Perpres Tahun 2016
124 peraturan. Cari semua Perpres
Bukan naskah resmi; rujuk sumber resmi. Data dan PDF diambil otomatis dari JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id), yang menghimpunnya dari instansi pemerintah terkait. Bila ada perbedaan, yang berlaku adalah naskah di sumber resmi; gunakan tautan "Sumber resmi" pada tiap peraturan.
- PERPRES No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar NegeriBerlaku
- PERPRES No. 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 Tentang Komisi Penanggulangan Aids NasionalBerlaku
- PERPRES No. 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus FisikBerlaku
- PERPRES No. 122 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur PrioritasBerlaku
- PERPRES No. 121 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan MenengahBerlaku, diubahDiubah dengan: Perpres No. 50 Tahun 2024Diubah dengan: PERPRES No. 92 Tahun 2018
- PERPRES No. 120 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalBerlaku, diubahDiubah dengan: PERPRES No. 91 Tahun 2018
- PERPRES No. 119 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium KemetrologianBerlaku
- PERPRES No. 118 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas KemetrologianBerlaku
- PERPRES No. 117 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian UangBerlaku, diubahDiubah dengan: Perpres No. 88 Tahun 2025
- PERPRES No. 116 Tahun 2016 tentang Pembubaran Badan Benih Nasional, Badan Pengendalian Bimbingan Massal, Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau Batam, Pulau Bintan, Dan Pulau Karimun, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, Dewan Kelautan Indonesia, Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, Dan Komisi Nasional Pengendalian ZoonosisBerlaku
- PERPRES No. 115 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional RadiograferBerlaku
- PERPRES No. 114 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekam MedisBerlaku
- PERPRES No. 113 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi ElektromedisBerlaku
- PERPRES No. 112 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan KerjaBerlaku
- PERPRES No. 111 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia AparaturTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 72 Tahun 2022Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 111, LN No. 337/2016
- PERPRES No. 110 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional StatistisiBerlaku
- PERPRES No. 109 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/JasaBerlaku
- PERPRES No. 108 Tahun 2016 tentang Pemberian Uang Kompensasi Bagi Ketua Dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009Berlaku
- PERPRES No. 107 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Komunikasi Dan InformatikaTidak BerlakuDiubah dengan: PERPRES No. 90 Tahun 2018Dicabut dengan: PERPRES No. 3 Tahun 2020
- PERPRES No. 106 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian PariwisataTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 126 Tahun 2018
- PERPRES No. 105 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Kementerian Energi Dan Sumber Daya MineralTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 97 Tahun 2021
- PERPRES No. 104 Tahun 2016 tentang Pengesahan Agreement Establishing The International Islamic Trade Finance Corporation (Persetujuan Pendirian Korporasi Pembiayaan Perdagangan Islam Internasional)Berlaku
- PERPRES No. 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi KeuanganTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 10 Tahun 2022
- PERPRES No. 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis NasionalTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 66 Tahun 2020Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 102, LN No. 267/2016
- PERPRES No. 101 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder PerumahanBerlaku, diubahDiubah dengan: PERPRES No. 100 Tahun 2020
- PERPRES No. 100 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang Di Mahkamah Agung Oleh PemerintahBerlaku
- PERPRES No. 99 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Bagi Ketua Harian Dan Anggota Dewan Energi NasionalBerlaku, diubahDiubah dengan: PERPRES No. 77 Tahun 2023
- PERPRES No. 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik IndonesiaBerlaku
- PERPRES No. 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017Tidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 86 Tahun 2017Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 97,PDF tidak tersedia di sumberSumber resmi (JDIH BPK)
- PERPRES No. 96 Tahun 2016 tentang Honorarium/Tunjangan Kerja Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Lembaga Sensor FilmBerlaku
- PERPRES No. 95 Tahun 2016 tentang Pengesahan Convention For The Unification Of Certain Rules For International Carriage By Air (Konvensi Unifikasi Aturan-Aturan Tertentu Tentang Angkutan Udara Internasional)Berlaku
- PERPRES No. 94 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan IndustrialTidak BerlakuDicabut dengan: Perpres No. 114 Tahun 2024
- PERPRES No. 93 Tahun 2016 tentang Honorarium Anggota Konsil Kedokteran Indonesia Dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran IndonesiaTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 58 Tahun 2022Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 93, LN No. 246/2016
- PERPRES No. 92 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaTidak BerlakuDicabut dengan: Perpres No. 135 Tahun 2024
- PERPRES No. 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan SyariahTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 28 Tahun 2020Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 91, LN No. 235/2016
- PERPRES No. 90 Tahun 2016 tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air MinumTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 82 Tahun 2020Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 90, LN No. 232/2016
- PERPRES No. 89 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi Dan InvestigatorBerlaku
- PERPRES No. 88 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Uni Eropa Mengenai Aspek-Aspek Tertentu Di Bidang Angkutan Udara (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The European Union On Certain Aspects Of Air Services)Berlaku
- PERPRES No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan LiarTidak BerlakuDicabut dengan: Perpres No. 49 Tahun 2025Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 87, LN No. 202/2016
- PERPRES No. 86 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan BencanaTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 4 Tahun 2020
- PERPRES No. 85 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan KehutananTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 59 Tahun 2018
- PERPRES No. 84 Tahun 2016 tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Pengawas Haji IndonesiaBerlaku
- PERPRES No. 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian Dan PertolonganBerlaku
- PERPRES No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan InklusifTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 114 Tahun 2020Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 82, LN No. 185/2016
- PERPRES No. 81 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Rumania Mengenai Pembebasan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Romania On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Servive Passports)Berlaku
- PERPRES No. 80 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Kementerian Republik Albania Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Council Of Ministers Of The Republic Of Albania on Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)Berlaku
- PERPRES No. 79 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkereta Apian Umum Di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaBerlaku
- PERPRES No. 78 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik IndonesiaTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 14 Tahun 2020Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 78, LN. 2016 No. 175, LL Setneg : 8 Hlm
- PERPRES No. 77 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Australia Terkait Dengan Pelayanan Angkutan Udara (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Australia Relating To Air Services)Berlaku
- PERPRES No. 76 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Pengusulan Dan Penetapan Anggota Badan Pelaksana Dan Anggota Dewan Pengawas Serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Pelaksana Dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan HajiBerlaku
- PERPRES No. 75 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri PonorogoTidak BerlakuDicabut dengan: Perpres No. 55 Tahun 2025Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 75, LN 2016/No. 163, LL Setneg : 4 Hlm
- PERPRES No. 74 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri KerinciBerlaku
- PERPRES No. 73 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri PekalonganTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 86 Tahun 2022Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 73, LN. 2016/No. 161, LL Setneg : 4 Hlm
- PERPRES No. 72 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri LhokseumaweTidak BerlakuDicabut dengan: Perpres No. 56 Tahun 2025Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 72, LN No. 2016/ No.160, LL Setneg : 4 Hlm
- PERPRES No. 71 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri MetroTidak BerlakuDicabut dengan: Perpres No. 57 Tahun 2025Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 71, LN 2016/No. 159, LL Setneg : 4 Hlm
- PERPRES No. 70 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Negara Qatar Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dinas Dan Khusus (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The State Of Qatar On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Service And Special Passports)Berlaku
- PERPRES No. 69 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Arab Mesir Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dinas Dan Khusus (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Arab Republic Of Egypt On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Service And Special Passports)Berlaku
- PERPRES No. 68 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Italia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Italian Republic On The Exemption Of Visa Requirement For Holders Of Diplomatic And Service Passports)Berlaku
- PERPRES No. 67 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Lithuania Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas Ltigtagreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Lithuania On The Exemption Of Visa Requirements For Holders Of Diplomatic And Service PassportsltigtBerlaku
- PERPRES No. 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016Berlaku
- PERPRES No. 65 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta Bogor Depok Dan BekasiBerlaku, diubahDiubah dengan: PERPRES No. 49 Tahun 2017
- PERPRES No. 64 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik El Salvador Tentang Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of El Salvador On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Or Officialservice Passports)Berlaku
- PERPRES No. 63 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Panama Tentang Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dinas Konsuler Dan Khusus Ltigtagreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Panama On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Service Consular And Special PassportsltigtBerlaku
- PERPRES No. 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional IndonesiaTidak BerlakuDiubah dengan: PERPRES No. 42 Tahun 2019Dicabut dengan: PERPRES No. 66 Tahun 2019
- PERPRES No. 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak IndonesiaBerlaku
- PERPRES No. 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi Dan KorbanBerlaku, diubahDiubah dengan: PERPRES No. 87 Tahun 2019Diubah dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 60, LN No. 134/2016, LL Setneg : 7 Hlm
- PERPRES No. 59 Tahun 2016 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Dewan Penasihat Lembaga Perlindungan Saksi Dan KorbanBerlaku
- PERPRES No. 58 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Laos Mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berhubungan Dengan Pajak-Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of Republic Of Indonesia and The Government Of The Laos People's Democratic Republic For Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income)Berlaku
- PERPRES No. 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional IndonesiaBerlaku
- PERPRES No. 56 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Institut Penelitian Ekonomi Untuk Asean Dan Asia Timur Mengenai Keistimewaan Dan Kekebalan Sekretariat Institut Penelitian Ekonomi Untuk Asean Dan Asia Timur (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Economic Research Institute For Asean And East Asia On The Privileges And Immunities Of The Secretariat Of Economic Research Institute For Asean And East Asia)Berlaku
- PERPRES No. 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Di Provinsi Sumatera SelatanBerlaku
- PERPRES No. 54 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional RescuerBerlaku
- PERPRES No. 53 Tahun 2016 tentang Pengesahan Perjanjian Negara Tuan Rumah Antara Pemerintah Negara Republik Indonesia Dan Dana Internasional Untuk Pembangunan Pertanian (Ifad) Tentang Pendirian Kantor Perwakilan Ifad Di Indonesia (Host Country Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The International Fund For Agricultural Development (Ifad) On The Establishment Of The Ifad’s Country Office In Indonesia)Berlaku
- PERPRES No. 52 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan Asisten Komisi Aparatur Sipil NegaraBerlaku
- PERPRES No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan PantaiBerlaku
- PERPRES No. 50 Tahun 2016 tentang Pemberian Penghargaan KepariwisataanBerlaku
- PERPRES No. 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau TobaBerlaku
- PERPRES No. 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan NasionalTidak BerlakuDiubah dengan: PERPRES No. 20 Tahun 2017Dicabut dengan: PERPRES No. 125 Tahun 2022
- PERPRES No. 47 Tahun 2016 tentang Penetapan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat sebagai Proyek Strategis NasionalBerlaku
- PERPRES No. 46 Tahun 2016 tentang Pengesahan Host Country Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Regional Secretariat Of Coral Triangle Initiative On Coral Reefs, Fisheries And Food Security On Privilages And Immunities (Persetujuan Negara Tuan Rumah Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Sekretariat Regional Prakarsa Segitiga Karang Untuk Terumbu Karang, Perikanan, Dan Ketahanan Pangan Tentang Hak Istimewa Dan Kekebalan)Berlaku
- PERPRES No. 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017Berlaku
- PERPRES No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman ModalTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 10 Tahun 2021
- PERPRES No. 43 Tahun 2016 tentang Pengesahan Agreement On Port State Measures To Prevent, Deter, And Eliminate Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing (Persetujuan Tentang Ketentuan Negara Pelabuhan Untuk Mencegah, Menghalangi, Dan Memberantas Penangkapan Ikan Yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, Dan Tidak Diatur)Berlaku
- PERPRES No. 42 Tahun 2016 tentang Pengesahan Charter Of The Establishment Of The Council Of Palm Oil Producing Countries/Cpopc (Piagam Pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit)Berlaku, diubahDiubah dengan: PERPRES No. 107 Tahun 2022Diubah dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 42, LN.2016/NO.91, LL SETNEG ; 3 HLM
- PERPRES No. 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat EnergiBerlaku
- PERPRES No. 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas BumiBerlaku, diubahDiubah dengan: PERPRES No. 121 Tahun 2020Diubah dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 40, LN.2016/No.89, LL SETNEG : 8 HLM
- PERPRES No. 39 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil NegaraBerlaku
- PERPRES No. 38 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Ekonomi KreatifTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 24 Tahun 2019Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 38, LN.2016/No.85, LL SETNEG : 7 HLM
- PERPRES No. 37 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik IndonesiaTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 16 Tahun 2020Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 37, LN No. 84/2016, 8 HLM
- PERPRES No. 36 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan NasionalTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 6 Tahun 2020
- PERPRES No. 35 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengkajian Dan Penerapan TeknologiTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 116 Tahun 2018
- PERPRES No. 34 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga NuklirTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 30 Tahun 2024
- PERPRES No. 33 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman ModalTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 15 Tahun 2019
- PERPRES No. 32 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan TinggiTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 131 Tahun 2018
- PERPRES No. 31 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Vanuatu Tentang Kerangka Kerja Sama Pembangunan (Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Vanuatu On The Framework For Development Cooperation)Berlaku
- PERPRES No. 30 Tahun 2016 tentang Pengesahan Kesepakatan Antara Republik Indonesia Dan Republik Fiji Tentang Kerangka Kerja Sama Pembangunan (Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Fiji On The Framework For Development Cooperation)Berlaku
- PERPRES No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik IndonesiaBerlaku, diubahDiubah dengan: PERPRES No. 15 Tahun 2024Diubah dengan: PERPRES No. 15 Tahun 2021
- PERPRES No. 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan KesehatanTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 82 Tahun 2018
- PERPRES No. 27 Tahun 2016 tentang Ikatan Dinas Keanggotaan Kepolisian Negara Republik IndonesiaBerlaku
- PERPRES No. 26 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Ketua dan Anggota Dewan Jaminan Sosial NasionalTidak BerlakuDicabut dengan: Perpres No. 124 Tahun 2024Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 26, LN.2016/No.63, LL SETNEG : 3 HLM
- PERPRES No. 25 Tahun 2016 tentang Pemberian Kompensasi Kepada Warga Negara Indonesia Bekas Warga Provinsi Timor Timur Yang Berdomisili Di Luar Provinsi Nusa Tenggara TimurBerlaku
- PERPRES No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa SawitTidak BerlakuDiubah dengan: PERPRES No. 66 Tahun 2018Dicabut dengan: Perpres No. 132 Tahun 2024
- PERPRES No. 23 Tahun 2016 tentang Pengesahan Agreement On Maritime Transport Between The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Government Of The People's Republic Of China (Persetujuan Transportasi Laut Antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok)Berlaku
- PERPRES No. 22 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Armenia Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Dan Atas Modal (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Armenia For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And On Capital)Berlaku
- PERPRES No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa KunjunganTidak BerlakuDicabut dengan: Perpres No. 95 Tahun 2024
- PERPRES No. 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan NasionalTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 81 Tahun 2021
- PERPRES No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan KesehatanTidak BerlakuDiubah dengan: PERPRES No. 28 Tahun 2016Dicabut dengan: PERPRES No. 82 Tahun 2018
- PERPRES No. 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota MakassarTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 35 Tahun 2018Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 18, LN.2016/NO.35, LL SETNEG ; 14 HLM
- PERPRES No. 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil WalikotaBerlaku, diubahDiubah dengan: Perpres No. 13 Tahun 2025Diubah dengan: Perpres No. 80 Tahun 2024
- PERPRES No. 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Program Indonesia EmasTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 95 Tahun 2017
- PERPRES No. 14 Tahun 2016 tentang Pengesahan Asean Framework Agreement On Multimodal Transport (Persetujuan Kerangka Kerja Asean Tentang Angkutan Multimoda)Berlaku
- PERPRES No. 13 Tahun 2016 tentang Pengesahan Air Transport Agreement Between The Governments Of The Member States Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Government Of The People's Republic Of China (Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Negaranegara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok) Beserta Protocol 1 On Unlimited Third And Fourth Freedom Traffic Rights Between Any Points In Contracting Parties (Protokol 1 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga Dan Keempat Yang Tidak Terbatas Antara Setiap Titik Di Para Pihak)Berlaku
- PERPRES No. 12 Tahun 2016 tentang Pengesahan Asean Multilateral Agreement On The Full Liberalisation Of Passenger Air Services (Persetujuan Multilateral Asean Mengenai Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Penumpang), Protocol 1 On Unlimited Third And Fourth Freedom Traffic Rights Between Any Asean Cities (Protokol 1 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga Dan Keempat Yang Tidak Terbatas Antara Kota-Kota Di Asean), Dan Protocol 2 On Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights Between Any Asean Cities (Protokol 2 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima Yang Tidak Terbatas Antara Kota-Kota Di Asean)Berlaku
- PERPRES No. 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/KotaBerlaku
- PERPRES No. 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri BaruBerlaku
- PERPRES No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000Berlaku, diubahDiubah dengan: PERPRES No. 23 Tahun 2021Diubah dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 9, LN.2016/NO.28, LL SETNEG : 13 HLM
- PERPRES No. 8 Tahun 2016 tentang Komite Ekonomi dan Industri NasionalTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 112 Tahun 2020Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 8, LN.2016/No.12, LL SETNEG : 6 HLM
- PERPRES No. 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja NegaraBerlaku
- PERPRES No. 6 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik India Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berhubungan Dengan Pajak-Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of India For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income)Berlaku
- PERPRES No. 5 Tahun 2016 tentang Pengesahan Protokol Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan (Protocol To The Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People's Republic Of China For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income)Berlaku
- PERPRES No. 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur KetenagalistrikanBerlaku, diubahDiubah dengan: Perpres No. 89 Tahun 2025Diubah dengan: PERPRES No. 14 Tahun 2017Diubah dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 4, LN.2016/NO.8, LL SETNEG : 40 HLM
- PERPRES No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis NasionalBerlaku, diubahDiubah dengan: PERPRES No. 109 Tahun 2020Diubah dengan: PERPRES No. 56 Tahun 2018Diubah dengan: PERPRES No. 58 Tahun 2017
- PERPRES No. 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik NegaraBerlaku
- PERPRES No. 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi GambutTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 120 Tahun 2020Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 1, LN.2016/NO.1, LL SETNEG : 16 HLM