku
- Perpres No. 110 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana PertanianBerlaku
- Perpres No. 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025Berlaku
- Perpres No. 108 Tahun 2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta NasionalBerlaku
- Perpres No. 107 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium NarkotikaBerlaku
- Perpres No. 106 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Konselor AdiksiBerlaku
- Perpres No. 105 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium NarkotikaBerlaku
- Perpres No. 104 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Konselor AdiksiBerlaku
- Perpres No. 103 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika NasionalBerlaku
- Perpres No. 102 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan KebudayaanBerlaku
- Perpres No. 101 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kompleks Candi BorobudurBerlaku
- Perpres No. 100 Tahun 2024 tentang Komisi Pengawas Persaingan UsahaBerlaku
- Perpres No. 99 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi KreatifBerlaku
- Perpres No. 98 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah PusatBerlaku
- Perpres No. 97 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Keamanan LautBerlaku
- Perpres No. 96 Tahun 2024 tentang Cadangan Penyangga EnergiBerlaku
- Perpres No. 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa KunjunganBerlaku
- Perpres No. 94 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi ManusiaBerlaku
- Perpres No. 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi NegaraBerlaku
- Perpres No. 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian NegaraBerlaku
- Perpres No. 91 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiTidak BerlakuDicabut dengan: Perpres No. 178 Tahun 2024
- Perpres No. 90 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik IndonesiaBerlaku, diubahDiubah dengan: Perpres No. 122 Tahun 2024
- Perpres No. 89 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Danau Toba Tahun 2024 - 2044Berlaku
- Perpres No. 88 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Borobudur - Yogyakarta - Prambanan Tahun 2024 - 2044Berlaku
- Perpres No. 87 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Raja Ampat Tahun 2024 - 2044Berlaku
- Perpres No. 86 Tahun 2024 tentang Insentif Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024Berlaku
- Perpres No. 85 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah LautBerlaku
- Perpres No. 84 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Fasilitas bagi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar NegeriBerlaku
- Perpres No. 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi NasionalBerlaku
- Perpres No. 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi KepresidenanBerlaku
- Perpres No. 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya LokalBerlaku
- Perpres No. 80 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil WalikotaBerlaku, diubahDiubah dengan: Perpres No. 13 Tahun 2025
- Perpres No. 79 Tahun 2024 tentang Pendanaan Penyediaan Infrastruktur melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai KawasanBerlaku
- Perpres No. 78 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika NasionalBerlaku
- Perpres No. 77 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengelolaan Fasilitas Persemaian pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan BatubaraBerlaku
- Perpres No. 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan InvestasiBerlaku
- Perpres No. 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota NusantaraBerlaku
- Perpres No. 74 Tahun 2024 tentang Pengesahan Protocol to Implement the Eleventh Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Kesebelas Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa)Berlaku
- Perpres No. 73 Tahun 2024 tentang Pengesahan Protocol to Implement the Tenth Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Kesepuluh Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa)Berlaku
- Perpres No. 72 Tahun 2024 tentang Pengesahan Protocol to Implement the Ninth Package of Commitments on Air Transport Services Under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Kesembilan Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa)Berlaku
- Perpres No. 71 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakBerlaku
- Perpres No. 70 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2014 tentang Gaji Asisten Ombudsman Republik IndonesiaBerlaku
- Perpres No. 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Hak-Hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di DaerahBerlaku
- Perpres No. 68 Tahun 2024 tentang Kontribusi Pemerintah pada Organisasi Internasional Nonpemerintah Bidang KesehatanBerlaku
- Perpres No. 67 Tahun 2024 tentang Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kesultanan Oman (Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Sultanate of Oman)Berlaku
- Perpres No. 66 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Hak Pengelolaan TerbatasBerlaku
- Perpres No. 65 Tahun 2024 tentang Pengesahan Protocol 4 on Co-Terminal Rights between Points Within the Territory of Any Other ASEAN Member State (Protokol 4 mengenai Hak Co-Terminal di antara Titik-Titik di dalam Wilayah Negara Anggota ASEAN Lainnya)Berlaku
- Perpres No. 64 Tahun 2024 tentang Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Sama antara Republik Indonesia dan Republik Kosta Rika (Framework Cooperation Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of Costa Rica)Berlaku
- Perpres No. 63 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pengesahan Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba)Berlaku
- Perpres No. 62 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik IndonesiaBerlaku
- Perpres No. 61 Tahun 2024 tentang Neraca KomoditasBerlaku, diubahDiubah dengan: Perpres No. 7 Tahun 2025
- Perpres No. 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati CirebonBerlaku
- Perpres No. 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan KesehatanBerlaku
- Perpres No. 58 Tahun 2024 tentang Pengesahan Protocol 3 on Domestic Code-Share Rights between Points within the Territory of Any Other ASEAN Member States (Protokol 3 mengenai Hak Code-Share Domestik antara Titik-Titik di dalam Wilayah Negara Anggota ASEAN Lainnya)Berlaku
- Perpres No. 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus FisikBerlaku, diubahDiubah dengan: Perpres No. 71 Tahun 2025Diubah dengan: Peraturan Presiden (Perpres) NO. 57, LN 2024 (75) : 8 hlm.; jdih.setneg.go.id
- Perpres No. 56 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2014 tentang Pengesahan Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan)Berlaku
- Perpres No. 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan AnakBerlaku
- Perpres No. 54 Tahun 2024 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang Berasal dari Perwakilan dari Setiap Provinsi di Provinsi Papua serta Hak Keuangan bagi Sekretaris Eksekutif dan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus PapuaBerlaku
- Perpres No. 53 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur KetenagalistrikanBerlaku
- Perpres No. 52 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur TambangBerlaku
- Perpres No. 51 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pengelola PerbatasanBerlaku
- Perpres No. 50 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahBerlaku
- Perpres No. 49 Tahun 2024 tentang Strategi Nasional Perlindungan KonsumenBerlaku
- PERPRES No. 48 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan NegaraBerlaku
- PERPRES No. 47 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pembina IndustriBerlaku
- PERPRES No. 46 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'anBerlaku
- PERPRES No. 45 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis PerdaganganBerlaku
- PERPRES No. 44 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penjamin Mutu ProdukBerlaku
- PERPRES No. 43 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis StandardisasiBerlaku
- PERPRES No. 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di SumateraBerlaku
- PERPRES No. 41 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata PeradilanBerlaku
- PERPRES No. 40 Tahun 2024 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Republik Indonesia dan Kerajaan Inggris Raya tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan, dan Perdagangan Produk Kayu ke Kerajaan Inggris Raya (Voluntary Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on Forest Law Enforcement, Governance, and Trade in Timber Products into the United Kingdom of Great Britain and Northern lreland)Berlaku
- PERPRES No. 39 Tahun 2024 tentang Pengesahan Charter of the Organisation of Islamic Cooperation (Piagam Organisasi Kerja Sama Islam)Berlaku
- PERPRES No. 38 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Penata KadastralBerlaku
- PERPRES No. 37 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata KadastralBerlaku
- PERPRES No. 36 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian PendidikanBerlaku
- PERPRES No. 35 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatTidak BerlakuDicabut dengan: Perpres No. 32 Tahun 2025
- PERPRES No. 34 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananTidak BerlakuDicabut dengan: Perpres No. 34 Tahun 2025
- PERPRES No. 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik NegaraBerlaku
- PERPRES No. 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme BerkualitasBerlaku
- PERPRES No. 31 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor PemetaanBerlaku
- PERPRES No. 30 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga NuklirBerlaku
- PERPRES No. 29 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBerlaku
- PERPRES No. 28 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata PertanahanBerlaku
- PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang KesehatanBerlaku
- PERPRES No. 27 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat TelekomunikasiBerlaku
- PERPRES No. 26 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat TelekomunikasiBerlaku
- PERPRES No. 25 Tahun 2024 tentang Pengesahan Amendments to the Convention on the International Maritime Organization, 2021 (Amendemen terhadap Konvensi Organisasi Maritim Internasional, 2021)Berlaku
- PERPRES No. 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatTidak BerlakuDicabut dengan: Perpres No. 170 Tahun 2024
- Perpres No. 23 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Palembang, Betung, Indralaya, dan Kayu AgungBerlaku
- PERPRES No. 22 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas, Kejaksaan Negeri Musi Rawas, Kejaksaan Negeri Sigi, Kejaksaan Negeri Morowali Utara, dan Kejaksaan Negeri Maluku TenggaraBerlaku
- PERPRES No. 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah AgungBerlaku
- PERPRES No. 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kepolisian Negara Republik IndonesiaBerlaku, diubahDiubah dengan: Perpres No. 90 Tahun 2024Diubah dengan: Perpres No. 122 Tahun 2024
- PERPRES No. 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim NasionalBerlaku
- PERPRES No. 18 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan UmumBerlaku
- PERPRES No. 17 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Bangka Belitung Tahun 2023-2044Berlaku
- PERPRES No. 16 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Manado-Likupang Tahun 2023-2044Berlaku
- PERPRES No. 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik IndonesiaBerlaku
- PERPRES No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan KarbonBerlaku
- PERPRES No. 13 Tahun 2024 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi ManusiaBerlaku
- PERPRES No. 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan GeofisikaBerlaku
- PERPRES No. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Peraturan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian KerjaBerlaku
- PERPRES No. 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri SipilBerlaku
- PERPRES No. 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan SeksualBerlaku
- PERPRES No. 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap PerempuanBerlaku
- PERPRES No. 6 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalBerlaku
- PERPRES No. 5 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi NasionalBerlaku
- PERPRES No. 4 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana NasionalBerlaku
- PERPRES No. 3 Tahun 2024 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan UmumBerlaku
- PERPRES No. 2 Tahun 2024 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Federal Swiss mengenai Peningkatan dan Perlindungan Timbal Balik atas Penanaman Modal (Agreement between the Swiss Federal Council and the Government of the Republic of Indonesia on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments)Berlaku
- PERPRES No. 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan KarimunBerlaku